Pasal 112: Pasal Karet Pada UU Narkotika

Ada banyak pasal yang oleh sebagian masyarakat hukum pidana kita disebut sebagai pasal karet. Contoh pasal-pasal yang populer adalah pasal pencemaran nama baik. Atau delik makar. Atau pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dst.

Namun itu adalah delik-delik yang dikenal oleh masyarakat umum. Masyarakat hukum pidana, mengenal beberapa pasal lainnya yang sangat banyak digunakan dalam praktek hukum sehari-hari. Contoh yang terkenal di dunia hukum pidana adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Menurut Prof Eddy Hiariej 80% pelaku tipikor, dijerat dengan pasal tsb saking luasnya jangkauan pasal tersebut. Mau itu suap, kecurangan dalam proyek, gratifikasi, dst sesungguhnya dapat dijerat oleh pasal tsb khususnya sebelum pasal tsb diajukan JR ke MK (ketika delik tersebut masih dirumuskan secara formil, paska putusan MK dianggap sebagian pihak telah menjadi delik materiil, meski saya pribadi tidak sependapat).

UU Narkotika juga memiliki satu pasal karet yang sangat terkenal, yakni pasal 112. Pasal ini memiliki rumusan yang meng-overlap beberapa pasal sekaligus yakni pasal 114 dan pasal 127. Pendek kata; pasal tersebut mencakup perbuatan yg dimaksud oleh pasal 127 atau dengan kata lain Pasal 112 dapat mencakup para pelaku tindak pidana pada pasal 127 dan 114.

Sedangkan kedua pasal yang di overlap tersebut memiliki karakter yang sangat berbeda. Pasal 127 misalnya adalah pasal yang digunakan utk menjerat dan memberikan solusi bagi para penyalah guna narkotika. Menurut pasal ini, pidana yang wajib diberikan kepadanya adalah rehabilitasi medis (di juncto-kan ke pasal 54 dan 103).

Konstruksinya memang agak membingungkan tapi masih bisa dicerna. Namun, secara teoritis, perbuatan yang memenuhi pasal 127, juga dapat dijerat dengan Pasal 112 yang memiliki ancaman lebih berat, dan tujuan pemidaan yang berbeda (retributif, sedangkan pasal 127 seharusnya bersifat rehabilitatif).

Logikanya adalah, penyalah guna adalah orang yang sedang sakit, maka perlu segera diobati, bukan perlu segera dipenjara.

Masalahnya , dengan adanya Pasal 112, yang melarang dan mempidana mereka yang memiliki, menguasai, dst narkotika, dengan ancaman yang sangat berat (4 hingga 12 tahun), dan tidak memberikan pilihan rehaabilitasi, maka penyalah guna pun juga terkena ancaman pasal ini.

Mengapa? karena setiap penyalah guna, juga umumnya memiliki dan menguasai barang tersebut (narkotika).

Penyalah guna bagaimana yang tidak dicakup oleh pasal 112 tersebut? Besar kemungkinan hanya tinggal mereka yang ketika ditangkap tidak sedang memiliki narkotika, namun dalam pemeriksaan test urin test rambut dst meninggalkan jejak pemakaian narkotika.

Jika demikian yang dimaksud, maka hal tersebut bertentangan dengan politik hukum, dan tujuan UU Narkotika yang telah meratifikasi Konvensi Narkotika dan mengakui pendekatan kesehatan terhadap penyalah guna. Pendekatan pidana seharusnya hanya untuk kelompok pengedar.

Pengacara Narkoba / Narkotika: Penyalah guna wajib di rehabilitasi !

Dalam dunia hukum pidana kita, bisa jadi, hukum narkotika merupakan hukum yang paling banyak mengalami kesalahpahaman, atau kekeliruan dalam penegakannya. Setidaknya demikian yang saya tangkap pendapat dari sebagian ahli hukum pidana.

Salah satu sumber kesalahpahaman yang sering terjadi adalah pemidanaan penyalah guna narkotika (pasal 127 UU 35/2009). Salah satu indikasinya, meskipun tidak mutlak, bisa dilihat dari jumlah penghuni penjara dari kalangan penyalah guna yang tinggi prosentasenya. Konon di banyak lapas, mencapai lebih dari 50%.

Penyalah guna, perlu dan sangat penting utk dipahami, harus diperlakukan berbeda dari pengedar. Dari pasal-pasal yang ada di UU 35/2009, atau dari arah politik hukum pemberantasan peredaran gelap narkotika, bisa kita temukan bahwa penyalah guna wajib didekati dengan pendekatan kesehatan. Pengedar, barulah didekati dengan hukum pidana.

Artinya penyalah guna narkotika perlu disembuhkan. Bukan dipenjara. Pemenjaraan penyalah guna narkotika, sama sekali tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah.

Dengan kondisi penjara kita saat ini, khususnya dengan semakin overload nya lapas, dan kadang menjadi tempat berkembangnya peredaran gelap narkotika itu sendiri, shg makin memperparah masalah peredaran narkotika.

Masalah Konstruksi Pemidanaan Penyalah Guna

Konstruksi pasal-pasal yang memuat pemidanaan penyalah guna, memang agak membingungkan. Pengaturannya atau lebih tepatnya perumusan pasal-pasal terkait atau yang berdekatan, memang terjadi overlap.

Perhatikan Pasal 112 dan Pasal 127 UU 35/2009, sudah pasti sangat membingungkan. Pasal 127 merupakan pasal yang digunakan untuk menjerat penyalah guna. Sedangkan pasal 112 berlaku sangat umum, dalam arti berlaku bagi siapa saja baik pengedar, maupun penyalah guna narkotika. Sehingga bisa terjadi seorang penyalah guna narkotika, juga bisa dijerat dengan pasal 112 yang ancaman hukumnya sangat berat, dan juga berbeda dengan hukuman bagi penyalah guna. Pasal 127 mengatur penyalah guna narkotika untuk direhabilitasi (medis dan sosial), sedangkan pasal 112 hanya menyediakan pidana penjara bagi mereka yang memiliki, menguasai narkotika.

Pertanyaannya: seorang penyalah guna, tentu saja dia juga memiliki dan menguasai narkotika bukan? Pasal mana yang akan digunakan untuk menjerat si penyalah guna? Hal inilah yang seringkali disalahgunakan oleh para oknum dalam menangani para penyalah guna narkotika.

Disitulah letak peran seorang pengacara spesialis narkotika untuk mendampingi agar si penyalah guna tidak dijerat pidana dengan pasal yang tidak sesuai (dan berat). Penyalah guna sudah seharusnya di rehabilitasi sesuai dengan tujuan dan politik pidana UU Narkotika.

Dalam prakteknya, seringkali terjadi seorang penyalah guna diperlakukan, disidik, ditahan, bahkan dipidana sebagai seorang pengedar. Terutama ketika barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak.

Pendampingan Pengacara Pidana: Pemeriksaan dan Persidangan

Salah satu layanan paling penting dari jasa yang disediakan seorang pengacara pidana, adalah layanan pendampingan. Baik dalam hal pemeriksaan (sebagai tersangka misalnya), atau dalam proses penyidikan, maupun dalam proses persidangan.

Proses pemeriksaan pada waktu penyidikan misalnya, memiliki posisi sangat strategis. Karena di fase inilah ditentukan status seorang terperiksa apakah akan menjadi seorang tersangka atau tidak.

Sehingga adalah sangat penting untuk untuk didampingi oleh seorang pengacara di waktu pemeriksaan supaya client memahami dengan baik proses hukum yang sedang dijalaninya.

Karena bukan rahasia lagi, adakalanya proses pemeriksaan berjalan secara intensif dan panjang (long hour), kadang muncul tekanan, bahkan kadang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sulit dipahami seorang terperiksa, dan menjadi senjata yang akan menyerang balik di masa persidangan.

Tidak jarang terperiksa tidak menyadari betapa seriusnya masalah yang dia hadapi, sehingga akhirnya terseret masalah hukum yang seharusnya bisa dihindari jika bisa memberikan penjelasan dengan baik dan benar.

Kemudian pendampingan di persidangan, ini apalagi, sudah semakin wajib hukumnya menggunakan jasa pengacara. Mengapa? ada banyak kasus yang kami temukan bagaiman seorang tersangka yang diperikas tanpa pendampingan mendapatkan pidana yang sangat berat, sedangkan kesalahannya sangatlah ringan.

Bisa terjadi atas kesalahan yang ringan, bisa dipidana 2 tahun ketika tidak didampingi seorang pengacara. Padahal sering terjadi pada kasus yang sama, seharusnya atau umumnya hanya dipidana beberapa bulan saja ketika didampingi oleh seorang pengacara yang baik.

Pendampingan di masa persidangan lebih bernilai strategis lagi mengingat di masa inilah pembuktian dilakukan, pembelaan (dengan argumentasi hukum yang baik tentunya, tidak cukup sekedaer argumentasi awam), dan jatuhnya vonis.

Fakta di lapangan, asal didampingi pengacara yang baik, hukuman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih sesuai dengan tingkat kesalahan si tersangka. Bahkan jika sebenarnya tidak bersalah, seorang pengacara yang baik bisa membantunya untuk membebaskannya dari jatuhnya pidana.

Adakalanya seorang client karena ingin menghemat biaya, menghindari penggunaan jasa pengacara dalam menghadapi masalah hukumnya, namun malah berakhir pengeluaran yang sangat besar. Itu pun seringkali masih ditambah masalahnya tidak selesai dengan baik.

Mengapa Perlu Menggunakan Jasa Pengacara atau Advokat?

Pentingnya didampingi Pengacara

Pertama kita perlu memahaminya secara umum, dalam arti mengapa kita perlu menggunakan jasa pengacara atau advokat baik dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, tanah, perceraian, dst. Singkat kata, mengapa butuh advokat dalam menghadapi semua masalah hukum.

Hukum memiliki karakter yang khas. Sebagai norma, dia memiliki sifat yang berbeda dari norma-norma lain yg berlaku di dalam masyarakat (norma kesopanan, kesusilaan etika, agama, dst). Terutama karena negara kita menganut sistem civil law, dimana hukum dibuat dalam perbuatan tertulis. Sehingga dibutuhkan jasa dari pengacara yang memahami hukum tersebut dengan baik dalam menyelesaikan masalah. Intinya: spy bisa menyelesaikan masalah hukum, tanpa muncul masalah hukum.

Ada banyak kasus dimana penyelesaian masalah hukum, dengan akibat munculnya masalah hukum lainnya. Bahkan bisa terjadi, yang melaporkan karena merasa dirinya sebagai korban, malah berujung dilaporkan balik dan bahkan berujung pada pidana. Bukankah hal tersebut sangat ironis? Kasus tersebut diatas, sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali kami tangani.

Itu mengapa penting untung menggunakan jasa pengacara dari awal, yakni untuk mencegah timbulnya masalah hukum yang lebih rumit.

Ada juga banyak kasus dimana client datang ketika masalahnya sudah sangat rumit akibat langkah-langkah yang keliru di awal-awal masalah timbul. Hal ini berakibat pada membengkaknya biaya perkara. Contoh: masalah yang bisa diselesaikan pada masa pra-ajudikasi, bahkan masih bisa dimediasi, dibiarkan mengalir terus sampai masuk tahap ajudikasi (persidangan).

Pada tahap awal masalah timbul, dimana masih bisa dilakukan mediasi misalnya, sebenarnya biayanya bisa jauh lebih rendah. Ketika masuk ke tahap persidangan, biayanya bisa membengkak jauh lebih besar.

Siapa yang diuntungkan dari masalah yang berlarut-larut tersebut? Pada dasarnya hampir semua pihak, kecuali si korban/client itu sendiri. Disini sekali lagi, betapa pentingnya menggunakan jasa pengacara dari awal.

Pada prakteknya, adakalanya oknum pengacara yang dengan sengaja menikmati situasi tersebut dan justru mengarahkan client menuju situasi yg rumit tersebut dengan harapan bisa melakukan mengail di air keruh.

Maka disini, jadilah client yg cermat, berhati-hati dalam memilih pengacara. Cari yg masih memiliki integritas, kejujuran, menegakkan keadilan dan kebenaran.

Pengacara Pidana

Kemudian kedua, pada perkara pidana, adalah sangat vital untuk menggunakan jasa pengacara. Dalam hal ini khususnya ketika anda menjadi tersangka dan tidak memahami hukum pidana dengan baik.

Mengapa demikian? karena yang akan dihadapinya adalah JPU alias jaksa penuntut umum. Secara umum, JPU pekerjaannya memang fokus pada penuntutan perkara pidana sehingga wajar jika mereka sangat menguasai materi hukum pidana. Sedangkan lawyer, dia tidak hanya menangani perkara pidana, melainkan juga perkara perdata, TUN, agama, dst. Sehingga ketika berhadapan dengan JPU di persidangan, penguasaan materi hukum pidana nya sering tidak berimbang.

Sehingga khususnya dalam perkara pidana, adalah penting bagi client tidak saja sekedar mencari penasihat hukum atau pengacara saja, melainkan mencari pengacara yang benar-benar kuat penguasaan ilmu hukum pidana nya.

Disini client dituntut untuk benar-benar jeli dalam memilih pengacara pidana, karena perkara pidana berbeda dengan perkara perdata, sekali masuk persidangan, atau bahkan sejak keluarnya SPDP, sudah sulit dihentikan sampai keluarnya vonis hakim.

Jangan Terkecoh Penampilan atau Tarif Tinggi Pengacara

Ukuran keberhasilan seorang pengacara yang baik sebenarnya adalah, bukan terletak pada keberhasilan materi yang dimilikinya, atau penampilan luarnya, melainkan pada keberhasilan menyelesaikan masalah hukum client-nya dengan efektif dan efisien.

Pengacara yang tidak cakap, atau bahkan pengacara yang tidak beritikad baik, cenderung mencari keuntungan dari client nya, dalam arti, orientasinya adalah keuntungan. Boleh saja mencari keuntungan, namun kepentingan hukum client nya harus menempati posisi pertama. Lalu kondisi client juga menjadi prioritas penting berikutnya. Tidak semua kondisi client memungkinkan untuk memberikan keuntungan/manfaat thdp pengacara.

Masyarakat saat ini cenderung mudah terkecoh dengan penampilan yang mewah dari seorang pengacara. Mudah tertipu oleh kepemilikan atau harta yang dimiliki seorang pengacara sebagai ukuran kesuksesan. Fokus lah pada kompetensi dari si pengacara tersebut, lihat track record nya, spesialisasinya, integritasnya, dst.

Adakalanya, dan bahkan seringkali terjadi dalam dunia LBH, client datang dalam kondisi yang sudah sangat terpuruk. Dan bahkan hampir-hampir tidak memungkinkan lagi untuk mengeluarkan biaya apa-apa lagi. Sehingga adalah tidak mungkin dan tidak manusiawi untuk menarik biaya dari ybs.

Disitu dibutuhkan integritas seorang pengacara, dedikasinya terhadap keadilan dan kebenaran akan diuji.

LBH Nurani – Demi Hukum Yang Lebih Manusiawi

Bantuan Hukum: Tarif Terjangkau tidak selalu buruk Sedangkan Tarif Mahal Tidak selalu Berkualitas.

Selama ini telah terbentuk stigma bahwa dalam hal bantuan hukum, jika murah pasti tidak berkualitas. Jika ingin mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas, pasti mahal.

Kami ingin mendobrak stigma tersebut, bahwa bantuan hukum yang terjangkau pun bisa memberikan layanan hukum yang berkualitas. Yang dibutuhkan hanya satu: dedikasi yang tinggi terhadap kebenaran.

Seorang pengacara atau advokat yang baik, sehingga layak disebut sebagai sebagai officium nobile, adalah mereka yang menempatkan kebenaran diatas segalanya.

Profesi advokat disebut sebagai officium nobile, bukanlah karena dia bergelimang harta dan kemewahan, melainkan karena profesi advokat adalah membela mereka yang tertindas.

Dia mulia karena membela mereka yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan penguasa atau pihak yang lebih kuat, atau posisi sosialnya lebih tinggi (dalam arti pemilik modal, atau memiliki jabatan, dst).

Mengapa LBH?

Sehingga, kami memutuskan untuk memilih bentuk LBH (lembaga bantuan hukum) mengikuti UU Bantuan Hukum sebagai wadah yang kami gunakan untuk membela mereka yang membutuhkan, khususnya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, atau mereka yang tidak memiliki resource ketika menghadapi masalah hukum.

Kami ingin menjaga marwah profesi hukum khususnya advokat atau pengacara sebagai profesi yang mulia dengan cara mengkhususkan diri membantu mereka yang tidak mampu baik secara ekonomi, maupun secara politik, social.

Mengapa Nurani?

Nama lengkap LBH kami sebenarnya adalah LBH Nurani Keadilan Bangsa (mengikuti persyaratan penamaan oleh Kemenkumham). Namun untuk singkatnya, kami menggunakan inti dari nama yang panjang tersebut, yakni: Nurani.

Kami memilih nama Nurani, sebagaimana ajaran Prof Satjipto Rahardjo, yakni sebagaimana beliau sering mengingatkan agar dalam berhukum hendaklah tidak pernah lupa menggunakan nurani.

Keadilan, kadang terasa tajam dan keras. Hanya nurani lah yang mampu melembutkannya. Sehingga hukum dan keadilan bisa tampil dengan sentuhan kemanusiaan.

Nurani adalah kait penghubung ranah perasaan dan logika. Dia menghubungkan kedua ranah tersebut. Artinya, nurani bukanlah semata-mata berisi perasaan atau aspek emosional. Dia selalu menarik logika masuk. Sehingga akan menjadikan hukum menjadi lengkap sebagaimana esensi hukum adalah berdiri diatas kaki etika dan logika.

Nurani, akan gelisah manakala dia melihat ketidakadilan. Dia (nurani) berdiri diatas system nilai yang berkembang di sebuah bangsa, yakni keadilan. Itu mengapa nama LBH kami adalah LBH Nurani Keadilan Bangsa.