Mengajukan Gugatan Wanprestasi

Kasus Wanprestasi, merupakan salah satu kasus yang paling banyak terjadi di dalam dunia peradilan perdata, bersama dengan kasus perbuatan melawan hukum (PMH). Keduanya, merupakan pasal yang paling banyak mengalami tumpang tindih, overlap, dan kekaburan makna dalam hal hubungannya, atau dalam hal perbedaan dan persamaannya. Tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli hukum sendiri. Ada yg menyebutnya sebenarnya merupakan hubungan genus dan species, artinya yang satu melingkupi lainnya, atau yang satu merupakan bentuk khusus dari lainnya, ada pula yang berpendapat keduanya berbeda baik dalam substansi maupun bentuknya. Hanya saja, dalam tulisan ini, kita akan lebih fokus pada masalah wanprestasi. Biarlah perdebatan diatas menjadi perdebatan yang berada di dalam tataran teori atau akademis saja. Toh pada kenyataannya, kita melakukan gugatan wanprestasi atau PMH, sangat bergantung pada kasus per kasus. Setelah duduk perkaranya cukup jelas, barulah kita tentukan pasal mana yang paling mendekati norma yang mengaturnya.

Kembali ke topik, apa sih sebenarnya yang disebut sebagai wanprestasi itu? ternyata BW sendiri tidak menyediakan definisi secara jelas apa yang disebut sebagai wanprestasi. Padahal wanprestasi merupakan salah satu peristiwa yang sangat luas dan mewarnai dunia peradilan perdata di negara kita. Secara sederhana, umumnya ahli hukum, dapat menerima wanprestasi ditafsirkan sebagai ingkar janji. Namun secara hukum, dalam definisi yang lebih lengkap, dapatlah disebut wanprestasi adalah suatu peristiwa dimana debitor telah tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik kepada kreditor, tanpa alasan yang dapat dimaafkan.

Sehinggal hal pertama yang perlu dibuktikan dalam hal ini adalah, harus terbukti adanya perikatan yang mewajibkan debitor utk berprestasi. Tanpa adanya perikatan, maka tidak ada kewajiban bagi debitor utk menjalankan, atau menunaikan kewajiban prestasi. Pada umumnya, norma yang mengatur mengenai wanprestasi ini, diatur di dalam pasal 1243 BW. Dimana pada pasal 1243 BW tersebut disebutkan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Sehingga, secara umum, dapat disimpulkan bahwa untuk adanya wanprestasi, ada dua kondisi yg secara alternatif terpenuhi, yakni dasar yang mengonstitusi terjadi wanprestasi (somasi), atau jika sudah secara nyata telah terjadi wanprestasi (ora ex mere, sudah jelas lewat waktu menurut perjanjian, dimana waktu yg ditentukan telah lewat), maka tidak perlu ada somasi. Sehingga jika yang pertama terjadi, perlu melakukan pengiriman somasi, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, atau bisa langsung mengajukan gugatan wanprestasi, jika memang telah cukup jelas adanya pelanggaran prestasi dari perjanjian atau perikatan yang diwajibkan atas debitor.

Dalam hal wanprestasi, memang lazimnya dikenal istilah debitor, dan kreditor. Debitor adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang berhak menerima prestasi. Masing-masing pihak, bisa berlaku sebagai kreditor maupun debitor sekaligus. Contoh: dalam perjanjian jual beli, pembeli disatu pihak adalah kreditor dalam hal memiliki hak untuk menerima barang yang dibeli, sekaligus sebagai debitor dalam hal kewajiban melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli. Sedangkan wanprestasi, umumnya terjadi pada debitor dalam menunaikan prestasi yang diwajibkan terhadap dirinya, meskipun ada juga wanprestasi terjadi atas kreditor, tapi itu termasuk kasus khusus.

Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Kesalahan, sebagai asas, sebagai syarat umum pemidanaan, baru menjadi pertimbangan setelah terbuktinya suatu perbuatan pidana, setelah terpenuhinya unsur-unsur tertulis delik (bestandeel, terpenuhi sifat melawann hukum formil). Artinya, tidak ada pembahasan tentang kesalahan sebelum adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam bahasa lebih sederhana, bisa terjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun tidak disertai kesalahann sehingga tidak ada pidana yang dijatuhkan atau menghapuskan pidana.

Kesalahan, sebagaimana terdapat dalam frase asas kesalahan, merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam hal ini, berasal dari bahasa Belanda “schuld”, yang menyatakan bahwa “tidak ada pidana, tanpa kesalahan”. Artinya, jika pada seorang pembuat pidana tidak kesalahan, maka tidak patut menjatuhkan pidana terhadapnya. Secara kontrari, adalah tidak patut menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya kesalahan.

Kesalahan, merupakan konsep hukum pidana yang bersifat unik, karena adakalanya kesalahan menempati unsur tertulis delik, sedangkan disisi lain, dia wajib ada sebagai unsur tidak tertulis delik. Sehingga adakalanya kesalahan terbukti sebagai unsur tertulis delik dalam bentuk kesengajaan maupun culpa, namuna dibuktikan sebaliknya sebagai unsur tidak tertulis delik (sebagai syarat umum pemidanaan). Hal inilah yang seringkali membuat bingung kalangan hukum pidana. Baik di kalangan akademisi, maupun di kalangan praktisi. Jika dalam tataran teori saja masih membingungkan, bisa dibayangkan bagaimana pula terjadi di dunia penegakannnya?

Kesalahan Sebagai Syarat Umum Pemidanaan

Kesalahan, sebagai syarat umum pemidanaan, wajib hadir. Karena tanpa kehadiran kesalahan dalam pemidanaan, maka penjatuhan pidana akan kehilangan landasan etisnya. Ke-sah-an akan turun, bahkan ke tingkat yang paling mendasar. Bertumpu pada landasan legalitas saja tidak cukup, karena akan menempatkan posisi yang sebaliknnya dari hukum progresif yakni, manusia untuk hukum. Bukan lagi hukum untuk manusia.

Karena itu, pengujian terhadap kesalahan, adalah menjadi penting. Harus dipastikan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Sedangkann ukuran kesalahan dalam doktrin masih lah minim. Banyak yang tidak jelas bagaimana menetapkan adanya kesalahan, ataupun menguji adanya kesalahan. Belum lagi mengukur besar kecilnya kesalahan, dan mengkaitkannya dengan besaran pidana yang dijatuhkan. Masalah kesalahan, adalah masalah hukum yang rumit. Masih jauh dari lahirnya kesatuan konsepsi. Masih perlu diteliti lebih mendalam, membangun konstruksi yang lebih jelas dan kuat.

Pengujiann Kesalahan

Kami memperkenalkan istilah ‘pengujian secara yuridis’ dan ‘pengujian secara etis’ kesalahan dalam satu peristiwa pidana. Dengan pengujian tersebut diharapkan akan terwujud pemidanaan yang lebih berkeadilan dalam penegakan hukum pidana.

Pendampingan Pemeriksaan : Perlukah pengacara?

Masalah pendampingan, kami sering mendapati client merasa ragu-ragu dalam hal penggunaan jasa pengacara, khususnya di awal pemanggilan. Karena kadang, pemanggilan itu sifatnya informal. Sehingga client merasa santai, kadang bahkan terlalu santai sehingga tidak waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi setelah pemeriksaan. Misalnya kemungkinan berkembangnya status menjadi tersangka.

Masalah pendampingan, memang masalah yang cukup sulit untuk disimpulkan secara sederahana, atau hitam putih dengaan jawaban perlu atau tidak, tanpa dilengkapi syarat-syarat tertentu. Jika kita simpulkan “tidak perlu ada pendampingan”, ternyata di kemudian hari masalahnya berkembang dan pemanggilan yang awalnya hanya sebagai terperiksa biasa berkembang menjadi tersangka, maka bukankah kesimpulan tersebut menjadi keliru dan berbahaya?

Sebaliknya, jika kita simpulkan pendampingan adalah perlu, ternyata sampai masalah hukumnya selesai dan tidak ada apa-apa bukankah penggunaan jasa pengacara menjadi sia-sia dan menjadi pemborosan?
Maka memang pada dasarnya yang tahu perlu atau tidaknya pendampingan adalah terperiksa itu sendiri. Terperiksa atau terpanggil harus tahu atau setidaknya memperkirakan apakah dirinya memiliki resiko terseret dalam perkembangan sebuah kasus, ataukah tidak. Harus tahu punya potensi masalahnya akan berkembang dan akan ikut menimpa dirinya atau tidak.

Jika tidak tahu, maka berusahalah mencari tahu. Salah satu caranya, adalah tanyakan ke pengacara atau advokat yang bisa dipercaya. Toh jika hanya konsultasi biayanya tidak akan besar. Hal ini jauh lebih aman daripada berspekulasi. Tidak cukup hanya berasumsi bahwa karena dirinya merasa tidak melakukan perbuatan yang dilarang (pidana), maka sudah cukup aman.

Dalam hukum pidana, ada konsep-konsep penyertaan yang memiliki daya jangkau yang luas. Yang bisa saja membuat penegak hukum menyimpulkan seseorang itu bisa dijerat pidana atau tidak. Meskipun keputusan akhirnya ada pada hakim, namun proses peradilan pidana itu sendiri bisa menimbulkan tekanan tersendiri bagi seseorang.

Maka adalah penting ketika seseorang mendapati dirinya dipanggil, atau dilaporkan seseorang ke kepolisian, untuk segera berkonsultasi dengan penasihat hukum, atau pengacara yang dia percayai. Adalah lebih baik mencegah masalah berkembang daripada konsultasi ketika masalah sudah jauh berkembang.

Ada banyak kasus terjadi, seseorang baru tergopoh-gopoh mencari nasihat hukum, ketika masalah sudah telanjur berjalan jauh. Sudah terlanjur banyak bahan-bahan yang menyudutkan ybs, atau menempatkan dirinya ke dalam situasi yang sulit untuk membela diri. Seandainya hal tersebut dilakukan sejak awal, bisa jadi kesulitan-kesulitan tersebut bisa dihindarkan.

Pemeriksaan, khususnya sebagai tersangka, meskipun adakalnya terjadi juga di dalam fase penyelidikan, atau ketika dipanggil sebagai saksi, seringkali menimbulkan tekanan psikologis tersendiri. Bahkan pada sebagian orang bisa menimbulkan stress. Stress tersebut umumnya disebabkan ketidaktahuan seseorang terhadap konsekuensi2 hukum, terhadap hukum secara umum (buta hukum), yang dihadapinya. Dalam benaknya muncul banyak kemungkinan-kemungkinan yang mungkin menyeramkan.

Bayangan peningkatan status, bayangan penangkapan, penahanan, vonis, dst. Ketakutan-ketakutan tersebut adakalanya tidak rasional. Sehingga dalam hal tsb dia membutuhkan penasihat hukum yang perlu memberikannya pengetahuan-pengetahuan hukum, bekal hukum agar memahami lebih baik terhadap proses yang sedang dijalaninya.

Maka dari itu, kami banyak menghimbau, sebelum masalah berkembang, hingga membutuhkan pendampingan di pemeriksaan, ataupun di persidangan, untuk sejak awal berkonsultasi dengan pengacara sedini mungkin. Lebih baik mengeluarkan biaya barang beberapa ratus ribu, untuk mencegah biaya hingga berjuta-juta bahkan hingga terkuras harta benda nya karena tidak melakukan antisipasi dengan baik terhadap potensi masalah hukum yang dihadapinya.

Pengacara Pidana Lurus : Client Harus Paham

Featured

Ada yang menyebutnya sebagai pengacara idealis. Ada yang menyebutnya sebagai pengacara aliran putih. Prinsipnya mereka adalah golongan pengacara yang memilih untuk mengedepankan mengikuti proses hukum yang benar, dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi client nya. Tidak berusaha menggunakan jalur-jalur alternatif, yang sebenarnya berpotensi melanggar hukum. Menyelesaikan masalah hukum, tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Proses hukum, khususnya proses hukum pidana, adalah proses yang banyak menakutkan orang, terutama jika yang bersangkutan terlibat di dalamnya sbg tersangka.

Hampir segala cara akan muncul di benaknya, dan disitulah pilihan itu muncul, apakah akan menempuh jalur hukum yang lurus, ataukah menempuh jalur ‘alternatif’? Godaan ini akan muncul begitu kuatnya dan muncul berulang kali dalam perjalanan proses pidana.

Akan ada begitu banyak tawaran penyelesaian, yang bagi si tersangka itu sendiri tidak benar-benar paham yang ditawarkan itu sebenarnya solusi atau bukan. Contoh: ada yang menawarkan penangguhan penahanan untuk angka sekian. Untuk apa penangguhan penahanan jika ujung-ujungnya juga adalah akan ditahan dan divonis berat? atau ada yang menawarkan pengenaan pasal yang ringan terhadapnya, sedangkan yg menawarkan itu sebenarnya tidak berwenang menentukan pasal. Bukankah pemberian terhadap penawaran spt itu hanya akan melahirkan kesia-siaan?

Maka, adalah sangat penting bagi client kami untuk memahami bahwa menjalani proses hukum yang lurus pada dasarnya adalah pilihan yang utama dan pertama.

Cari pengacara yang benar-benar kompeten dan amanah dalam mendampingi menjalani proses hukum pidana supaya tidak terbawa ke proses hukum alternatif tadi.

Budaya Instant Dalam Mencari Solusi Hukum

Sudah banyak sekali cerita bagaimana seorang tersangka telah menghabiskan dana begitu besar namun tidak membantunya barang sedikit pun dlm menjalani proses hukum, dan berakhir dengan vonis pidana yang tinggi. Itu karena untuk menyelesaikan masalah hukum, sesungguhnya memang harus berdasarkan hukum. Dengan menggunakan ilmu hukum, penguasaan konsep konsep hukum, memahami dan menguasai hukum materiil dan formil pidana. Mampu membangun konstruksi pembelaan yang baik. Dst. Bukan dengan pendekatan-pendekatan lain di luar hukum. Dan sedihnya aspek tersebut jarang dipahami orang. Barangkali budaya instant telah merasuk ke dalam hukum, ingin menyelesaikan masalah secara instant meskipun itu sebenarnya lebih banyak fatamorgana.

Maka yang biasa kami tawarkan ke calon client adalah, jika bapak/ibu ingin berjuang melalui jalur hukum yg lurus, silakan hubungi kami. Kami akan bantu membela hak-hak anda sebaik-baiknya. Jika ingin menggunakan cara lain, maka kami bukan orang yang cocok.

Kami akan mempelajari kasus yang dihadapi secara mendalam, lalu membangun konstruksi penyelesaian hukum nya yang terbaik, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum. Jika anda tidak bersalah, maka kami akan berjuang supaya tidak dijatuhkan pidana. Jika anda memang bersalah, kami akan berjuang untuk mengusahakan pidana yang ringan atau tidak melebihi kesalahan anda. Demikian biasa kami sampaikan kepada calon client kami.

Edukasi Hukum

Dan alhamdulillah, pelan-pelan calon client mulai terbuka matanya. Dan bisa menerima masukan kami. Memang diperlukan edukasi hukum bagi mereka yang awam, menjalani proses hukum pidana. Mereka perlu tahu ada pilihan utama dan pertama yang perlu diperhatikan dengan seksama. Daripada sudah uangnya habis dan tetap dipidana berat, bukankah lebih baik uangnya dihemat, cukup bayar pengacara untuk mendampingi spy tidak terjerumus ke dalam proses hukum yang salah?

Menyelesaikan Masalah Pinjol: Perhatikan Hal-hal berikut

Berikut ini daftar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan masalah pinjaman online bagi para debitor:

  1. Masalah utang piutang adalah masalah biasa. Bukan aib. Bukan dosa. Bukan hal untuk dibuat stress. Jangan sampai hanya karena utang, bikin anda stress, sampai sakit, apalagi sampai masuk rumah sakit. Naudzubillah. Tidak worth it sama sekali. Maka, sekalipun anda punya utang / pinjaman online, jangan biarkan hal tsb menganggu kesehatan anda. Ada kami temukan client menghadapi masalah utang saking stress nya sampai masuk rumah sakit. Akhirnya kerugiannya malah menjadi berlipat-lipat. Bahkan adakalanya sampai kena PHK, atau bahkan rumah tangga berantakan karena uatng. Jangan sampai terjadi, ok? masalah utang, biarlah tetap menjadi masalah utang. Jangan sampai menjadi masalah kesehatan, atau rumah tangga, atau menjadi masalah kerja/pekerjaan.
  2. Masalah utang, bagaimanapun, tetaplah memiliki itikad untuk menyelesaikan. Hindari utk mengemplang, kecuali ada sebab yang kuat dan bisa dibenarkan, baik secara hukum, maupun secara akal sehat (logis). Jika memiliki kesulitan melunasi, lakukan negosiasi. Jika sulit, paksakan negosiasinya secara agak keras. Negosiasi kadang meamang perlu usaha ekstra, perlu strategi yang tepat. Masalah utang piutang, berdiri diatas asas pact sunt servanda. Artinya janji harus ditepati. Memiliki kandungan nilai yang mulia, yakni kita adalah manusia yang bisa dipercaya.
  3. Menghadapi penagihan dari DC (debt collector), tidak usah dibuat stress. Dibuat ringan saja. Jika diminta untuk segera melakukan pembayaran, bilang saja gak ada duit. Jika diancam mau datang, bilang saja tdk terima tamu, lagi musim covid, hubungan lewat imel saja. Jikapun memang datang ke rumah, ya sudah bilang saja gak ada duit. Tidak ada kewajiban untuk menerima DC masuk ke rumah. Temui di halaman saja spy tdk berlama-lama. Jika DC berulah, rekam saja sbg bukti. Hindari stress dan emosi dalam menghadapi DC. Kalo mengancam, memaki, dst, maka sampaikan itu perbuatan pidana, dan bisa dilaporkan ke polisi. Tidak usah balas dengan kata-kata kasar.
  4. Jangan melakukan pembayaran sebelum jelas peruntukannya. Jika memang kesulitan sekali, minta restrukturisasi, reskeduling. Minta hapus denda, hapus bunga. Jangan sampai sudah mengusahakan pembayaran susah payah, eh cuma diakui sebagai pembayaran terhadap bunga saja, atau denda saja misalnya. Rugi banget. Pastikan bayar hanya ke pokoknya. Jika masih kesulitan, sampaikan kemampuan dan kesanggupan nya. Jangan memaksakan diri. Jangan sampai menjanjikan skema pembayaran yang masih berat. Itu akan menjadi masalah baru (wanprestasi) lagi.
  5. Kemungkinan terburuk dari masalah pinjol, atau sebenarnya kemungkinan proses terjauh (karena sebenarnya bukan terburuk), adalah dibawa ke pengadilan (bukan ke polisi, melainkan digugat perdata ke pengadilan negeri karena wanprestasi, alias ingkar janji). Ini malah kesempatan bagus untuk membela diri secara resmi, sah, yuridis. Daripada harus nego dengan DC dan fintech yang belum tentu mau mendengarkan. Lebih baik sampaikan ke hakim. Disinilah perlunya memiliki bukti komunikasi dengan fintech. Maka biasakan berkomunikasi dengan mereka lewat imel. BUKAN LEWAT TELPON. Bukti imel akan menjadi bukti yang kuat, dan tertulis. Contoh: sampaikan permohonan keringanan pembayaran lewat imel. Proses negosiasi lewat imel. Dst. Itu akan menunjukkan anda punya bukti yang kuat ketika harus berperkara di pengadilan.
  6. Jangan tutup komunikasi, Tapi batasi komunikasi. Menutup komunikasi menunjukkan itikad buruk, tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah pinjaman. Namun juga jangan habiskan waktu untuk melayani debt collector jika sudah mulai gagal bayar. Segera kirimkan imel ke fintech nya, sampaikan bahwa komunikasi hanya lewat imel.
  7. Jika DC melakukan penyebaran data, mengirim pesan ke kontak anda, sampaikan ke fintech nya somasi, bahwa perbuatan DC nya sudah merupakan perbuatan pidana, dan karena pasal yg dikenakan adalah dalam wilayah UU ITE, maka perusahaannya juga bisa diminta pertanggungjawaban, dan terbuka peluang untuk dilaporkan dan digugat karena hal tersebut merupakan perbuatan yang mengandung muatan pencemaran nama baik.
  8. Pada umumnya, pinjol merupakan kasus yang ringan sebenarnya. Hanya saja, banyak debitor adalah baru pertama kali memiliki pinjaman dan kaget dengan sistem penagihan yang agresif dari pihak DC (debt collector). Pinjol kasus ringan karena tidak ada agunan yang menjadi jaminan. Nilainya juga relatif kecil jika dibandingkan credit card. Sistem penagihan juga umumnya bersifat verbal saja, itupun hanya lewat online (chat dan telpon). Berbeda dengan kartu kredit yang lebih pressing. Atau leasing motor. Pinjol jauh lebih ringan, jika tidak kami katakan paling ringan. Bahkan adakalanya pinjaman dari teman itu lebih memberikan pressure, malah seringkali punya peluang untuk melebar masalahnya. Pinjol sangat ringan. Hanya masalah akses mereka terhadap hape kita itu saja yg rawan kemana-mana, dan perlu diantisipasi dan mental yang kuat.

Demikian untuk sementara hal-hal yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa membantu anda yang sedang bermasalah menghadapi masalah pinjaman online, untuk bisa berpikir dengan tenang, dan menyelesaikannya secara baik-baik.

Menyelesaikan Masalah Pinjol (Lagi)

Ada banyak sekali client konsultasi masalah pinjol. Maka kami putuskan untuk menuliskan masalah ini sekali lagi. Karena begitu banyaknya pertanyaan yang datang, begitu banyak debitor yg stress ketika mengalami gagal bayar (galbay), dan mulai menghadapi masalah ketika debt collector mulai menjalankan peran mereka. Menagih. Mengirim SMS, WA, telpon, dst baik ke debitor, maupun ke orang2 disekitarnya yg umumnya terdapat di dalam daftar kontak mereka.

Pertama, kami tekankan kepada para client tersebut bahwa utang harus dibayar. Karena dalam hukum (perdata) berlaku asas pacta sunt servanda. Janji harus ditepati, utang harus dibayar. Hal tersebut merupakan asas utama dalam hukum perdata. Bisakah anda bayangkan ketika janji tidak perlu ditepati, dan utang tidak perlu dibayar? maka rusaklah sendi-sendi hukum perdata kita. Rusak kepercayaan kita terhadap sesama.

Pandangan kami diatas, kami sadari berbeda dengan pendapat-pendapat hukum sebagian besar praktisi hukum, atau konsultan hukum, atau setidaknya memberikan nasihat hukum, yang banyak beredar di medsos, bahwa hutang terhadap pinjol sebaiknya tidak usah dibayar. Dengan berbagai alasan, mulai dari subyek hukum atau kreditornya tidak legal (dan benar, sebagian besar pinjol tidak terdaftar di OJK), sampai sistem penagihan DC (debt collector) mereka yang telah banyak melanggar norma hukum pidana, shg mereka menggunakannya sebagai pembenaran untuk tidak perlu melunasi utang/pinjaman.

Kami tetap berpendapat bahwa utang perlu dilunasi. Dan itu selaras dengan ajaran agama.
Kedua, bahwa debitor mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, entah karena kesulitan ekonomi akibat terkena PHK, atau bisnisnya tidak berjalan, atau alasan lainnya, maka sebenarnya hukum memberikan jalan untuk menyelesaikan. Ada sebab-sebab yang sah di dalam hukum, yang dapat menggugurkan atau meringankan, atau merundingkan kembali penyelesaian utang piutang tersebut. Pihak penyedia pinjol (fintech) harus menyediakan mekanisme ketika pihak debitor mengalami kesulitan pembayaran. Baik itu berupa mekanisme reskeduling (penjadwalan ulang, memberikan tempo pembayaran yang meringankan debitor), atau restruktur, atau pemotongan bunga, atau denda, bahkan jika perlu pemotongan pokok.

Mekanisme-mekanisme tersebut pada dasarnya adalah bertujuan win-win solution. Tidak hanya menguntungkan kreditor (fintech), tapi juga membantu debitor. Bukankah mekanisme2 tadi tetap lebih menguntungkan bagi pihak fintech ketimbang harus bertarung di pengadilan untuk menyelesaikan macetnya pembayaran debitor? Menyelesaikan masalah pinjol lewat pengadilan adalah pemborosan bagi fintech. Belum tentu putusan akan menguntungkan pihak mereka pula, terutama jika debitor punya argumentasi dan alasan yang kuat terhadap ketidakmampuannya membayar (gagal bayar), misalnya karena force majeur.

Keuntungan bagi fintech tsb diatas, seringkali disembunyikan. Tidak dibuka. Dan debt collector tetap melakukan tugasnya menagih, bahkan kadang berlebihan dengan cara meneror, mengancam, mencemarkan nama baik, dst. Itu sebenarnya sudah cara-cara kuno yang tidak menguntungkan bagi fintech sendiri di masa depan. Orang menjadi takut meminjam lewat mereka. Membunuh masa depan fintech sendiri. Kami berpendapat, fintech sebaiknay menggunakan cara-cara yang lebih bersahabat, bermartabat dalam melakukan penagihan.

Dan jangan lupa, kegiatan menagih para debt collector tsb seringkali, setidaknya rawan sekali, masuk wilayah pidana. Mengancam, menuduh, mencemarkan nama baik, dst banyak sekali perbuatan pidana yang seringkali terkandung di dalam kegiatan menagih (collecting) mereka. Kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Mereka paham perlindungan hukum. Satu-satunya jalan terbaik adalah: edukasi para debitornya. Bangun sistem yang adil bagi mereka untuk menyelesaikan pinjaman mereka.
Bagi debitor sendiri, peminjam, tidak perlu takut dengan urusan pinjaman online dalam arti, pertama, itu adalah urusan perdata. Jauh dari pidana dan penjara. Jauh dari urusan polisi. Namun sadari, utang tetaplah utang. Akan dibawa mati, dan diwariskan. Sehingga utamakan tetap menyelesaikan, meskipun hanya pokoknya. Ajukan keringanan lewat imel ke perusahaan fintech nya masing-masing. Dengan cara demikian, ada jalan tengah bagi masing-masing pihak. Toh pinjol itu, karena tanpa jaminan, dugaan saya telah diasuransikan. Sehingga jika pun macet, mereka tidak ada masalah.
Namun demikian saya mengingatkan debitor, sekalipun itu perkara perdata, bagaimana pun itu tetap resiko hukum. Sebaiknya susun rencana bagaimana cara menyelesaikan/melunasi pinjaman. Tidak usah takut-takut untuk melakukan negosiasi layaknya anda pinjam ke teman atau sodara sendiri ketika mengalami kesulitan bayar. Ajukan pengajuan resmi lewat imel agar tercatat. Imel ini akan menjadi bukti itikad baik debitor, dan menjadi bukti adanya komunikasi (karena banyak debitor nakal yang mematikan hape, karena stress atau memang nakal)

Sehingga kami selalu menyarankan client debitor utk tetap menjaga itikad baik, tetap menjaga komunikasi, meskipun kami juga menyarankan terhadap DC yang melampaui batas utk diblokir saja, komunikasi lebih baik lewat imel untuk menghindari teror. Dan tolak kegiatan collecting/menagih dengan cara datang ke rumah karena ini sedang musim covid (apalagi di banyak kota sudah berlaku PSBB).

Sudah Habis Uang Banyak, Tetap Masuk Penjara? Gunakan Pengacara yang Amanah

Featured

Sisi Gelap Peradilan Pidana

Dalam praktek hukum pidana, sudah banyak sekali kami menemukan cerita dari berbagai pihak tentang bagaimana mereka telah menghabiskan banyak sekali biaya dalam menempuh proses hukum pidana. Tidak jarang kami temukan pengakuan seseorang atau keluarganya telah menghabiskan ratusan juta, namun tersangka/terdakwa tersebut tetap dipidana berat.
Kemana uang tersebut dibelanjakan? Tentu saja ada sangat banyak post-post yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Kepada siapa? secara garis besar diberikan/disetorkan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya.

Masalahnya adalah, mereka yang terlibat, atau terjerat , atau keluarga mereka tersebut, umumnya tidak mengerti hukum, atau awam hukum. Seringkali mereka mengeluarkan uangnya, untuk diberikan kepada oknum, tanpa kejelasan peruntukannya. Tidak tahu hasil apa yang diharapkan dari pemberian utang tersebut dari oknum yg dia berikan. Sehingga seringkali uang telah diberikan, namun tidak ada hasil nyata yang diberikan.
Lebih rumit lagi, ‘pemberian uang’ kepada oknum dalam hal seperti itu, adalah hal yang bersifat melanggar hukum. Bahkan bisa dijerat tipikor. Resikonya sangat besar.

Bagaimana Jika Ada Oknum yang meminta Uang Dalam Proses Hukum?

Dalam hukum pidana, memang dibedakan, dua perbuatan yang seringkali mirip. Yakni perbuatan menyuap, dan pungli. Yang pertama itu pemberi yang mengambil inisiatif. Yang kedua, pihak oknum yang mengambil inisiatif. Bentuknya sama terjadi pemberian/penyerahan uang. Pidana nya jauh berbeda. Namun fokus pembahasan kita tidak akan masuk kesana.

Prinsipnya adalah, kita perlu menghindari menyelesaikan masalah hukum, dengan cara melanggar hukum. Apalagi jika resikonya justru jauh lebih tinggi dari masalah awalnya.

Kadang seseorang yang terjerat kasus pidana itu belum tentu bersalah, hanya karena ditakut-takuti oleh sebagian oknum, atau takut dengan sendirinya, mengambil inisiatif utk memberikan uang kpd oknum. Karena, siapa sih yang tidak takut menghadapi proses pidana? yang tidak bersalah sekalipun, kadang, atau bahkan seringkali bisa takut.

Kadang sangat ironis memang. Adakalanya seseorang yang terlibat/terjerat perkara pidana, rela mengeluarkan uang hingga ratusan juta, bahkan hingga habis harta benda nya untuk menempuh jalur-jalur diluar hukum, bahkan jalur-jalur yang besar kemungkinan melanggar hukum, namun tidak mau membelanjakan dananya untuk pendampingan jalur hukum yang baik dan benar. Akhirnya apa yang terjadi? uangnya musnah tanpa hasil sama sekali. Sedangkan dengan menempuh jalur yang benar, setidaknya bisa terjaga pemeriksaannya terjaga dari manipulasi, aman dari rekayasa kasus. Jikapun direkayasa, bisa dilakukan perlawanan secara hukum.

Ada pernah seseorang bercerita, bagaimana keluarganya yang menghadapi masalah hukum pidana, telah menghabiskan hingga 50 juta lebih dua kali, artinya 100 juta, dan tidak tahu kepada siapa dan kapasitas apa uang tersebut diberikan. Sehingga ketika putusan hakim keluar dan hasilnya jauh dari harapan, tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya bisa pasrah menerima. Mau banding pun mereka sudah frustasi.

Atau seseorang bercerita bagaimana suaminya dalam menjalani proses hukum, telah tersedot keuangannya hingga ratusan juta, dan tetap dipidana. Hingga client tersebut mengajukan cerai karena sudah tak tahan lagi.

Menuruti Permintan Oknum: Diperas tanpa batas?

Kisah-kisah tersebut diatas, pada prinsipnya adalah, para tersangka/ terdakwa tersebut, entah kenapa tidak mau menempuh proses hukum yang seharusnya dijalani sesuai aturan. Tidak mau menggunakan jasa lawyer yang benar-benar mengawal proses hukumnya, namun lebih memilih jalur-jalur di luar hukum, jalur-jalur gelap yang biayanya sangat tinggi, namun tidak memberikan hasil yang baik. Sehingga uangnya habis, namun proses pidana nya malah tidak terkawal dengan baik. Tidak mendapatkan pembelaan hukum yg baik.

Disitulah kami masuk menawarkan pendampingan proses hukum yang semestinya. Supaya proses hukum tidak mengalami kekeliruan, rekayasa, dst yang memungkinak terjadinya ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan fakta yang sebenarnya. Pendampingan hukum sejak dini adalah sangat penting dan strategis dalam proses hukum pidana. Pemeriksaan-pemeriksaan di awal penyelidikan, penyidikan, itu adalah kunci dari lancarnya pembelaan di persidangan. Apabila fakta2 di awal saja sudah berantakan, maka bisa dipastikan sidangnya pun akan berantakan.

Daripada mengeluarkan uang banyak utk membayar oknum tanpa kejelasan, seringkali hanya berakhir diperas ibarat mesin ATM tanpa henti-hentinya, bukankah lebih baik menggunakan jasa lawyer, asalkan lawyer nya amanah, di awal proses hukum, sehingga bisa terhindarkan dari proses peradilan yang sesat?

Lewat tulisan ini, kami ingin mengajak mereka yang menghadapi masalah hukum, dan sedang menjalani proses hukum, untuk belajar menjalaninya dengan cara-cara yang telah diatur oleh hukum. Dengan menjalani proses hukum dengan cara yang baik, insyaallah masih ada peluang yg cukup besar untuk setidaknya terhindar dari pemidanaan yang berlebihan (melebihi kesalahan) dan bahkan jika penegak hukum nya tidak cakap, baik dalam hal pemeriksaan, penuntutan, pembuktian, dst besar kemungkinan untuk bebas atau lepas dari pidana.

Maka manfaatkan ilmu hukum yang sebenarnya untuk melakukan pembelaan hukum. Seringkali seseorang atau seorang tersangka merasa bersalah sebelum proses hukum berjalan, namun perlu disadari merasa bersalah belum tentu bersalah dihadapan hukum, atau hakim.

Pengacara Perceraian di Surabaya : Lika-Liku

Featured

Pengacara Perceraian : Umumnya

Secara umum, kasus perceraian yang kami tangani selama ini tidak banyak yang sulit untuk diselesaikan. Bahkan sebagian besar kedua belah pihak yang memutuskan cerai telah sepakat. Sehingga proses persidangan berjalan sangat lancar, bahkan hanya sekedar formalitas saja. Menyelesaikan perkara yang seperti itu, tidak ada yang sulit, hampir semua pengacara akan bisa menyelesaikan dengan mudah.

Integritas dan kapasitas seorang pengacara yang khusus menangani perceraian baru teruji ketika kasus perceraian yang ditangani menyimpan konflik. Entah itu karena adanya masalah hak asuh anak, atau masalah gono gini, atau bahkan terjadinya peristiwa pidana (KDRT) dalam perkawinan, atau peristiwa pidana lainnya seperti penelantaran, dst.

Ujian Pengacara Perceraian

Pada kasus-kasus seperti diatas, pengacara akan diuji integritasnya, untuk menempatkan keadilan dan kebenaran diatas segalanya. Termasuk memberi kesadaran client nya ketika client nya berada pada posisi yang tidak benar. Kapasitas nya juga akan diuji karena pada kasus-kasus yang memiliki kompleksitas seperti diatas, akan dibutuhkan pengetahuan hukum diluar hukum perkawinan (termasuk hukum perceraian di dalamnya).

Jika pengacara tersebut hanya asik menyelesaikan kasus-kasus perceraian saja, dan tidak mau tahu terhadap aspek hukum lainnya (termasuk pidana), maka client lah yang akan menjadi korban, dan masalah hukum nya tidak terselesaikan secara tuntas. Perceraian yang dilakukan, bisa jadi masih akan meninggalkan masalah di kelak kemudian hari.

Ada banyak kasus dimana client (umumnya wanita), menjalani proses perceraian dimana sebelum perceraian itu sendiri telah menjadi korban penelantaran, termasuk anak-anaknya, selama bertahun-tahun. Jika kita hanya menjadi pengacara ignorant (tidak mau tahu), maka yang akan dilakukan adalah hanya mendampingi proses perceraian tersebut tanpa antisipatif terhadap sejarah perjalanan perceraian itu sendiri yg telah diwarnai aspek pidana penelantaran. Dan perceraian akan terjadi disertai masalah yang telah ada sebelumnya, yakni penelantaran. Artinya setelah bercerai, pihak wanita akan terlantar karena hak-hak nya dilanggar (tidak dipenuhi).

Sehingga, pada akhirnya, seorang pengacara perceraian perlu memahami secara mendetail, yang mana utk itu dibutuhkan pemahaman hukum di luar bidang hukum perceraian itu sendiri, tidak cukup hanya sebagai ‘tukang beracara’. Artinya tidak cukup hanya cakap mendampingi client menjalani persidangan, melainkan juga harus cakap memahami hukum materiil perkawinan/perceraian, termasuk memiliki pengetahuan di luar hukum perceraian.

Masalah Integritas

Barangkali tidak banyak yang menyadari bahwa menangani kasus perceraian juga dibutuhkan integritas yang tinggi. Bahwa perceraian bukanlah sekedar kasus untuk diproses oleh seorang pengacara. Melainkan, pengacara juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir bagi client-nya, diatas kepentingan ekonominya sendiri. Perkawinan tetap perlu diselamatkan, hal ini khususnya sesuai dengan ajaran agama (Islam).

Jangan sampai misalnya, perceraian terjadi hanya karena faktor emosi kedua belah pihak atau salah satu pihak saja. Yang mana faktor emosi, hanya akan meninggalkan penyesalan dan kerusakan kelak di kemudian hari, yang mana hal tersebut sudah terlambat untuk diperbaiki.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut diataslah, pentingnya seorang pengacara untuk memiliki integritas pribadi yang tinggi. Jangan sampai setelah perceraian, pihak wanita/istri dan anak-anaknya terlantar karena kewajiban suami tidak ditunaikan.

Kapan Perlu Menempuh Jalur Hukum?

Pada dasarnya, hukum hanya merupakan salah satu norma saja yang berlaku dalam masyarakat, di samping norma-norma lainnya. Norma agama, norma adat, kesusilaan, adalah norma-norma yang hidup berdampingan dengan norma hukum, bahkan mendahului norma hukum dalam arti norma hukum, pada dasarnya mengambil norma-norma dari norma-norma tersebut utk ditegaskan atau dipositifkan.

Hukum sebagai norma, dibutuhkan dalam menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, sebagai alat untuk memutuskan perkara ketika terjadi konflik di dalam masyarakat (spy kembali tertib). Hanya saja, hukum sebagai buatan manusia, tidak pernah sempurna. Apa yang dihasilkan, tidak selalu memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat. Hanya saja solusi tersebut tetap perlu ditempuh karena tidak ada pilihan lain.

Adalah sempurna jika setiap orang mematuhi seluruh perintah agama, mengikuti nilai-nilai kesusilaan (etis), sehingga tidak perlu lagi ada norma hukum. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena mereka, anggota masyarakat yang baik, akan menjadi korban dari anggota lain yang berbuat jahat misalnya. Mereka yang patuh bisa menjadi korban mereka yg melanggar norma-norma tersebut.

Akhirnya, diperlukan norma hukum, dengan catatan, norma hukum sebagai pilihan terakhir penyelesaian konflik, khususnya hukum pidana, berlaku ultimum remidium, sebagai solusi terakhir jika solusi dari bidang hukum lain tdk bisa menyelesaikannya lagi.

Dalam prakteknya, beberapa point berikut bisa menjadi pertimbangan sebelum menempuh jalur hukum:

  1. Jika benar-benar tidak ada pilihan lagi. Tidak bisa mediasi lagi. Tidak ada jalur non-litigasi (jalur di luar pengadilan) yang bisa ditempuh lagi. Maka apa boleh buat, selesaikan lewat pengadilan. Contoh kasus: kasus wanprestasi pemborongan. Kedua belah pihak (pemborong, dan pemberi pekerjaan) tidak sepakat lagi, baik lewat mediasi maupun non litigasi lainnya. Maka pilihan terakhir adalah jalur pengadilan.
  2. Jika pihak lawan tidak ada itikad baik lagi. Memang itikadnya sudah buruk. Contoh: debitur tidak mau bayar utang, dan ngotot tidak mau bayar. Maka jalan terakhir adalah ke pengadilan, ajukan gugatan wanprestasi.
  3. Jika manfaatnya masih lebih besar daripada biayanya. Bagaimanapun, beracara di pengadilan membutuhkan biaya. Jika biayanya lebih besar daripada manfaatnya lebih baik tinggalkan pilihan ke pengadilan. Jika masih lebih besar manfaatnya, maka silakan tempuh jalur pengadilan.
  4. Jika pihak lawan perlu diberikan pelajaran. Ada banyak kasus dimana pelanggarannya kecil nilainya, tapi pelaku sering merugikan dan membuat kesal warga lainnya. Bisa digunakan jalur perdata ataupun pidana.
  5. Jika menempuh jalur pengadilan diharapkan memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang berperkara. Adakalanya proses pengadilan itu sendiri mampu menjerakan dan memberikan pelajaran bagi pihak pelanggar hukum.

Kapan Perlu Menggunakan Jasa Pengacara ?

Pada dasarnya, pengadilan adalah milik semua kalangan, karena hukum itu sendiri ditujukan utk mengatur seluruh anggota masyarakat. Sehingga pengadilan, sebagai tempat ditegakkannya hukum, dan keadilan, adalah juga tempat masyarakat luas, bukan hanya milik sebagian kalangan apalagi hanya milik pengacara atau aparat penegak hukum. Sama sekali bukan.

Itu mengapa hukum acara kita mempermudah masyarakat untuk mengakses pengadilan ketika menghadapi masalah yang ingin diselesaikan melalui jalur hukum, baik perdata maupun pidana. Hanya saja karena perbedaan karakter bidang hukum, yakni antara pidana dan perdata (untuk ringkasnya), dibedakan cara mengaksesnya. Pada hukum perdata, dimana sifatnya privat, individu yang menghadapi masalah hukum, bisa langsung melakukan gugatann lewat pengadilan, dan berhadapan dengan tergugatnya secara langsung (berhadap-hadapan, antara tergugat dan penggugat, tidak harus diwakili pengacara).

Pada hukum pidana, pelapor atau korban yang merasa menjadi korban dari perbuatan pidana pelaku, tidak bisa langsung ke pengadilan. Melainkan lapor terlebih dahulu ke polisi, yang akan diteruskan ke kejaksaan. Barulah nanti JPU melakukan tuntutan terhadap pelaku lewat pengadilan. Pelapor/korban tidak perlu terlibat lagi dalam hal penuntutan.

Lalu kapan seseorang perlu menggunakan jasa pengacara?

  1. Ketika client tidak memahami norma hukum yang berlaku, dan tidak menguasai logika hukum. Norma hukum adalah khas (karena ada hukum positif yg berlaku). Berbeda dengan norma lain spt norma etika, kesusilaan, tdk terdapat hukum positif yg berlaku (hukum yg ditetapkan oleh penguasa).
    Demikian juga logika hukum, memiliki penalaran yg khas, tidak selalu sama dengan logika umum, dimana premis mayornya adalah mengikuti norma hukum yg berlaku, atau asas hukum yg melandasinya.
  2. Ketika client beresiko melanggar hukum, ketika akan/sedang memperjuangkan hak hukumnya. Contoh: menagih piutang. Karena caranya menagih pihutang ataupun bentuk prestasi lainnya, menyalahi hukum, justru berakibat terjerat masalah hukum (pidana). Dalam hal ini, lebih baik menggunakan jasa pengacara, yang akan memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, baik lewat non-litigasi (diluar pengadilan) maupun litigasi. Banyak kasus yg kami terima, sudah telanjur menjadi masalah hukum. Kreditor yang seharusnya memiliki hak terhadap prestasi (piutangnya tidak dibayar oleh debitor, si penerima utang), malah dilaporkan pidana.
  3. Ketika client menghadapi masalah pidana, baik baru sebagai terlapor, maupun ketika telah menjadi tersangka, apalagi terdakwa. Hukum pidana memiliki norma-norma yang ketat, yang tidak semua orang memahaminya. Contoh: untuk meringankan hukuman, atau bahkan menghapuskan pidana, terdapat norma-norma dalam hukum pidana yang khusus mengaturnya, sehingga tidak asal menggunakan logika umum, melainkan harus sesuai dengan norma dan logika hukum yang berlaku. Ada norma-norma yang bisa penghapus pidana, baik itu sebagai pembenar terhadap perbuatannya, ataupun pemaaf. Atau logika pembuktian dalam hukum pidana yang juga memiliki kekhususan dalam persidangan (hukum acara pidana). Dalam hal ini, adalah sangat penting menggunakan jasa pengacara, baik utk pembelaan dari dakwaan dan tuntutan, ataupun pemaaafan.
  4. Ketika menghadapi pemeriksaan, baik sebagai pelapor, atau apalagi sebagai terlapor. Sebagai pelapor pun perlu menggunakan jasa pengacara, mengingat melapor juga memiliki resiko nya sendiri (yakni jika tidak terbukti, bisa menjadi bumerang). Sedangkan sebagai terlapor, adalah sangat penting untuk memberikan keterangan yang benar, dan tidak menjerumuskan diri sendiri. Adakalanya dalam pemeriksaan, mungkin karena grogi, atau gugup, memberikan keterangan yang menjerumuskan diri sendiri. Sehingga dengan didampingi pengacara, menjadi lebih tenang dan aman memberikan keterangan.