Pengacara Pidana Lurus : Client Harus Paham

Featured

Ada yang menyebutnya sebagai pengacara idealis. Ada yang menyebutnya sebagai pengacara aliran putih. Prinsipnya mereka adalah golongan pengacara yang memilih untuk mengedepankan mengikuti proses hukum yang benar, dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi client nya. Tidak berusaha menggunakan jalur-jalur alternatif, yang sebenarnya berpotensi melanggar hukum. Menyelesaikan masalah hukum, tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Proses hukum, khususnya proses hukum pidana, adalah proses yang banyak menakutkan orang, terutama jika yang bersangkutan terlibat di dalamnya sbg tersangka.

Hampir segala cara akan muncul di benaknya, dan disitulah pilihan itu muncul, apakah akan menempuh jalur hukum yang lurus, ataukah menempuh jalur ‘alternatif’? Godaan ini akan muncul begitu kuatnya dan muncul berulang kali dalam perjalanan proses pidana.

Akan ada begitu banyak tawaran penyelesaian, yang bagi si tersangka itu sendiri tidak benar-benar paham yang ditawarkan itu sebenarnya solusi atau bukan. Contoh: ada yang menawarkan penangguhan penahanan untuk angka sekian. Untuk apa penangguhan penahanan jika ujung-ujungnya juga adalah akan ditahan dan divonis berat? atau ada yang menawarkan pengenaan pasal yang ringan terhadapnya, sedangkan yg menawarkan itu sebenarnya tidak berwenang menentukan pasal. Bukankah pemberian terhadap penawaran spt itu hanya akan melahirkan kesia-siaan?

Maka, adalah sangat penting bagi client kami untuk memahami bahwa menjalani proses hukum yang lurus pada dasarnya adalah pilihan yang utama dan pertama.

Cari pengacara yang benar-benar kompeten dan amanah dalam mendampingi menjalani proses hukum pidana supaya tidak terbawa ke proses hukum alternatif tadi.

Budaya Instant Dalam Mencari Solusi Hukum

Sudah banyak sekali cerita bagaimana seorang tersangka telah menghabiskan dana begitu besar namun tidak membantunya barang sedikit pun dlm menjalani proses hukum, dan berakhir dengan vonis pidana yang tinggi. Itu karena untuk menyelesaikan masalah hukum, sesungguhnya memang harus berdasarkan hukum. Dengan menggunakan ilmu hukum, penguasaan konsep konsep hukum, memahami dan menguasai hukum materiil dan formil pidana. Mampu membangun konstruksi pembelaan yang baik. Dst. Bukan dengan pendekatan-pendekatan lain di luar hukum. Dan sedihnya aspek tersebut jarang dipahami orang. Barangkali budaya instant telah merasuk ke dalam hukum, ingin menyelesaikan masalah secara instant meskipun itu sebenarnya lebih banyak fatamorgana.

Maka yang biasa kami tawarkan ke calon client adalah, jika bapak/ibu ingin berjuang melalui jalur hukum yg lurus, silakan hubungi kami. Kami akan bantu membela hak-hak anda sebaik-baiknya. Jika ingin menggunakan cara lain, maka kami bukan orang yang cocok.

Kami akan mempelajari kasus yang dihadapi secara mendalam, lalu membangun konstruksi penyelesaian hukum nya yang terbaik, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum. Jika anda tidak bersalah, maka kami akan berjuang supaya tidak dijatuhkan pidana. Jika anda memang bersalah, kami akan berjuang untuk mengusahakan pidana yang ringan atau tidak melebihi kesalahan anda. Demikian biasa kami sampaikan kepada calon client kami.

Edukasi Hukum

Dan alhamdulillah, pelan-pelan calon client mulai terbuka matanya. Dan bisa menerima masukan kami. Memang diperlukan edukasi hukum bagi mereka yang awam, menjalani proses hukum pidana. Mereka perlu tahu ada pilihan utama dan pertama yang perlu diperhatikan dengan seksama. Daripada sudah uangnya habis dan tetap dipidana berat, bukankah lebih baik uangnya dihemat, cukup bayar pengacara untuk mendampingi spy tidak terjerumus ke dalam proses hukum yang salah?

Sudah Habis Uang Banyak, Tetap Masuk Penjara? Gunakan Pengacara yang Amanah

Featured

Sisi Gelap Peradilan Pidana

Dalam praktek hukum pidana, sudah banyak sekali kami menemukan cerita dari berbagai pihak tentang bagaimana mereka telah menghabiskan banyak sekali biaya dalam menempuh proses hukum pidana. Tidak jarang kami temukan pengakuan seseorang atau keluarganya telah menghabiskan ratusan juta, namun tersangka/terdakwa tersebut tetap dipidana berat.
Kemana uang tersebut dibelanjakan? Tentu saja ada sangat banyak post-post yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Kepada siapa? secara garis besar diberikan/disetorkan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya.

Masalahnya adalah, mereka yang terlibat, atau terjerat , atau keluarga mereka tersebut, umumnya tidak mengerti hukum, atau awam hukum. Seringkali mereka mengeluarkan uangnya, untuk diberikan kepada oknum, tanpa kejelasan peruntukannya. Tidak tahu hasil apa yang diharapkan dari pemberian utang tersebut dari oknum yg dia berikan. Sehingga seringkali uang telah diberikan, namun tidak ada hasil nyata yang diberikan.
Lebih rumit lagi, ‘pemberian uang’ kepada oknum dalam hal seperti itu, adalah hal yang bersifat melanggar hukum. Bahkan bisa dijerat tipikor. Resikonya sangat besar.

Bagaimana Jika Ada Oknum yang meminta Uang Dalam Proses Hukum?

Dalam hukum pidana, memang dibedakan, dua perbuatan yang seringkali mirip. Yakni perbuatan menyuap, dan pungli. Yang pertama itu pemberi yang mengambil inisiatif. Yang kedua, pihak oknum yang mengambil inisiatif. Bentuknya sama terjadi pemberian/penyerahan uang. Pidana nya jauh berbeda. Namun fokus pembahasan kita tidak akan masuk kesana.

Prinsipnya adalah, kita perlu menghindari menyelesaikan masalah hukum, dengan cara melanggar hukum. Apalagi jika resikonya justru jauh lebih tinggi dari masalah awalnya.

Kadang seseorang yang terjerat kasus pidana itu belum tentu bersalah, hanya karena ditakut-takuti oleh sebagian oknum, atau takut dengan sendirinya, mengambil inisiatif utk memberikan uang kpd oknum. Karena, siapa sih yang tidak takut menghadapi proses pidana? yang tidak bersalah sekalipun, kadang, atau bahkan seringkali bisa takut.

Kadang sangat ironis memang. Adakalanya seseorang yang terlibat/terjerat perkara pidana, rela mengeluarkan uang hingga ratusan juta, bahkan hingga habis harta benda nya untuk menempuh jalur-jalur diluar hukum, bahkan jalur-jalur yang besar kemungkinan melanggar hukum, namun tidak mau membelanjakan dananya untuk pendampingan jalur hukum yang baik dan benar. Akhirnya apa yang terjadi? uangnya musnah tanpa hasil sama sekali. Sedangkan dengan menempuh jalur yang benar, setidaknya bisa terjaga pemeriksaannya terjaga dari manipulasi, aman dari rekayasa kasus. Jikapun direkayasa, bisa dilakukan perlawanan secara hukum.

Ada pernah seseorang bercerita, bagaimana keluarganya yang menghadapi masalah hukum pidana, telah menghabiskan hingga 50 juta lebih dua kali, artinya 100 juta, dan tidak tahu kepada siapa dan kapasitas apa uang tersebut diberikan. Sehingga ketika putusan hakim keluar dan hasilnya jauh dari harapan, tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya bisa pasrah menerima. Mau banding pun mereka sudah frustasi.

Atau seseorang bercerita bagaimana suaminya dalam menjalani proses hukum, telah tersedot keuangannya hingga ratusan juta, dan tetap dipidana. Hingga client tersebut mengajukan cerai karena sudah tak tahan lagi.

Menuruti Permintan Oknum: Diperas tanpa batas?

Kisah-kisah tersebut diatas, pada prinsipnya adalah, para tersangka/ terdakwa tersebut, entah kenapa tidak mau menempuh proses hukum yang seharusnya dijalani sesuai aturan. Tidak mau menggunakan jasa lawyer yang benar-benar mengawal proses hukumnya, namun lebih memilih jalur-jalur di luar hukum, jalur-jalur gelap yang biayanya sangat tinggi, namun tidak memberikan hasil yang baik. Sehingga uangnya habis, namun proses pidana nya malah tidak terkawal dengan baik. Tidak mendapatkan pembelaan hukum yg baik.

Disitulah kami masuk menawarkan pendampingan proses hukum yang semestinya. Supaya proses hukum tidak mengalami kekeliruan, rekayasa, dst yang memungkinak terjadinya ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan fakta yang sebenarnya. Pendampingan hukum sejak dini adalah sangat penting dan strategis dalam proses hukum pidana. Pemeriksaan-pemeriksaan di awal penyelidikan, penyidikan, itu adalah kunci dari lancarnya pembelaan di persidangan. Apabila fakta2 di awal saja sudah berantakan, maka bisa dipastikan sidangnya pun akan berantakan.

Daripada mengeluarkan uang banyak utk membayar oknum tanpa kejelasan, seringkali hanya berakhir diperas ibarat mesin ATM tanpa henti-hentinya, bukankah lebih baik menggunakan jasa lawyer, asalkan lawyer nya amanah, di awal proses hukum, sehingga bisa terhindarkan dari proses peradilan yang sesat?

Lewat tulisan ini, kami ingin mengajak mereka yang menghadapi masalah hukum, dan sedang menjalani proses hukum, untuk belajar menjalaninya dengan cara-cara yang telah diatur oleh hukum. Dengan menjalani proses hukum dengan cara yang baik, insyaallah masih ada peluang yg cukup besar untuk setidaknya terhindar dari pemidanaan yang berlebihan (melebihi kesalahan) dan bahkan jika penegak hukum nya tidak cakap, baik dalam hal pemeriksaan, penuntutan, pembuktian, dst besar kemungkinan untuk bebas atau lepas dari pidana.

Maka manfaatkan ilmu hukum yang sebenarnya untuk melakukan pembelaan hukum. Seringkali seseorang atau seorang tersangka merasa bersalah sebelum proses hukum berjalan, namun perlu disadari merasa bersalah belum tentu bersalah dihadapan hukum, atau hakim.

Pengacara Perceraian di Surabaya : Lika-Liku

Featured

Pengacara Perceraian : Umumnya

Secara umum, kasus perceraian yang kami tangani selama ini tidak banyak yang sulit untuk diselesaikan. Bahkan sebagian besar kedua belah pihak yang memutuskan cerai telah sepakat. Sehingga proses persidangan berjalan sangat lancar, bahkan hanya sekedar formalitas saja. Menyelesaikan perkara yang seperti itu, tidak ada yang sulit, hampir semua pengacara akan bisa menyelesaikan dengan mudah.

Integritas dan kapasitas seorang pengacara yang khusus menangani perceraian baru teruji ketika kasus perceraian yang ditangani menyimpan konflik. Entah itu karena adanya masalah hak asuh anak, atau masalah gono gini, atau bahkan terjadinya peristiwa pidana (KDRT) dalam perkawinan, atau peristiwa pidana lainnya seperti penelantaran, dst.

Ujian Pengacara Perceraian

Pada kasus-kasus seperti diatas, pengacara akan diuji integritasnya, untuk menempatkan keadilan dan kebenaran diatas segalanya. Termasuk memberi kesadaran client nya ketika client nya berada pada posisi yang tidak benar. Kapasitas nya juga akan diuji karena pada kasus-kasus yang memiliki kompleksitas seperti diatas, akan dibutuhkan pengetahuan hukum diluar hukum perkawinan (termasuk hukum perceraian di dalamnya).

Jika pengacara tersebut hanya asik menyelesaikan kasus-kasus perceraian saja, dan tidak mau tahu terhadap aspek hukum lainnya (termasuk pidana), maka client lah yang akan menjadi korban, dan masalah hukum nya tidak terselesaikan secara tuntas. Perceraian yang dilakukan, bisa jadi masih akan meninggalkan masalah di kelak kemudian hari.

Ada banyak kasus dimana client (umumnya wanita), menjalani proses perceraian dimana sebelum perceraian itu sendiri telah menjadi korban penelantaran, termasuk anak-anaknya, selama bertahun-tahun. Jika kita hanya menjadi pengacara ignorant (tidak mau tahu), maka yang akan dilakukan adalah hanya mendampingi proses perceraian tersebut tanpa antisipatif terhadap sejarah perjalanan perceraian itu sendiri yg telah diwarnai aspek pidana penelantaran. Dan perceraian akan terjadi disertai masalah yang telah ada sebelumnya, yakni penelantaran. Artinya setelah bercerai, pihak wanita akan terlantar karena hak-hak nya dilanggar (tidak dipenuhi).

Sehingga, pada akhirnya, seorang pengacara perceraian perlu memahami secara mendetail, yang mana utk itu dibutuhkan pemahaman hukum di luar bidang hukum perceraian itu sendiri, tidak cukup hanya sebagai ‘tukang beracara’. Artinya tidak cukup hanya cakap mendampingi client menjalani persidangan, melainkan juga harus cakap memahami hukum materiil perkawinan/perceraian, termasuk memiliki pengetahuan di luar hukum perceraian.

Masalah Integritas

Barangkali tidak banyak yang menyadari bahwa menangani kasus perceraian juga dibutuhkan integritas yang tinggi. Bahwa perceraian bukanlah sekedar kasus untuk diproses oleh seorang pengacara. Melainkan, pengacara juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir bagi client-nya, diatas kepentingan ekonominya sendiri. Perkawinan tetap perlu diselamatkan, hal ini khususnya sesuai dengan ajaran agama (Islam).

Jangan sampai misalnya, perceraian terjadi hanya karena faktor emosi kedua belah pihak atau salah satu pihak saja. Yang mana faktor emosi, hanya akan meninggalkan penyesalan dan kerusakan kelak di kemudian hari, yang mana hal tersebut sudah terlambat untuk diperbaiki.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut diataslah, pentingnya seorang pengacara untuk memiliki integritas pribadi yang tinggi. Jangan sampai setelah perceraian, pihak wanita/istri dan anak-anaknya terlantar karena kewajiban suami tidak ditunaikan.

Panduan Memilih Pengacara Yang Baik

Featured

Memilih pengacara, yang baik khususnya, boeh dibilang gampang-gampang susah. Gampang karena jumlahnya ada sangat banyak, terutama di era multi-bar (organisasi advokat tidak lagi tunggal, ada puluhan wadah advokat) sekarang ini. Sulit karena justru jumlahnya yang terlalu banyak, semakin sulit bagi seorang client untuk mendapatkan pengacara yang baik.

Berikut ini tip-tip sederhana untuk memilih pengacara yang baik:

  • Pilih pengacara yang sesuai dengan bidang masalah hukum yang dihadapi. Tidak ada pengacara yang ahli di seluruh bidang hukum. Jika anda menghadapi masalah perdata, maka adalah sia-sia jika pengacara yang mendampingi adalah pengacara yang spesialis di bidang pidana. Tentu ybs juga memahami masalah perdata karena di perkuliahan, semua pengacara juga diberikan kuliah dasar-dasar baik perdata maupun pidana. Namun setiap pengacara pada dasarnya memiliki minat tersendiri (khusus).
    Memilih pengacara yang sesuai dengan bidang yang dihadapi client, adalah kunci pertama dan utama dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi secara efektif. Salah memilih, sama spt anda memilih dokter spesialis jantung sedangkan masalah yg dihadapi adalah masalah lambung misalnya. Sehingga pertama-tama perlu tahu dahulu, pengacara yang dituju ahli di bidang apa, dan jangan segan2 bertanya. Jika ada pengacara yang mengaku ahli di semua bidang, sebaiknya abaikan saja. Terlalu sulit dipercaya.
  • Perhatikan sikap pengacara dalam memberikan konsultasi. Apakah ybs lebih banyak menggali permasalahan yg anda hadapi, ataukah sibuk dengan nego biaya perkara? Pengacara yang hanya concern thdp fee, alias bahas masalah duit melulu, sebaiknya hindari saja. Besar kemungkinan ybs tdk peduli dgn masalah yg anda hadapi dan lebih memikirkan pendapatan ybs dari kasus yg anda hadapi. Itu satu hal. Hal lainnya, biasanya yg spt ini juga lebih suka menempuh jalur ‘belakang’ drpd menyelesaikannya sesuai dengan hukum yg berlaku. Dimana hal tsb artinya melanggar hukum, dan bisa membengkak sangat besar biaya perkara yg dihadapinya. Sehingga, lebih baik, hindari saja.
  • Pastikan sang pengacara memahami masalah yang anda hadapi. Tanpa pemahaman thdp masalah yg anda hadapi, tdk mungkin memberikan solusi hukum yg baik. Jika sudah yakin pengacara telah memahami masalahnya dengan baik, baru boleh bicara tentang fee. Jika tidak memahami masalahnya dgn baik, maka bisa dipastikan tarif yg ditawarkan adalah asal-asalan.
  • Pastikan biaya perkaranya masuk akal. Adakalanya biaya yang diajukan sangat tinggi sedangkan perkara yang dihadapi sebenarnya sepele. Hal ini terutama pada masalah pidana, dimana client seringkali dalam posisi terjepit dan cenderung mengiyakan berapapun tarif yg disodorkan.
  • Pastikan scope pekerjaannya. Ada banyak tahap dalam proses hukum, dan setiap pengeluaran perlu jelas penggunaannya. Jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tertimpa masalah hukum, masih diporotin dalam menjalani proses hukumnya.
  • Terakhir, dan paling penting, pastikan pengacaranya amanah. Bisa dipercaya. Tidak kongkalikong dengan lawan anda. Mampu menjaga kepercayaan client nya. Memiliki integritas. Bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah hukum anda.Sekalipun ybs sangat ahli di bidangnya, terbaik keilmuannya, namun jika tidak amanah, bisa menjadi berbahaya bagi client nya.

Pengacara Terbaik di Surabaya

Featured


Bidang Hukum Terlalu Luas: Kapasitas Manusia Terbatas

Pada dasarnya, menurut pendapat kami, tidak ada predikat khusus yang melekat sebagai pengacara terbaik di Surabaya. Pada dasarnya setiap pengacara memiliki spesialisasi / keahlian di bidang nya masing-masing.

Bidang hukum sangatlah luas. Mulai dari perdata, pidana , Hukum administrasi, Tata Negara, dst. Itu pun masing-masing masih memiliki banyak cabang. Perdata misalnya, bisa terdiri dari bidang perceraian, waris, pertanahan, agraria, bisnis, dst. Sangat Luas bukan? Adalah kecil kemungkinan ada satu orang pengacara menguasai seluruh bidang hukum yang ada.

Pengacara Spesialis di Bidang Hukum Tertentu
Sehingga, seorang pengacara, boleh jadi akan mampu menjadi seorang pengacara terbaik, di salah satu bidang/cabang hukum, namun hampir tidak mungkin menjadi seorang pengacara terbaik di seluruh bidang hukum. Jangankan pengacara, akademisi hukum sekalipun juga umumnya hanya menguasa 1-2 bidang hukum tertentu.

Kami sendiri, dengan kesadaran diatas (bahwa tidak mungkin menjadi ahli di semua bidang hukum), maka memilih untuk merekrut pengacara-pengacara terbaik di beberapa bidang tertentu. Contohnya: kami memiliki pengacara yang ahli menangani kasus PHI (perselisihan hubungan industri, ketenagakerjaan). Ada juga yang ahli di bidang perdata khususnya perkawinan dan waris (termasuk perceraian, hak asuh anak, gono gini, dst) Atau juga di bidang hukum perikatan (perjanjian, termasuk hutang piutang, utang macet, dst), dan hukum pidana.

Bidang hukum sendiri, umumnya membedakan adanya hukum formil dan materiil. Hukum perdata misalnya, ada hukum perdata formil, ada hukum perdata materiil. Yang pertama (formil) menyangkut ketrampilan beracara di pengadilan, sedangkan yang kedua (materiil) menyangkut penguasaan konsep-konsep dalam hukum perdata.

Pengacara Perlu Update keilmuan hukum nya.
Sehingga adakalanya seorang pengacara ahli di bidang hukum perdata formil karena misalnya jam terbangnya yang tinggi, tapi bisa jadi penguasaan konsep-konsep mendasar dalam hukum perdata materiilnya tertinggal karena untuk menjadi ahli di bidang ini, ybs perlu banyak membaca buku-buku perdata. Itu mengapa, seorang pengacara perdata yang tinggi jam terbang nya di pengadilan, tidak selalu beriringan dengan penguasaan konsep-konsep hukum perdata nya.

Demikian pula terjadi di bidan hukum pidana. Ada hukum pidana formil, ada hukum pidana materiil. Bisa terjadi pengacara yang jam terbangnya tinggi, artinya dia banyak di lapangan hukum pidana, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, hingga pengadilan, namun tidak selalu menguasai konsep-konsep hukum pidana materiil.

Berangkat dari hal tersebut diatas, client perlu belajar memahami masalah spesialisasi seorang pengacara supaya tidak keliru memilih pengacara. Hotman Paris misalnya, pengacara kondang tersebut ahli di bidang hukum kepailitan. Apakah beliau ahli di bidang pidana umu misalnya? bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Yang pasti beliau pasti mampu bersaing di bidang hukum kepailitan, namun belum tentu di bidang lainnya.

Sehingga client perlu tahu, bahwa yang dia butuhkan sebenarnay bukan seorang pengacara yang terbaik di seluruh bidang hukum. Melainkan cukup di bidang dimana client tersebut menghadapi masalahnya. Misalnya, client menghadapi masalah perceraian, maka carilah pengacara yang ahli di bidang perceraian. Jangan sampai menggunakan jasa pengacara yang ahli di bidang pidana misalnya. Ataupun sama sebaliknya. Client menghadapi masalah pidana, namun ditangani oleh pengacara yang ahli di bidang perceraian. Bisa berantakan.

Tarif Pengacara Surabaya dan Pengacara Perceraian

Featured

Sebagai informasi bagi publik, berdasarkan pengalaman dan pengamatan kami sebagai praktisi hukum yang berdomisi di Surabaya, kami sampaikan beberapa tarif yang biasa dipasang oleh rekan-rekan pengacara kami di Surabaya.

Karena data ini hanya bersifat pengamatan informal, bukan melalui penelitian resmi, maka akurasinya bisa jadi tidak akan terlalu tinggi. Namun boleh dipakai sekedar informasi pembanding saja.

Pada dasarnya, tarif berbeda atau bervariasi sangat tinggi range-nya, dengan berbagai faktor yg mempengaruhinya. Mulai dari kualitas pengacara itu sendiri, kerumitan kasusnya, biaya operasional nya, dst. Dan kasusnya sendiri tidak pernah ada yang sama persis, sehingga sebenarnya adalah tidak mungkin membuat atau menentukan satu tarif tunggal.

Berikut tabel sederhana tarif pengacara di Surabaya berdasarkan pengamatan sekitar:

Kasus Perceraian5-10 jt
Pidana Umum3-8jt
Pidana Khusus 5-10jt
Hutang Piutang3-10 jtplus success fee
Pertanahan5-10jtplus success fee
Gugatan PMH5-20jtplus success fee
Gugatan Wanprestasi5-10jtplus success fee
KDRT0-3jt
UU ITE1-5jt

Angka-angka diatas tidak bisa dijadikan patokan resmi, karena setiap kasus pada dasarnya adalah unik, dan kondisi setiap client tidak lah sama. Terhadap client yang tidak mampu (dibuktikan dengan SKTM), banyak LBH yang menyediakan jasa secara probono ataupun prodeo (cuma-cuma). Contoh: Perceraian, variasinya bisa sangat berbeda-beda pada tiap kasus. Adakalanya berjalan sangat sederhana terutapa jika kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk bercerai, dan tidak terdapat harta gono gini untuk dibagi, atau tidak ada perebutan hak asuh anak. Kasusnya bisa sangat berbeda jauh ketika terjadi perlawanan salah satu pihak, disertai pula perebutan hak asuh anak, dst sehingga persidangan menjadi sangat panjang dan berlarut-larut, disertai pembuktian yang rumit di persidangan, apalagi dengan banyaknya saksi-saksi yang perlu dihadirkan dalam persidangan, membuat biaya perceraian membengkak.

Maka sebelum client memutuskan untuk bercerai, kami berusaha memastikan jika bercerai adalah keputusan kedua belah pihak. Bahkan sebelumnya, kami perlu memastikan apakah bercerai benar-benar tidak bisa dihindari, apakah masih ada kemungkinan untuk rujuk?

Adakalanya client datang konsultasi dalam kondisi emosi dan ingin melakukan gugatan cerai. Namun setelah beberapa hari kemudian, emosinya reda dan gugatan dicabut. Di satu sisi, kami turut gembira jika client kami berhasil rujuk dan membatalkan perceraian nya sehingga keluarganya tetap utuh. Disisi lain, kami menyayangkan keputusan yg emosional dan terburu-buru (karena pendaftaran gugatan membuat uang client hangus). Tentu saja uang yang hangus tidak ada artinya dibandingkan dengan kembali bersatunya keluarga client. Namun supaya tidak sia-sia uang dan emosinya, maka kami selalu menyarankan untuk mengusahakan rujuk terlebih dahulu, dan memastikan cerai adalah benar-benar solusi terakhir.

Konsultasi Hukum Terjangkau

Featured

Sejak beberapa hari ini, kami memutuskan untuk mengenakan tarif terhadap jasa konsultasi hukum yang kami sediakan.

Pada awalnya, konsultasi hukum yang kami sediakan adalah sifatnya free, bebas biaya. Namun adakalanya mengenakan tarif bebas biaya, tidak berdampak positif terhadap kami, maupun client.

Kok bisa? entah mengapa, kami mendapati sebagian pihak, sepertinya kurang menghargai kesungguhan pengacara-pengacara kami jika kami mengenakan bebas tarif. Dalam arti, janjian yang dibatalkan sepihak. Atau molor tidak tentu waktunya. Atau seolah ada pandangan jika konsultasinya bebas biaya, pendapat hukum kami menjadi kurang berbobot. Atau sebab-sebab lainnya.

Kami menggunakan format bbrp pengacara dlm menangani konsultasi satu client karena kami ingin dari awal mendapatkan gambaran secara lebih utuh masalah yang dihadapi client, ingin memahami lebih menyeluruh, supaya bisa mendapatkan solusi terbaik.

Padahal, dalam hal konsultasi, kami sering mengenakan format tiga pengacara. Artinya ada tiga orang yang memiliki kualifikasi seperti pengacara yang kami kerahkan supaya bisa menangkap permasalahan client dengan baik, dan memecahkan masalahnya secara efektif. Kami jarang menggunakan format satu orang satu client dalam hal konsultasi hukum.

Tujuan utama kami tak lain adalah bisa mendalami masalah hukum yg dihadapi client kami dengan sebaik-baiknya. Mengapa kami menggunakan format seperti itu?

  • Pertama, karena masalah hukum, sangat sering bersifat multi-dimensi. Satu kasus, sangat sering terjadi mengandung aspek hukum perdata, hukum pidana, atapun hukum lainnya sekaligus. Atau satu perkara pidana sekalipun, adakalanya membutuhkan pandangan dari ahli hukum pidana materiil (menguasai konsep-konsep hukum pidana yang mendasar), dan juga ahli hukum pidana formil (hukum acara, berperkara di pengadilan, prakteknya).

    Sehingga adalah sangat penting, dalam menangani kasus, diperlukan tiga kepala yang berbeda-beda perspektif nya (tiga keahlian yang berbeda). Sehingga dengan demikian, analisis kasus yg kami lakukan kaya dengan perspektif, lebih menyeluruh hasil analisisnya. Ini sangat penting dalam membantu kami menyelesaikan masalahnya. Sangat-sangat penting.

    Ibaratnya adalah, anda sakit jantung, maka kami seketika menyediakan beberapa dokter spesialis sekaligus. Dokter spesialis pengakit dalam / Internis, dokter spesialis jantung, dan spesialis bedah jantung sekaligus. Sehingga, sangat menyeluruh analisis yang diberikan.
  • Kedua, karena dalam taahap konsultasi hukum inilah, banyak sekali masalah hukum terselesaikan dengan baik. Awal yg baik adalah separuh dari keberhasilan. Diagnosis yg baik, adalah separuh kesembuhan. Jika diagnosisnya telah tegak, maka solusi sebenarnya telah kita peroleh dengan sendirinya. Maka karena itu kami fokus pada tahap konsultasi. Dan pengalaman kami menunjukkan, hampir 70% lebih solusinya kita dapatkan dari konsultasi itu sendiri.
  • Pengerahan tiga kepala utk menangani satu client, sudah pasti membutuhkan biaya yang tidak ringan. Namun hal tsb kami pilih utk memberikan yang terbaik utk client kami.

Tiga alasan diatas kami rasa sudah cukup kuat sebagai alasan pengenaan tarif. Alhamdulillah sejauh ini berjalan cukup baik. Dalam arti kami lebih mudah menangkap permasalahan client lebih cepat, lebih mudah mendapatkan solusi terbaik, dst.

Tarif juga sebenarnya fleksible. Kami juga tetap melayani prodeo jika client benar-benar tidak mampu (dengan SKTM). Dengan cara tersebut, kami berharap bisa tetap membantu masyarakat yang menghadapi masalah hukum dengan baik.

LBH Nurani: Mengedapankan Mediasi

Featured

Setelah menangani puluhan masalah hukum dalam beberapa bulan terakhir lebih ini, kami mengambil kesimpulan, banyak masalah hukum yang jauh lebih efektif diselesaikan lewat jalur mediasi.

Mediasi, pada dasarnya tetaplah merupakan termasuk salah satu metode untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar beberapa pihak, dan termasuk jalur non-litigasi (jalur diluar persidangan).

Sebagian pihak, sering terjadi melewatkan kesempatan mediasi, dengan berbagai sebab, karena emosi yang memuncak misalnya, dan memilih untuk menyelesaikan masalahnya lewat jalur pengadilan. Dan hal tersebut seringkali klop dengan keinginan sebagian lawyer.

Artinya, ketika client emosi dan ingin menempuh jalur hukum, spt gayung bersambut bagi sebagian pengacara yang senang beracara, entah karena alasan ekonomi (lebih menguntungkan) atau alasan lainnya.

Bagi Kami pribadi, LBH Nurani, berusaha mengenali terlebih dahulu apakah kasus client tersebut perlu untuk diselesaikan lewat jalur hukum, ataukah sebenarnya lebih baik lewat jalur mediasi. Tidak semua kasus / masalah / konflik akan efektif diselesaikan lewat jalur hukum. Apalagi hukum pidana. Seringkali hanya berujung pada pemidanaan. Meskipun juga diatur tentang restitusi. Namun secara umum, fokusnya ada pemidanaan.

Tidak semua kasus / masalah / konflik, akan efektif diselesaikan lewat jalur hukum.

Perlu dipahami, jalur hukum, adalah jalur terakhir yang perlu ditempuh, jika semua solusi lain tidak memberikan penyelesaian yang efektif. Apalagi pada hukum pidana berlaku asas ultimum remidium. Artinya jika masih ada pilihan hukum yang lain utk menyelesaikan, maka gunakan pilihan lain tsb terlebih dahulu (misalnya lewat jalur perdata). Jika sudah tidak jalan lain, barulah tempuh jalur pidana.

Mengapa? karena hukum pidana khususnya, adalah sering diibaratkan sebagai mengiris daging sendiri. Sehingga hindari jika memungkinkan, karena akan melukai masyarakat itu sendiri. Yang dipidana adalah manusia, dirampas kebebasannya. Dikurung seperti hewan berbulan-bulan, bahkan sebagian bertahun-tahun lamanya.

Prinsip pokok dari penyelesaian konflik adalah mengembalikan keseimbangan yang terkoyak. Tidak harus lewat jalur hukum.

Bahkan nilai yang kita anut dari Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Nilai tersebut bukan hanya berlaku pada pengambilan keputusan, atau pemilihan kepala daerah saja, melainkan juga bisa diterapkan pada pemilihan metode penyelesaian konflik. Mediasi, adalah bentuk yang tepat dan sesuai dengan nilai tersebut. Tentu saja dengan tidak mengabaikan sila-sila lain seperti keadilan sosial.

Diluar faktor-faktor mendasar diatas, secara teknis pun, jalur hukum terlalu memakan waktu, tenaga, dan seringkali biaya. Terutama jika kita menempuh jalur biasa. Too much time wasted. Bahkan seringkali putusannya juga tidak memberikan hasil yang pasti karena terkendala eksekusi misalnya. Atau tidak mengembalikan kerugian korban misalnya. dst.

Hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk menyelesaikan konflik. Bukan satu-satunya cara.

Sehingga setiap client yang datang, kami selalu berusaha menjajaki berbagai metode penyelesaian konflik yang ada. Jikapun diperlukan jalur hukum, kami usahakan agar metode penyelesaian lewat hukum tidak menjadi satu-satunya cara, melainkan hanya sebagai salah satu pelengkap saja.

Pengacara / Advokat yang Hebat

Featured

Pengacara Hebat

Pengacara yang hebat, bukanlah pengacara yang mampu membolak balikkan nilai, yang salah menjadi benar, atau sebaliknya yang benar menjadi salah. Pengacara yang hebat tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dia melakukan penilaian / assessment terhadap situasi yg dihadapi client nya, dan mengajukan penilaian tersebut kepada client nya dengan jujur.

Toh pada dasarnya, jarang terdapat situasi dimana seseorang itu benar secara mutlak (atau setidaknya tingkat kemutlakan yang mendekati absolut), atau sepenuhnya salah.

Dia tidak hanya menggali peristiwa hukum apa yang terjadi / menimpa client-nya, namun juga berusaha memahami mengapa dan bagaimana peristiwa hukum tersebut terjadi. Dari pemahaman tsb, dia akan berangkat untuk menentukan dan membangun langkah dan argumentasi hukumnya dengan sistem nilai yang dia anut.

Pengacara yang hebat, memiliki sistem nilai yang kuat, dia akan tahu, atau setidaknya berusaha menggali, dimana letak ketidakadilan yang menimpa client nya. Dan membantu mencarikannya solusi terbaik dimana solusi tersebut tidak harus melalui pendekatan hukum.

Hukum, adalah sarana untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Namun dia bukan satu-satunya alat untuk menciptakan ketertiban. Jika ketertiban tersebut bisa diciptakan tanpa harus melalui hukum, maka jadilah dia ditempuh.

Adakalanya penggunaan jalur hukum atau proses hukum, membutuhkan cost (biaya) yang tinggi. Baik cost dalam arti materiil, ataupun materiil. Dan berakibat buruk bagi semua pihak yang terlibat. Maka penggunaan hukum tersebut harus kita hindari.

Adakalanya oknum pengacara yang tidak memahami asas tersebut, akan mendorong client nya untuk secara dini masuk ke proses hukum, sedangkan resiko yang dihadapi client adalah sangat tinggi. Adakalanya hal tsb ditempuh si pengacara tsb demi keuntungan pribadi. Atau semata-mata ketidakpahaman.

Seniman Hebat

Pengacara yang hebat adalah seniman hukum yang hebat. Dia akan mencari solusi dengan batasan-batasan yang ada, tanpa melanggar hukum, seminimum mungkin menimbulkan kerusakan/resiko terhadap client dan pemangku kepentingan hukum lainnya. Dia kreatif mencarikan solusi seefektif dan seefisien mungkin bagi permasalahan hukum yang dihadapi client nya.

Tingkat tertinggi penguasaan ilmu hukum, adalah menjadikan menegakkan hukum sebagai seni. Sehingga hukum, tidak lagi sekedar berdiri diatas logika dan norma, melainkan juga keindahan.

Dia akan berusaha menghindarkan client nya dari masalah yang timbul di kemudian hari akibat pilihan langkah hukum yang dia ambil pada saat ini. Berusaha menyelesaikan masalah hukum yg dihadapi client nya, tanpa menimbulkan masalah hukum lainnya.

Analis Yang Hebat

Untuk itu, si pengacara yang hebat tidak akan asal bicara. Dia kan meneliti kemungkinan-kemungkinan, atau alternatif-alternatif yang ada dengan cermat dan hati-hati. Dia akan membuka buku. Akan meneliti. Mendengarkan client nya. Menganalisis apa yang disampaikan client-nya sebelum memberikan analisis dan pendapat hukumnya.

Pengacara yang hebat akan berorientasi pada kepentingan hukum client nya diatas orientasi profitabilitas. Pada keselamatan client nya. Bukan berorientasi pada profit pribadi. Advokat yang hebat akan berorientasi pada kebenaran dan keadilan.

Pengacara yang hebat juga merupakan analis yang hebat, dia akan menentukan isu hukum yang dihadapi client nya dengan tajam, melakukan konstruksi hukum, kemudian membangun argumentasi pembelaan yang kokoh.

Ilmuwan Hukum Yang Hebat

Seorang pengacara yang hebat juga idealnya adalah seorang ilmuwan hukum yang hebat. Dia tidak hentinya belajar ilmu hukum, menjaga keterhubungan antara praktek di lapangan dengan teori diatas buku. Dia akan senantiasa memperdalam ilmu hukumnya. Tidak akan lepas dari buku-buku hukum.

Pengacara yang hebat wajib mencintai ilmu. Tanpa kecintaan yang tinggi terhadap ilmu (hukum), maka perkembangan kompetensi, kapasitas si pengacara tersebut akan terhenti.

Pengacara yang hebat dengan demikian juga akan memiliki kedalaman ilmu hukum yang terus berkembang. Dia tidak akan berhenti belajar ilmu hukum sepanjang hayatnya. Hanya dengan demikian dia akan bisa membantu client nya dengan baik.

Mengajukan Gugatan Wanprestasi

Kasus Wanprestasi, merupakan salah satu kasus yang paling banyak terjadi di dalam dunia peradilan perdata, bersama dengan kasus perbuatan melawan hukum (PMH). Keduanya, merupakan pasal yang paling banyak mengalami tumpang tindih, overlap, dan kekaburan makna dalam hal hubungannya, atau dalam hal perbedaan dan persamaannya. Tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli hukum sendiri. Ada yg menyebutnya sebenarnya merupakan hubungan genus dan species, artinya yang satu melingkupi lainnya, atau yang satu merupakan bentuk khusus dari lainnya, ada pula yang berpendapat keduanya berbeda baik dalam substansi maupun bentuknya. Hanya saja, dalam tulisan ini, kita akan lebih fokus pada masalah wanprestasi. Biarlah perdebatan diatas menjadi perdebatan yang berada di dalam tataran teori atau akademis saja. Toh pada kenyataannya, kita melakukan gugatan wanprestasi atau PMH, sangat bergantung pada kasus per kasus. Setelah duduk perkaranya cukup jelas, barulah kita tentukan pasal mana yang paling mendekati norma yang mengaturnya.

Kembali ke topik, apa sih sebenarnya yang disebut sebagai wanprestasi itu? ternyata BW sendiri tidak menyediakan definisi secara jelas apa yang disebut sebagai wanprestasi. Padahal wanprestasi merupakan salah satu peristiwa yang sangat luas dan mewarnai dunia peradilan perdata di negara kita. Secara sederhana, umumnya ahli hukum, dapat menerima wanprestasi ditafsirkan sebagai ingkar janji. Namun secara hukum, dalam definisi yang lebih lengkap, dapatlah disebut wanprestasi adalah suatu peristiwa dimana debitor telah tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik kepada kreditor, tanpa alasan yang dapat dimaafkan.

Sehinggal hal pertama yang perlu dibuktikan dalam hal ini adalah, harus terbukti adanya perikatan yang mewajibkan debitor utk berprestasi. Tanpa adanya perikatan, maka tidak ada kewajiban bagi debitor utk menjalankan, atau menunaikan kewajiban prestasi. Pada umumnya, norma yang mengatur mengenai wanprestasi ini, diatur di dalam pasal 1243 BW. Dimana pada pasal 1243 BW tersebut disebutkan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Sehingga, secara umum, dapat disimpulkan bahwa untuk adanya wanprestasi, ada dua kondisi yg secara alternatif terpenuhi, yakni dasar yang mengonstitusi terjadi wanprestasi (somasi), atau jika sudah secara nyata telah terjadi wanprestasi (ora ex mere, sudah jelas lewat waktu menurut perjanjian, dimana waktu yg ditentukan telah lewat), maka tidak perlu ada somasi. Sehingga jika yang pertama terjadi, perlu melakukan pengiriman somasi, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, atau bisa langsung mengajukan gugatan wanprestasi, jika memang telah cukup jelas adanya pelanggaran prestasi dari perjanjian atau perikatan yang diwajibkan atas debitor.

Dalam hal wanprestasi, memang lazimnya dikenal istilah debitor, dan kreditor. Debitor adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang berhak menerima prestasi. Masing-masing pihak, bisa berlaku sebagai kreditor maupun debitor sekaligus. Contoh: dalam perjanjian jual beli, pembeli disatu pihak adalah kreditor dalam hal memiliki hak untuk menerima barang yang dibeli, sekaligus sebagai debitor dalam hal kewajiban melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli. Sedangkan wanprestasi, umumnya terjadi pada debitor dalam menunaikan prestasi yang diwajibkan terhadap dirinya, meskipun ada juga wanprestasi terjadi atas kreditor, tapi itu termasuk kasus khusus.

Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Kesalahan, sebagai asas, sebagai syarat umum pemidanaan, baru menjadi pertimbangan setelah terbuktinya suatu perbuatan pidana, setelah terpenuhinya unsur-unsur tertulis delik (bestandeel, terpenuhi sifat melawann hukum formil). Artinya, tidak ada pembahasan tentang kesalahan sebelum adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam bahasa lebih sederhana, bisa terjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun tidak disertai kesalahann sehingga tidak ada pidana yang dijatuhkan atau menghapuskan pidana.

Kesalahan, sebagaimana terdapat dalam frase asas kesalahan, merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam hal ini, berasal dari bahasa Belanda “schuld”, yang menyatakan bahwa “tidak ada pidana, tanpa kesalahan”. Artinya, jika pada seorang pembuat pidana tidak kesalahan, maka tidak patut menjatuhkan pidana terhadapnya. Secara kontrari, adalah tidak patut menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya kesalahan.

Kesalahan, merupakan konsep hukum pidana yang bersifat unik, karena adakalanya kesalahan menempati unsur tertulis delik, sedangkan disisi lain, dia wajib ada sebagai unsur tidak tertulis delik. Sehingga adakalanya kesalahan terbukti sebagai unsur tertulis delik dalam bentuk kesengajaan maupun culpa, namuna dibuktikan sebaliknya sebagai unsur tidak tertulis delik (sebagai syarat umum pemidanaan). Hal inilah yang seringkali membuat bingung kalangan hukum pidana. Baik di kalangan akademisi, maupun di kalangan praktisi. Jika dalam tataran teori saja masih membingungkan, bisa dibayangkan bagaimana pula terjadi di dunia penegakannnya?

Kesalahan Sebagai Syarat Umum Pemidanaan

Kesalahan, sebagai syarat umum pemidanaan, wajib hadir. Karena tanpa kehadiran kesalahan dalam pemidanaan, maka penjatuhan pidana akan kehilangan landasan etisnya. Ke-sah-an akan turun, bahkan ke tingkat yang paling mendasar. Bertumpu pada landasan legalitas saja tidak cukup, karena akan menempatkan posisi yang sebaliknnya dari hukum progresif yakni, manusia untuk hukum. Bukan lagi hukum untuk manusia.

Karena itu, pengujian terhadap kesalahan, adalah menjadi penting. Harus dipastikan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Sedangkann ukuran kesalahan dalam doktrin masih lah minim. Banyak yang tidak jelas bagaimana menetapkan adanya kesalahan, ataupun menguji adanya kesalahan. Belum lagi mengukur besar kecilnya kesalahan, dan mengkaitkannya dengan besaran pidana yang dijatuhkan. Masalah kesalahan, adalah masalah hukum yang rumit. Masih jauh dari lahirnya kesatuan konsepsi. Masih perlu diteliti lebih mendalam, membangun konstruksi yang lebih jelas dan kuat.

Pengujiann Kesalahan

Kami memperkenalkan istilah ‘pengujian secara yuridis’ dan ‘pengujian secara etis’ kesalahan dalam satu peristiwa pidana. Dengan pengujian tersebut diharapkan akan terwujud pemidanaan yang lebih berkeadilan dalam penegakan hukum pidana.

Pendampingan Pemeriksaan : Perlukah pengacara?

Masalah pendampingan, kami sering mendapati client merasa ragu-ragu dalam hal penggunaan jasa pengacara, khususnya di awal pemanggilan. Karena kadang, pemanggilan itu sifatnya informal. Sehingga client merasa santai, kadang bahkan terlalu santai sehingga tidak waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi setelah pemeriksaan. Misalnya kemungkinan berkembangnya status menjadi tersangka.

Masalah pendampingan, memang masalah yang cukup sulit untuk disimpulkan secara sederahana, atau hitam putih dengaan jawaban perlu atau tidak, tanpa dilengkapi syarat-syarat tertentu. Jika kita simpulkan “tidak perlu ada pendampingan”, ternyata di kemudian hari masalahnya berkembang dan pemanggilan yang awalnya hanya sebagai terperiksa biasa berkembang menjadi tersangka, maka bukankah kesimpulan tersebut menjadi keliru dan berbahaya?

Sebaliknya, jika kita simpulkan pendampingan adalah perlu, ternyata sampai masalah hukumnya selesai dan tidak ada apa-apa bukankah penggunaan jasa pengacara menjadi sia-sia dan menjadi pemborosan?
Maka memang pada dasarnya yang tahu perlu atau tidaknya pendampingan adalah terperiksa itu sendiri. Terperiksa atau terpanggil harus tahu atau setidaknya memperkirakan apakah dirinya memiliki resiko terseret dalam perkembangan sebuah kasus, ataukah tidak. Harus tahu punya potensi masalahnya akan berkembang dan akan ikut menimpa dirinya atau tidak.

Jika tidak tahu, maka berusahalah mencari tahu. Salah satu caranya, adalah tanyakan ke pengacara atau advokat yang bisa dipercaya. Toh jika hanya konsultasi biayanya tidak akan besar. Hal ini jauh lebih aman daripada berspekulasi. Tidak cukup hanya berasumsi bahwa karena dirinya merasa tidak melakukan perbuatan yang dilarang (pidana), maka sudah cukup aman.

Dalam hukum pidana, ada konsep-konsep penyertaan yang memiliki daya jangkau yang luas. Yang bisa saja membuat penegak hukum menyimpulkan seseorang itu bisa dijerat pidana atau tidak. Meskipun keputusan akhirnya ada pada hakim, namun proses peradilan pidana itu sendiri bisa menimbulkan tekanan tersendiri bagi seseorang.

Maka adalah penting ketika seseorang mendapati dirinya dipanggil, atau dilaporkan seseorang ke kepolisian, untuk segera berkonsultasi dengan penasihat hukum, atau pengacara yang dia percayai. Adalah lebih baik mencegah masalah berkembang daripada konsultasi ketika masalah sudah jauh berkembang.

Ada banyak kasus terjadi, seseorang baru tergopoh-gopoh mencari nasihat hukum, ketika masalah sudah telanjur berjalan jauh. Sudah terlanjur banyak bahan-bahan yang menyudutkan ybs, atau menempatkan dirinya ke dalam situasi yang sulit untuk membela diri. Seandainya hal tersebut dilakukan sejak awal, bisa jadi kesulitan-kesulitan tersebut bisa dihindarkan.

Pemeriksaan, khususnya sebagai tersangka, meskipun adakalnya terjadi juga di dalam fase penyelidikan, atau ketika dipanggil sebagai saksi, seringkali menimbulkan tekanan psikologis tersendiri. Bahkan pada sebagian orang bisa menimbulkan stress. Stress tersebut umumnya disebabkan ketidaktahuan seseorang terhadap konsekuensi2 hukum, terhadap hukum secara umum (buta hukum), yang dihadapinya. Dalam benaknya muncul banyak kemungkinan-kemungkinan yang mungkin menyeramkan.

Bayangan peningkatan status, bayangan penangkapan, penahanan, vonis, dst. Ketakutan-ketakutan tersebut adakalanya tidak rasional. Sehingga dalam hal tsb dia membutuhkan penasihat hukum yang perlu memberikannya pengetahuan-pengetahuan hukum, bekal hukum agar memahami lebih baik terhadap proses yang sedang dijalaninya.

Maka dari itu, kami banyak menghimbau, sebelum masalah berkembang, hingga membutuhkan pendampingan di pemeriksaan, ataupun di persidangan, untuk sejak awal berkonsultasi dengan pengacara sedini mungkin. Lebih baik mengeluarkan biaya barang beberapa ratus ribu, untuk mencegah biaya hingga berjuta-juta bahkan hingga terkuras harta benda nya karena tidak melakukan antisipasi dengan baik terhadap potensi masalah hukum yang dihadapinya.

Menyelesaikan Masalah Pinjol: Perhatikan Hal-hal berikut

Berikut ini daftar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan masalah pinjaman online bagi para debitor:

  1. Masalah utang piutang adalah masalah biasa. Bukan aib. Bukan dosa. Bukan hal untuk dibuat stress. Jangan sampai hanya karena utang, bikin anda stress, sampai sakit, apalagi sampai masuk rumah sakit. Naudzubillah. Tidak worth it sama sekali. Maka, sekalipun anda punya utang / pinjaman online, jangan biarkan hal tsb menganggu kesehatan anda. Ada kami temukan client menghadapi masalah utang saking stress nya sampai masuk rumah sakit. Akhirnya kerugiannya malah menjadi berlipat-lipat. Bahkan adakalanya sampai kena PHK, atau bahkan rumah tangga berantakan karena uatng. Jangan sampai terjadi, ok? masalah utang, biarlah tetap menjadi masalah utang. Jangan sampai menjadi masalah kesehatan, atau rumah tangga, atau menjadi masalah kerja/pekerjaan.
  2. Masalah utang, bagaimanapun, tetaplah memiliki itikad untuk menyelesaikan. Hindari utk mengemplang, kecuali ada sebab yang kuat dan bisa dibenarkan, baik secara hukum, maupun secara akal sehat (logis). Jika memiliki kesulitan melunasi, lakukan negosiasi. Jika sulit, paksakan negosiasinya secara agak keras. Negosiasi kadang meamang perlu usaha ekstra, perlu strategi yang tepat. Masalah utang piutang, berdiri diatas asas pact sunt servanda. Artinya janji harus ditepati. Memiliki kandungan nilai yang mulia, yakni kita adalah manusia yang bisa dipercaya.
  3. Menghadapi penagihan dari DC (debt collector), tidak usah dibuat stress. Dibuat ringan saja. Jika diminta untuk segera melakukan pembayaran, bilang saja gak ada duit. Jika diancam mau datang, bilang saja tdk terima tamu, lagi musim covid, hubungan lewat imel saja. Jikapun memang datang ke rumah, ya sudah bilang saja gak ada duit. Tidak ada kewajiban untuk menerima DC masuk ke rumah. Temui di halaman saja spy tdk berlama-lama. Jika DC berulah, rekam saja sbg bukti. Hindari stress dan emosi dalam menghadapi DC. Kalo mengancam, memaki, dst, maka sampaikan itu perbuatan pidana, dan bisa dilaporkan ke polisi. Tidak usah balas dengan kata-kata kasar.
  4. Jangan melakukan pembayaran sebelum jelas peruntukannya. Jika memang kesulitan sekali, minta restrukturisasi, reskeduling. Minta hapus denda, hapus bunga. Jangan sampai sudah mengusahakan pembayaran susah payah, eh cuma diakui sebagai pembayaran terhadap bunga saja, atau denda saja misalnya. Rugi banget. Pastikan bayar hanya ke pokoknya. Jika masih kesulitan, sampaikan kemampuan dan kesanggupan nya. Jangan memaksakan diri. Jangan sampai menjanjikan skema pembayaran yang masih berat. Itu akan menjadi masalah baru (wanprestasi) lagi.
  5. Kemungkinan terburuk dari masalah pinjol, atau sebenarnya kemungkinan proses terjauh (karena sebenarnya bukan terburuk), adalah dibawa ke pengadilan (bukan ke polisi, melainkan digugat perdata ke pengadilan negeri karena wanprestasi, alias ingkar janji). Ini malah kesempatan bagus untuk membela diri secara resmi, sah, yuridis. Daripada harus nego dengan DC dan fintech yang belum tentu mau mendengarkan. Lebih baik sampaikan ke hakim. Disinilah perlunya memiliki bukti komunikasi dengan fintech. Maka biasakan berkomunikasi dengan mereka lewat imel. BUKAN LEWAT TELPON. Bukti imel akan menjadi bukti yang kuat, dan tertulis. Contoh: sampaikan permohonan keringanan pembayaran lewat imel. Proses negosiasi lewat imel. Dst. Itu akan menunjukkan anda punya bukti yang kuat ketika harus berperkara di pengadilan.
  6. Jangan tutup komunikasi, Tapi batasi komunikasi. Menutup komunikasi menunjukkan itikad buruk, tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah pinjaman. Namun juga jangan habiskan waktu untuk melayani debt collector jika sudah mulai gagal bayar. Segera kirimkan imel ke fintech nya, sampaikan bahwa komunikasi hanya lewat imel.
  7. Jika DC melakukan penyebaran data, mengirim pesan ke kontak anda, sampaikan ke fintech nya somasi, bahwa perbuatan DC nya sudah merupakan perbuatan pidana, dan karena pasal yg dikenakan adalah dalam wilayah UU ITE, maka perusahaannya juga bisa diminta pertanggungjawaban, dan terbuka peluang untuk dilaporkan dan digugat karena hal tersebut merupakan perbuatan yang mengandung muatan pencemaran nama baik.
  8. Pada umumnya, pinjol merupakan kasus yang ringan sebenarnya. Hanya saja, banyak debitor adalah baru pertama kali memiliki pinjaman dan kaget dengan sistem penagihan yang agresif dari pihak DC (debt collector). Pinjol kasus ringan karena tidak ada agunan yang menjadi jaminan. Nilainya juga relatif kecil jika dibandingkan credit card. Sistem penagihan juga umumnya bersifat verbal saja, itupun hanya lewat online (chat dan telpon). Berbeda dengan kartu kredit yang lebih pressing. Atau leasing motor. Pinjol jauh lebih ringan, jika tidak kami katakan paling ringan. Bahkan adakalanya pinjaman dari teman itu lebih memberikan pressure, malah seringkali punya peluang untuk melebar masalahnya. Pinjol sangat ringan. Hanya masalah akses mereka terhadap hape kita itu saja yg rawan kemana-mana, dan perlu diantisipasi dan mental yang kuat.

Demikian untuk sementara hal-hal yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa membantu anda yang sedang bermasalah menghadapi masalah pinjaman online, untuk bisa berpikir dengan tenang, dan menyelesaikannya secara baik-baik.

Menyelesaikan Masalah Pinjol (Lagi)

Ada banyak sekali client konsultasi masalah pinjol. Maka kami putuskan untuk menuliskan masalah ini sekali lagi. Karena begitu banyaknya pertanyaan yang datang, begitu banyak debitor yg stress ketika mengalami gagal bayar (galbay), dan mulai menghadapi masalah ketika debt collector mulai menjalankan peran mereka. Menagih. Mengirim SMS, WA, telpon, dst baik ke debitor, maupun ke orang2 disekitarnya yg umumnya terdapat di dalam daftar kontak mereka.

Pertama, kami tekankan kepada para client tersebut bahwa utang harus dibayar. Karena dalam hukum (perdata) berlaku asas pacta sunt servanda. Janji harus ditepati, utang harus dibayar. Hal tersebut merupakan asas utama dalam hukum perdata. Bisakah anda bayangkan ketika janji tidak perlu ditepati, dan utang tidak perlu dibayar? maka rusaklah sendi-sendi hukum perdata kita. Rusak kepercayaan kita terhadap sesama.

Pandangan kami diatas, kami sadari berbeda dengan pendapat-pendapat hukum sebagian besar praktisi hukum, atau konsultan hukum, atau setidaknya memberikan nasihat hukum, yang banyak beredar di medsos, bahwa hutang terhadap pinjol sebaiknya tidak usah dibayar. Dengan berbagai alasan, mulai dari subyek hukum atau kreditornya tidak legal (dan benar, sebagian besar pinjol tidak terdaftar di OJK), sampai sistem penagihan DC (debt collector) mereka yang telah banyak melanggar norma hukum pidana, shg mereka menggunakannya sebagai pembenaran untuk tidak perlu melunasi utang/pinjaman.

Kami tetap berpendapat bahwa utang perlu dilunasi. Dan itu selaras dengan ajaran agama.
Kedua, bahwa debitor mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, entah karena kesulitan ekonomi akibat terkena PHK, atau bisnisnya tidak berjalan, atau alasan lainnya, maka sebenarnya hukum memberikan jalan untuk menyelesaikan. Ada sebab-sebab yang sah di dalam hukum, yang dapat menggugurkan atau meringankan, atau merundingkan kembali penyelesaian utang piutang tersebut. Pihak penyedia pinjol (fintech) harus menyediakan mekanisme ketika pihak debitor mengalami kesulitan pembayaran. Baik itu berupa mekanisme reskeduling (penjadwalan ulang, memberikan tempo pembayaran yang meringankan debitor), atau restruktur, atau pemotongan bunga, atau denda, bahkan jika perlu pemotongan pokok.

Mekanisme-mekanisme tersebut pada dasarnya adalah bertujuan win-win solution. Tidak hanya menguntungkan kreditor (fintech), tapi juga membantu debitor. Bukankah mekanisme2 tadi tetap lebih menguntungkan bagi pihak fintech ketimbang harus bertarung di pengadilan untuk menyelesaikan macetnya pembayaran debitor? Menyelesaikan masalah pinjol lewat pengadilan adalah pemborosan bagi fintech. Belum tentu putusan akan menguntungkan pihak mereka pula, terutama jika debitor punya argumentasi dan alasan yang kuat terhadap ketidakmampuannya membayar (gagal bayar), misalnya karena force majeur.

Keuntungan bagi fintech tsb diatas, seringkali disembunyikan. Tidak dibuka. Dan debt collector tetap melakukan tugasnya menagih, bahkan kadang berlebihan dengan cara meneror, mengancam, mencemarkan nama baik, dst. Itu sebenarnya sudah cara-cara kuno yang tidak menguntungkan bagi fintech sendiri di masa depan. Orang menjadi takut meminjam lewat mereka. Membunuh masa depan fintech sendiri. Kami berpendapat, fintech sebaiknay menggunakan cara-cara yang lebih bersahabat, bermartabat dalam melakukan penagihan.

Dan jangan lupa, kegiatan menagih para debt collector tsb seringkali, setidaknya rawan sekali, masuk wilayah pidana. Mengancam, menuduh, mencemarkan nama baik, dst banyak sekali perbuatan pidana yang seringkali terkandung di dalam kegiatan menagih (collecting) mereka. Kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Mereka paham perlindungan hukum. Satu-satunya jalan terbaik adalah: edukasi para debitornya. Bangun sistem yang adil bagi mereka untuk menyelesaikan pinjaman mereka.
Bagi debitor sendiri, peminjam, tidak perlu takut dengan urusan pinjaman online dalam arti, pertama, itu adalah urusan perdata. Jauh dari pidana dan penjara. Jauh dari urusan polisi. Namun sadari, utang tetaplah utang. Akan dibawa mati, dan diwariskan. Sehingga utamakan tetap menyelesaikan, meskipun hanya pokoknya. Ajukan keringanan lewat imel ke perusahaan fintech nya masing-masing. Dengan cara demikian, ada jalan tengah bagi masing-masing pihak. Toh pinjol itu, karena tanpa jaminan, dugaan saya telah diasuransikan. Sehingga jika pun macet, mereka tidak ada masalah.
Namun demikian saya mengingatkan debitor, sekalipun itu perkara perdata, bagaimana pun itu tetap resiko hukum. Sebaiknya susun rencana bagaimana cara menyelesaikan/melunasi pinjaman. Tidak usah takut-takut untuk melakukan negosiasi layaknya anda pinjam ke teman atau sodara sendiri ketika mengalami kesulitan bayar. Ajukan pengajuan resmi lewat imel agar tercatat. Imel ini akan menjadi bukti itikad baik debitor, dan menjadi bukti adanya komunikasi (karena banyak debitor nakal yang mematikan hape, karena stress atau memang nakal)

Sehingga kami selalu menyarankan client debitor utk tetap menjaga itikad baik, tetap menjaga komunikasi, meskipun kami juga menyarankan terhadap DC yang melampaui batas utk diblokir saja, komunikasi lebih baik lewat imel untuk menghindari teror. Dan tolak kegiatan collecting/menagih dengan cara datang ke rumah karena ini sedang musim covid (apalagi di banyak kota sudah berlaku PSBB).

Kapan Perlu Menempuh Jalur Hukum?

Pada dasarnya, hukum hanya merupakan salah satu norma saja yang berlaku dalam masyarakat, di samping norma-norma lainnya. Norma agama, norma adat, kesusilaan, adalah norma-norma yang hidup berdampingan dengan norma hukum, bahkan mendahului norma hukum dalam arti norma hukum, pada dasarnya mengambil norma-norma dari norma-norma tersebut utk ditegaskan atau dipositifkan.

Hukum sebagai norma, dibutuhkan dalam menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, sebagai alat untuk memutuskan perkara ketika terjadi konflik di dalam masyarakat (spy kembali tertib). Hanya saja, hukum sebagai buatan manusia, tidak pernah sempurna. Apa yang dihasilkan, tidak selalu memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat. Hanya saja solusi tersebut tetap perlu ditempuh karena tidak ada pilihan lain.

Adalah sempurna jika setiap orang mematuhi seluruh perintah agama, mengikuti nilai-nilai kesusilaan (etis), sehingga tidak perlu lagi ada norma hukum. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena mereka, anggota masyarakat yang baik, akan menjadi korban dari anggota lain yang berbuat jahat misalnya. Mereka yang patuh bisa menjadi korban mereka yg melanggar norma-norma tersebut.

Akhirnya, diperlukan norma hukum, dengan catatan, norma hukum sebagai pilihan terakhir penyelesaian konflik, khususnya hukum pidana, berlaku ultimum remidium, sebagai solusi terakhir jika solusi dari bidang hukum lain tdk bisa menyelesaikannya lagi.

Dalam prakteknya, beberapa point berikut bisa menjadi pertimbangan sebelum menempuh jalur hukum:

  1. Jika benar-benar tidak ada pilihan lagi. Tidak bisa mediasi lagi. Tidak ada jalur non-litigasi (jalur di luar pengadilan) yang bisa ditempuh lagi. Maka apa boleh buat, selesaikan lewat pengadilan. Contoh kasus: kasus wanprestasi pemborongan. Kedua belah pihak (pemborong, dan pemberi pekerjaan) tidak sepakat lagi, baik lewat mediasi maupun non litigasi lainnya. Maka pilihan terakhir adalah jalur pengadilan.
  2. Jika pihak lawan tidak ada itikad baik lagi. Memang itikadnya sudah buruk. Contoh: debitur tidak mau bayar utang, dan ngotot tidak mau bayar. Maka jalan terakhir adalah ke pengadilan, ajukan gugatan wanprestasi.
  3. Jika manfaatnya masih lebih besar daripada biayanya. Bagaimanapun, beracara di pengadilan membutuhkan biaya. Jika biayanya lebih besar daripada manfaatnya lebih baik tinggalkan pilihan ke pengadilan. Jika masih lebih besar manfaatnya, maka silakan tempuh jalur pengadilan.
  4. Jika pihak lawan perlu diberikan pelajaran. Ada banyak kasus dimana pelanggarannya kecil nilainya, tapi pelaku sering merugikan dan membuat kesal warga lainnya. Bisa digunakan jalur perdata ataupun pidana.
  5. Jika menempuh jalur pengadilan diharapkan memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang berperkara. Adakalanya proses pengadilan itu sendiri mampu menjerakan dan memberikan pelajaran bagi pihak pelanggar hukum.

Kapan Perlu Menggunakan Jasa Pengacara ?

Pada dasarnya, pengadilan adalah milik semua kalangan, karena hukum itu sendiri ditujukan utk mengatur seluruh anggota masyarakat. Sehingga pengadilan, sebagai tempat ditegakkannya hukum, dan keadilan, adalah juga tempat masyarakat luas, bukan hanya milik sebagian kalangan apalagi hanya milik pengacara atau aparat penegak hukum. Sama sekali bukan.

Itu mengapa hukum acara kita mempermudah masyarakat untuk mengakses pengadilan ketika menghadapi masalah yang ingin diselesaikan melalui jalur hukum, baik perdata maupun pidana. Hanya saja karena perbedaan karakter bidang hukum, yakni antara pidana dan perdata (untuk ringkasnya), dibedakan cara mengaksesnya. Pada hukum perdata, dimana sifatnya privat, individu yang menghadapi masalah hukum, bisa langsung melakukan gugatann lewat pengadilan, dan berhadapan dengan tergugatnya secara langsung (berhadap-hadapan, antara tergugat dan penggugat, tidak harus diwakili pengacara).

Pada hukum pidana, pelapor atau korban yang merasa menjadi korban dari perbuatan pidana pelaku, tidak bisa langsung ke pengadilan. Melainkan lapor terlebih dahulu ke polisi, yang akan diteruskan ke kejaksaan. Barulah nanti JPU melakukan tuntutan terhadap pelaku lewat pengadilan. Pelapor/korban tidak perlu terlibat lagi dalam hal penuntutan.

Lalu kapan seseorang perlu menggunakan jasa pengacara?

  1. Ketika client tidak memahami norma hukum yang berlaku, dan tidak menguasai logika hukum. Norma hukum adalah khas (karena ada hukum positif yg berlaku). Berbeda dengan norma lain spt norma etika, kesusilaan, tdk terdapat hukum positif yg berlaku (hukum yg ditetapkan oleh penguasa).
    Demikian juga logika hukum, memiliki penalaran yg khas, tidak selalu sama dengan logika umum, dimana premis mayornya adalah mengikuti norma hukum yg berlaku, atau asas hukum yg melandasinya.
  2. Ketika client beresiko melanggar hukum, ketika akan/sedang memperjuangkan hak hukumnya. Contoh: menagih piutang. Karena caranya menagih pihutang ataupun bentuk prestasi lainnya, menyalahi hukum, justru berakibat terjerat masalah hukum (pidana). Dalam hal ini, lebih baik menggunakan jasa pengacara, yang akan memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, baik lewat non-litigasi (diluar pengadilan) maupun litigasi. Banyak kasus yg kami terima, sudah telanjur menjadi masalah hukum. Kreditor yang seharusnya memiliki hak terhadap prestasi (piutangnya tidak dibayar oleh debitor, si penerima utang), malah dilaporkan pidana.
  3. Ketika client menghadapi masalah pidana, baik baru sebagai terlapor, maupun ketika telah menjadi tersangka, apalagi terdakwa. Hukum pidana memiliki norma-norma yang ketat, yang tidak semua orang memahaminya. Contoh: untuk meringankan hukuman, atau bahkan menghapuskan pidana, terdapat norma-norma dalam hukum pidana yang khusus mengaturnya, sehingga tidak asal menggunakan logika umum, melainkan harus sesuai dengan norma dan logika hukum yang berlaku. Ada norma-norma yang bisa penghapus pidana, baik itu sebagai pembenar terhadap perbuatannya, ataupun pemaaf. Atau logika pembuktian dalam hukum pidana yang juga memiliki kekhususan dalam persidangan (hukum acara pidana). Dalam hal ini, adalah sangat penting menggunakan jasa pengacara, baik utk pembelaan dari dakwaan dan tuntutan, ataupun pemaaafan.
  4. Ketika menghadapi pemeriksaan, baik sebagai pelapor, atau apalagi sebagai terlapor. Sebagai pelapor pun perlu menggunakan jasa pengacara, mengingat melapor juga memiliki resiko nya sendiri (yakni jika tidak terbukti, bisa menjadi bumerang). Sedangkan sebagai terlapor, adalah sangat penting untuk memberikan keterangan yang benar, dan tidak menjerumuskan diri sendiri. Adakalanya dalam pemeriksaan, mungkin karena grogi, atau gugup, memberikan keterangan yang menjerumuskan diri sendiri. Sehingga dengan didampingi pengacara, menjadi lebih tenang dan aman memberikan keterangan.