LBH Nurani – Demi Hukum Yang Lebih Manusiawi

Featured

Bantuan Hukum: Gratis tidak selalu buruk Sedangkan Mahal Tidak selalu Berkualitas.

Selama ini telah terbentuk stigma bahwa dalam hal bantuan hukum, jika murah pasti tidak berkualitas. Jika ingin mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas, pasti mahal.

Kami ingin mendobrak stigma tersebut, , bahwa bantuan hukum yang gratis pun bisa memberikan layanan hukum yang berkualitas. Yang dibutuhkan hanya satu: dedikasi yang tinggi terhadap kebenaran.

Seorang pengacara atau advokat yang baik, sehingga layak disebut sebagai sebagai officium nobile, adalah mereka yang menempatkan kebenaran diatas segalanya.

Profesi advokat disebut sebagai officium nobile, bukanlah karena dia bergelimang harta dan kemewahan, melainkan karena profesi advokat adalah membela mereka yang tertindas. Dia mulia karena membela mereka yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan penguasa atau pihak yang lebih kuat, atau posisi sosialnya lebih tinggi (dalam arti pemilik modal, atau memiliki jabatan, dst).

Mengapa LBH?

Sehingga, kami memutuskan untuk memilih bentuk LBH (lembaga bantuan hokum) mengikuti UU Bantuan Hukum sebagai wadah yang kami gunakan untuk membela mereka yang membutuhkan, khususnya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, atau mereka yang tidak memiliki resource ketika menghadapi masalah hukum.

Kami ingin menjaga marwah profesi hukum khususnya advokat atau pengacara sebagai profesi yang mulia dengan cara mengkhususkan diri membantu mereka yang tidak mampu baik secara ekonomi, maupun secara politik, social.

Mengapa Nurani?

Nama lengkap LBH kami sebenarnya adalah LBH Nurani Keadilan Bangsa (mengikuti persyaratan penamaan oleh Kemenkumham). Namun untuk singkatnya, kami menggunakan inti dari nama yang panjang tersebut, yakni: Nurani.

Kami memilih nama Nurani, sebagaimana ajaran Prof Satjipto Rahardjo, yakni sebagaimana beliau sering mengingatkan agar dalam berhukum hendaklah tidak pernah lupa menggunakan nurani.

Keadilan, kadang terasa tajam dan keras. Hanya nurani lah yang mampu melembutkannya. Sehingga hukum dan keadilan bisa tampil dengan sentuhan kemanusiaan.

Nurani adalah kait penghubung ranah perasaan dan logika. Dia menghubungkan kedua ranah tersebut. Artinya, nurani bukanlah semata-mata berisi perasaan atau aspek emosional. Dia selalu menarik logika masuk. Sehingga akan menjadikan hukum menjadi lengkap sebagaimana esensi hukum adalah berdiri diatas kaki etika dan logika.

Nurani, akan gelisah manakala dia melihat ketidakadilan. Dia (nurani) berdiri diatas system nilai yang berkembang di sebuah bangsa, yakni keadilan. Itu mengapa nama LBH kami adalah LBH Nurani Keadilan Bangsa.

Masalah Tarif Pengacara / Advokat

Pertanyaan:
Bagaimana kita mengetahui tarif seorang pengacara itu mahal atau murah?

Jawaban:

Sebagai negara berkembang, secara umum, masalah tarif adalah masalah yang sangat sensitif bagi sebagian besar masyarakat kita. Termasuk dalam hal ini adalah tarif seorang pengacara.

Hal ini adalah terutama karena struktur demografi masyarakat kita masih didominasi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga sensitivitas mereka terhadap harga barang/jasa relatif tinggi. Selisih harga atau tarif sedikit akan menghasilkan perubahan keputusan mereka.

Sedangkan, efektivitas putusan tersebut, tidak selalu ditentukan oleh tinggi atau rendahnya suatu tarif. Artinya, adakalanya tarif tinggi tidak mencerminkan kualitas barang/jasa yang diberikan. Sebaliknya, adakalanya tarif rendah, bisa saja menghasilkan kualitas jasa yg lebih baik.

Akibatnya, seringkali terjadi perang harga, tanpa disertai perang kualitas layanan. Karena masyarakat sendiri cenderung buta dalam hal menentukan kualitas layanan yg diberikan seorang pengacara.

Sedangkan, perbedaan kualitas itu bisa jadi sangat tajam. Artinya, banyak kualitas jasa yg diberikan rendah karena kualitas keilmuan hukumnya tidak baik (mungkin karena kuliah hukumnya dulu tidak serius misalnya, atau karena tidak pernah baca buku hukum, atau tidak menguasai konsep-konsep hukum, dst).

Maksudnya adalah, ada banyak jenis, atau kualitas pengacara. Ada yang bagus, ada yang sedang, dst. Masyarakat perlu belajar melakukan penilaian kualitas pengacara, bukan hanya melakukan penilaian terhadap tarifnya.

Berpegangan pada tarif saja dalam hal memilih seorang pengacara, akan mengakibatkan kontraproduktif terhadap masalah yang dihadapi.

Kami menyarankan dalam menentukan/memilih seorang pengacara, lebih baik fokus pada usaha melakukan penilaian terhadap kualitas nya terlebih dahulu, baru bicarakan tarifnya. Tenang saja, toh kualitas yang bagus bisa juga didapatkan dari pengacara yang katakanlah tidak terkenal, atau baru berdiri, dst.

Bagaimana cara mencari tahu atau menentukan kualitas seorang pengacara? Ini bagian yang tersulit. Namun anda akan bisa menemukannya dalam masa-masa konsultasi awal. Perhatikan kedalaman ilmunya, perhatikan keseriusannya, perhatikan pengalamannya, sampai perhatikan integritasnya, kejujurannya, dst.

Jika dari awal hanya tarif saja yang dibicarakan, tidak fokus ke masalahnya, maka anda bisa hindari drpd buang waktu. Atau hanya membicarakan jalur-jalur belakang, koneksi, dst tanpa menyentuh substansi perkara, ini juga tidak usah didengarkan lebih jauh.

Seorang ahli hukum, akan bisa berbicara dengan bahasa hukum yang baik jika diperlukan dalam menjelaskan kepada client nya, juga bisa menerjemahkan ke dalam bahasa awam supaya client nya mengerti tentang masalah hukum yang dihadapinya.

Pada akhirnya, mahal atau tidaknya tarif seorang pengacara, tidak bisa dilihat hanya dari nominal nya saja. Namun pertama, dari segi kualitas layanan yang diberikan. Kedua, dari kompleksitas atau tingkat kerumitan masalahnya itu sendiri.
Adalahnya masyarakat terbalik-balik. Terhadap masalah yang kompleks dan rumit, mereka menghendaki tarif yang rendah sekali. Sedangkan terhadap masalah yang sesungguhnya mudah sekali, malah bersedia mengeluarkan tarif mahal.

Contoh: jika menghadapi kasus TPPU (pencucian uang) misalnya, itu beban pembuktiannya terbalik, sehingga melakukan pembelaan, atau membangun argumentasi hukumnya tidak mudah. Namun tidak semua masyarakat menyadari bahwa ancaman pasal-pasal TPPU sangat serius, maksimal 20 tahun, denda 10 Milyar, dst.

Pembelaan diri?

KONSULTASI HUKUM

Pertanyaan:

Halo selamat sore..begini saya ada case.. kalau misalnya kita kena SARA (dimaki orang smpai ke ras suku agama ) kira2 kalau kita pukulin orang yang bilang begitu ke kita.. kira-kira masuk ke pasal 49 KUHP tidak (pembenaran diri karena diserang ) ?

Jawaban LBH Nurani:

Pertama, Pasal 49 KUHP adalah tepatnya tentang nodweer (pembelaan diri). Untuk disebut sebagai pembelaan diri, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yakni:
1. harus ada serangan atau ancaman serangan,
2. serangan tersebut sekonyong-konyong, atau setidaknya tidak lama, dan bersifat melawan hukum
3. serangan terhadap tubuh, harta benda, kehormatan, kesusilaan.
4. pembelaan tsb seimbang dengan serangannya

Sehingga, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai pembelaan paksa (noodweer).

Serangan berupa kata-kata (verbal), kami tidak yakin dapat disebutkan sebagai bentuk serangan (kriteria nomor 3). Menyerang kerhomatan pada point nomor 3 sifatnya adalah kehormatan yang bersifat seksual. Jika serangannya terhadap nama baik, maka jatuhnya adalah pada bab penghinaan KUHP. Jika dilakukan lewat media elektronik, maka bisa digunakan pasal UU ITE.

Kedua, perbuatan memukuli si pelaku penghinaan, hanya akan membawa si pelaku perbuatan memukuli tersebut terjerat pada perbuatan pidana penganiayaan. Deliknya bergantung pada tingkat luka yang ditimbulkan. Semakin berat lukanya semakin berat pidana nya. Sebaiknya hindari perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) supaya tidak terjadi menyelesaikan masalah hukum dengan menimbulkan akibat hukum bagi diri sendiri. Menyelesaikan masalah hukum (pidana) lakukan lewat jalur hukum pidana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terimakasih.

Kerjasama Gagal (merugi), Bisakah dipidana?

Pertanyaan:

Assalamualaikum wr wb..sekira na ada yg berkenan untuk membantu sy

Awal na sy kerjasama dengan seorang oknum ..dia menyediakan dana sebesar 420.000.000 untuk penyewaan 10 unit dumptruk..dan sy menyanggupi setoran harian sebesar 1.600.000/hari/unit…dan ternyata meleset dari ekspetasi sy pak..

Usaha itu merugi…total uang yg sy sdh kembalikan sebesar 320.000.000 dan sy memberikan ajb tanah istri sy seluas 75m2 senilai 100.000.000…karena kekurangan modal beliau itu sekitar 100.000.000…

Nah beberapa bulan kemudian. Dengan itikad baik saya menemui beliau dan membawa orangtua saya beserta surat rumah orang tua sy seluas 1000m2, maksud sy meminta bantuan beliau.

Saya minta beliau bantu pengurusan surat itu dari ajb ke sertifikat dan setelah jadi sy mau jaminkan ke bank untuk sebagian membayar ke beliau.

Dan sisanya sy pakai buat modal usaha. Tapi beliau mau membantu dengan syarat begitu sertifikat rumah sy jd, beliau mau pinjam 1 milyard. Ya jelas orang tua saya tidak mau pak. Dan di situ dia menjelaskan bahwa sy berhutang 250.000.000 kepada beliau.

Saya kaget sekali pak. Karena usaha itu rugi dan dia memutuskan secara sepihak usaha yg baru berjalan 30 hari…Sekitar 2 bulan kemudian beliau mengutus anak buah na untuk memanggil saya karena saya memang tidak menipu. saya datang dan temui oknum tersebut.

disana sy di minta membuat dan menandatangani surat perjanjian dimama isi surat tersebut adalaj..sy di beri waktu 4 bulan untuk segera menyelesaikan atau sy menyerahkan surat rumah orangtua sy sebagai jaminan…waktu 4 bulan itu sudah lewat..

dan skrg rumah orang tua sy sering di datangi dan di intimidasi oleh oknum2 anak buah beliau…senin bsok mereka memaksa untuk bertemu dengan sy..

Apakah yg harus sy lakukan ?? Apakah unsur sy memenuhi dasar penipuan ??apakah sy bs melaporkan oknum tersebut atas dasar pemerasan??

Update terbaru…hari jumat sy di jemput paksa oleh 4 orang anak buah na..di bilang mau di bawa untuk membuat surat pernyataan..dan nyata na sy di bawa ke kantornya dan sy di titipkan disana selama 24 jam..di sana pihak tersebut membuat laporan..lalu sy di bap sebagai saksi..tp sy kemudian di lepas dengan penjamin ibi sy dan di kenakan wajib lapor

Jawaban LBH Nurani:

Pertama, untuk pemidanaan, kita perlu memperjelas pasal yang digunakan sebagai dasar pemidanaan. Diatas tidak disebutkan rekan anda tersebut menggunakan pasal apa sebagai dasar pemidanaan. Namun anda menduga digunakan pasal penipuan. Maka baiklah kita gunakan pasal penipuan (KUHP) sebagai dasar analisis.

Pasal 378 KUHP menyatakan:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kita tidak akan mengulas unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara mendetail karena akan menjadi terlalu panjang. Toh dalam hukum pidana, ketidakterpenuhan satu unsur saja, sudah cukup untuk tidak terpenuhinya rumusan delik, sehingga tidak dapat dijatuhi pidana (dibebaskan).


Dari rumusan delik diatas, anda bisa lihat, bahwa yang disebut penipuan, hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang bersifat alternatif, dan limitatif, yakni menggunakan nama palsu, tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan, dst sebagaimana disebutkan saja. Jika cara-cara tersebut diatas tidak anda gunakan, maka itu bukan penipuan.


Kemudian penipuan, juga harus dilakukan dengan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
Sehingga, jika unsur-unsur inti tersebut tidak terpenuhi salah satu saja, maka juga tidak ada pidana.

Apa yang anda lakukan dengan oknum tersebut pada dasarnya adalah kerjasama bisnis, bukan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain diluar anda dan oknum. Kedua belah pihak menerima keuntungan. Bahwa kemudian kerjasama tersebut tidak berjalan sesuai rencana, maka hal tersebut merupakan resiko bisnis.

Meskipun ada perjanjian tertulis tentang bagi hasil, jika perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka hal tersebut merupakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan wilayah hukum perdata. Bukan pidana (tidak perlu penjara). Diselesaikan melalui peradilan perdata (tdk ada polisi ataupun jaksa, melainkan hanya penggugat, anda, dan hakim). Dalam hal wanprestasi, tinggal sampaikan ke hakim pembelaan anda, sampaikan kendala-kendala, atau alasan mengapa sampai merugi.

Sehingga jika si oknum memberikan mekanisme yang rumit dalam menyelesaikan masalah tersebut diatas, maka sampaikan saja untuk diselesaikan melalui pengadilan (jalur perdata). Tidak bisa melalui pidana. Jika memaksa dan tidak terbukti, anda bisa melaporkan balik. Daripada ribet, kami sarankan untuk menyelesaikan lewat jalur perdata saja.

Sekarang mengenai perbuatan mengancam, memeras, dst itu bisa dilaporkan sebagai perbuatan pidana. Jika pelakunya orang awam, laporkan ke Polres terdekat, atau Polres sesuai TKP. Jika pelakunya oknum, maka laporkan ke Irwasda (propam).

Demikian saran kami.

Masalah Pengancaman, pengakuan utang, dan Pemerasan

Pertanyaan:

Teman saya dituduh mencuri di tempat kerjanya, tidak ada bukti sebenarnya. Tp krn atasannya terlalu menekan, akhirnya dia TERPAKSA mengakui. Disitu dia cuma disuruh menwmbalikan yg diambil, dan teman saya setuju (krn katanya dr pada makin panjang masalahnya, gapapa lah ku bayar aja)
Singkat cerita setelah beberapa minggu kemudian, dia dipanggil lg ke rumah bos nya, alasan bos memanggil dia katanya untuk membuat surat perdamaian. Namun ternyata disana dia dipaksa menandatangani surat pernyataan yg menyatakan dia mengakui kalau dia mengambil barang2 bos nya senilai 500jt. Dia mengelak, tapi krn selalu di intimidasi akan di panggil polisi, akhirnya surat itu ditanda tangani.
Hari ini, ada orng suruhan bos yg datang kerumah teman saya untuk mengambil/menyita semua barang2 yg ada di rumahnya. Termasuk motor &mobil. Mereka selalu mengancam akan membawa masalah ini ke hukum.

Saya minta pencerahan kepada saudara semua, bagaimana tanggapan &apa yg harus dilakukan oleh teman saya tersebut ?

JAWABAN LBH Nurani

Pertama, kami tegaskan bahwa dalam hukum acara pidana, yang digali adalah kebenaran materiil. Artinya kebenaran yang sesungguh-sungguhnya terjadi. Meskipun ada bukti surat yang ditandatangani, namun jika bertentangan dengan kebenaran materiil, maka akan hilang kekuatan pembuktiannya.

Ini kami asumsikan bahwa teman tersebut tidak mencuri, dan justru mengalami pemaksaan pengakuan utang (jika ternyata memang benar mencuri, maka analisisnya akan berubah). Jika bisa membuktikan bahwa pengakuan tersebut dibawah paksaan, maka bisa mendapatkan alasan pemaaf. Sehingga tidak jatuh pidana. Sedangkan pelaku pemaksaan bisa dipidana dengan pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan. Ancamannya sembilan tahun penjara.

Kedua, perbuatan mengambil atau menyita barang2 tanpa putusan pengadilan adalah melanggar hukum dan bisa dikenakan pasal perampasan. Sekalipun si teman diatas benar melakukan pencurian, maka tugas aparat penegak hukum untuk menangkap dan menjalankan proses hukum pidana, bukan wewenang sembarang orang.

Demikian pendapat kami.

Dianiaya Pacar

Pertanyaan:

Assalamualaikum
saya (wanita) abis dianiaya sama pacar saya sudah divisum dan kata kepolisian cuma luka ringan tidak sampe dipenjara hanya disuruh bayar pengobatan tapi saya ingin pacar saya dipenjara …
mohon pencerahannya bapak/ibu

Jawaban LBH Nurani

Waalaikumsalam wr wb,


Penganiayaan, merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai bagian dari perlindungan terhadap nyawa manusia.

KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud sebagai penganiayaan. Namun secara umum dapat diterima bahwa yang dimaksud sebagai pengayniayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pain), atau luka terhadap si korban.

KUHP mengatur masalah penganiayaan dalam beberapa pasal, mulai Pasal 351 hingga pasal 358. Hanya saja yang memenuhi peristiwa diatas, yang sesuai dengan kasus diatas adalah Pasal 352 KUHP dengan ancaman pidana tiga bulan.

Jika memang bukti-buktinya cukup lengkap (visum et repertum khususnya), maka besar peluang perbuatan si pacar tersebut untuk dapat diteruskan secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Langkah nya tinggal datang ke SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu) atau Polres atau Polsek setempat untuk membuat laporan. Semoga membantu.

Mentransmisikan atau Mendistribusikan Muatan Yang Melanggar Kesusilaan dalam UU ITE

Pertanyaan:
Apabila seorang X mengirim video Tindak Pidana yang mengandung Asusila seorang Y melalui pesan WhatsApp antar pribadi kepada seorang Z, lalu tanpa sepengetahuan X video itu disebar oleh Z melalui media sosial seperti Facebook, lalu kemudian Y melakukan laporan pidana UU ITE kepada Z.

Pertanyaannya apakah X bisa kena sanksi pidana juga antara laporan Y kepada Z (orang yang pertama kali menyebarkan ke Facebook) ?

Mohon pencerahannya.
Terimakasih.

Jawaban LBH Nurani

Pasal 27 ayat (3) UU ITE (UU Nmor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) melarang:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kata kunci dari perbuatan X dan Y adalah ada pada kata “mentransmisikan” dan “mendistribusikan”.

Istilah “Mendistribusikan” berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik. Sedangkan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Eleketronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik.

Menurut hemat kami, perbuatan si X bisa memenuhi unsur mentransmisikan, sedangkan perbuatan si Y memenuhi unsur perbuatan mendistribusikan.

Sehingga, secara garis besar perbuatan X dan Y pada prinsipnya memenuhi rumusan delik. Untuk jatuhnya pidana (dikenakan sanksi pidana), step pertama adalah terpenuhinya rumusan delik. Step kedua, pengujian apakah ada alasan pemaaf atau pembenar. Untuk menguji hal tersebut diperlukan informasi lebih jauh.