Tarif Pengacara Surabaya dan Pengacara Perceraian

Featured

Sebagai informasi bagi publik, berdasarkan pengalaman dan pengamatan kami sebagai praktisi hukum yang berdomisi di Surabaya, kami sampaikan beberapa tarif yang biasa dipasang oleh rekan-rekan pengacara kami di Surabaya.

Karena data ini hanya bersifat pengamatan informal, bukan melalui penelitian resmi, maka akurasinya bisa jadi tidak akan terlalu tinggi. Namun boleh dipakai sekedar informasi pembanding saja.

Pada dasarnya, tarif berbeda atau bervariasi sangat tinggi range-nya, dengan berbagai faktor yg mempengaruhinya. Mulai dari kualitas pengacara itu sendiri, kerumitan kasusnya, biaya operasional nya, dst. Dan kasusnya sendiri tidak pernah ada yang sama persis, sehingga sebenarnya adalah tidak mungkin membuat atau menentukan satu tarif tunggal.

Berikut tabel sederhana tarif pengacara di Surabaya berdasarkan pengamatan sekitar:

Kasus Perceraian5-10 jt
Pidana Umum3-8jt
Pidana Khusus 5-10jt
Hutang Piutang3-10 jtplus success fee
Pertanahan5-10jtplus success fee
Gugatan PMH5-20jtplus success fee
Gugatan Wanprestasi5-10jtplus success fee
KDRT0-3jt
UU ITE1-5jt

Angka-angka diatas tidak bisa dijadikan patokan resmi, karena setiap kasus pada dasarnya adalah unik, dan kondisi setiap client tidak lah sama. Terhadap client yang tidak mampu (dibuktikan dengan SKTM), banyak LBH yang menyediakan jasa secara probono ataupun prodeo (cuma-cuma). Contoh: Perceraian, variasinya bisa sangat berbeda-beda pada tiap kasus. Adakalanya berjalan sangat sederhana terutapa jika kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk bercerai, dan tidak terdapat harta gono gini untuk dibagi, atau tidak ada perebutan hak asuh anak. Kasusnya bisa sangat berbeda jauh ketika terjadi perlawanan salah satu pihak, disertai pula perebutan hak asuh anak, dst sehingga persidangan menjadi sangat panjang dan berlarut-larut, disertai pembuktian yang rumit di persidangan, apalagi dengan banyaknya saksi-saksi yang perlu dihadirkan dalam persidangan, membuat biaya perceraian membengkak.

Maka sebelum client memutuskan untuk bercerai, kami berusaha memastikan jika bercerai adalah keputusan kedua belah pihak. Bahkan sebelumnya, kami perlu memastikan apakah bercerai benar-benar tidak bisa dihindari, apakah masih ada kemungkinan untuk rujuk?

Adakalanya client datang konsultasi dalam kondisi emosi dan ingin melakukan gugatan cerai. Namun setelah beberapa hari kemudian, emosinya reda dan gugatan dicabut. Di satu sisi, kami turut gembira jika client kami berhasil rujuk dan membatalkan perceraian nya sehingga keluarganya tetap utuh. Disisi lain, kami menyayangkan keputusan yg emosional dan terburu-buru (karena pendaftaran gugatan membuat uang client hangus). Tentu saja uang yang hangus tidak ada artinya dibandingkan dengan kembali bersatunya keluarga client. Namun supaya tidak sia-sia uang dan emosinya, maka kami selalu menyarankan untuk mengusahakan rujuk terlebih dahulu, dan memastikan cerai adalah benar-benar solusi terakhir.

Konsultasi Hukum Terjangkau

Featured

Sejak beberapa hari ini, kami memutuskan untuk mengenakan tarif terhadap jasa konsultasi hukum yang kami sediakan.

Pada awalnya, konsultasi hukum yang kami sediakan adalah sifatnya free, bebas biaya. Namun adakalanya mengenakan tarif bebas biaya, tidak berdampak positif terhadap kami, maupun client.

Kok bisa? entah mengapa, kami mendapati sebagian pihak, sepertinya kurang menghargai kesungguhan pengacara-pengacara kami jika kami mengenakan bebas tarif. Dalam arti, janjian yang dibatalkan sepihak. Atau molor tidak tentu waktunya. Atau seolah ada pandangan jika konsultasinya bebas biaya, pendapat hukum kami menjadi kurang berbobot. Atau sebab-sebab lainnya.

Kami menggunakan format bbrp pengacara dlm menangani konsultasi satu client karena kami ingin dari awal mendapatkan gambaran secara lebih utuh masalah yang dihadapi client, ingin memahami lebih menyeluruh, supaya bisa mendapatkan solusi terbaik.

Padahal, dalam hal konsultasi, kami sering mengenakan format tiga pengacara. Artinya ada tiga orang yang memiliki kualifikasi seperti pengacara yang kami kerahkan supaya bisa menangkap permasalahan client dengan baik, dan memecahkan masalahnya secara efektif. Kami jarang menggunakan format satu orang satu client dalam hal konsultasi hukum.

Tujuan utama kami tak lain adalah bisa mendalami masalah hukum yg dihadapi client kami dengan sebaik-baiknya. Mengapa kami menggunakan format seperti itu?

  • Pertama, karena masalah hukum, sangat sering bersifat multi-dimensi. Satu kasus, sangat sering terjadi mengandung aspek hukum perdata, hukum pidana, atapun hukum lainnya sekaligus. Atau satu perkara pidana sekalipun, adakalanya membutuhkan pandangan dari ahli hukum pidana materiil (menguasai konsep-konsep hukum pidana yang mendasar), dan juga ahli hukum pidana formil (hukum acara, berperkara di pengadilan, prakteknya).

    Sehingga adalah sangat penting, dalam menangani kasus, diperlukan tiga kepala yang berbeda-beda perspektif nya (tiga keahlian yang berbeda). Sehingga dengan demikian, analisis kasus yg kami lakukan kaya dengan perspektif, lebih menyeluruh hasil analisisnya. Ini sangat penting dalam membantu kami menyelesaikan masalahnya. Sangat-sangat penting.

    Ibaratnya adalah, anda sakit jantung, maka kami seketika menyediakan beberapa dokter spesialis sekaligus. Dokter spesialis pengakit dalam / Internis, dokter spesialis jantung, dan spesialis bedah jantung sekaligus. Sehingga, sangat menyeluruh analisis yang diberikan.
  • Kedua, karena dalam taahap konsultasi hukum inilah, banyak sekali masalah hukum terselesaikan dengan baik. Awal yg baik adalah separuh dari keberhasilan. Diagnosis yg baik, adalah separuh kesembuhan. Jika diagnosisnya telah tegak, maka solusi sebenarnya telah kita peroleh dengan sendirinya. Maka karena itu kami fokus pada tahap konsultasi. Dan pengalaman kami menunjukkan, hampir 70% lebih solusinya kita dapatkan dari konsultasi itu sendiri.
  • Pengerahan tiga kepala utk menangani satu client, sudah pasti membutuhkan biaya yang tidak ringan. Namun hal tsb kami pilih utk memberikan yang terbaik utk client kami.

Tiga alasan diatas kami rasa sudah cukup kuat sebagai alasan pengenaan tarif. Alhamdulillah sejauh ini berjalan cukup baik. Dalam arti kami lebih mudah menangkap permasalahan client lebih cepat, lebih mudah mendapatkan solusi terbaik, dst.

Tarif juga sebenarnya fleksible. Kami juga tetap melayani prodeo jika client benar-benar tidak mampu (dengan SKTM). Dengan cara tersebut, kami berharap bisa tetap membantu masyarakat yang menghadapi masalah hukum dengan baik.

LBH Nurani: Mengedapankan Mediasi

Featured

Setelah menangani puluhan masalah hukum dalam beberapa bulan terakhir lebih ini, kami mengambil kesimpulan, banyak masalah hukum yang jauh lebih efektif diselesaikan lewat jalur mediasi.

Mediasi, pada dasarnya tetaplah merupakan termasuk salah satu metode untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar beberapa pihak, dan termasuk jalur non-litigasi (jalur diluar persidangan).

Sebagian pihak, sering terjadi melewatkan kesempatan mediasi, dengan berbagai sebab, karena emosi yang memuncak misalnya, dan memilih untuk menyelesaikan masalahnya lewat jalur pengadilan. Dan hal tersebut seringkali klop dengan keinginan sebagian lawyer.

Artinya, ketika client emosi dan ingin menempuh jalur hukum, spt gayung bersambut bagi sebagian pengacara yang senang beracara, entah karena alasan ekonomi (lebih menguntungkan) atau alasan lainnya.

Bagi Kami pribadi, LBH Nurani, berusaha mengenali terlebih dahulu apakah kasus client tersebut perlu untuk diselesaikan lewat jalur hukum, ataukah sebenarnya lebih baik lewat jalur mediasi. Tidak semua kasus / masalah / konflik akan efektif diselesaikan lewat jalur hukum. Apalagi hukum pidana. Seringkali hanya berujung pada pemidanaan. Meskipun juga diatur tentang restitusi. Namun secara umum, fokusnya ada pemidanaan.

Tidak semua kasus / masalah / konflik, akan efektif diselesaikan lewat jalur hukum.

Perlu dipahami, jalur hukum, adalah jalur terakhir yang perlu ditempuh, jika semua solusi lain tidak memberikan penyelesaian yang efektif. Apalagi pada hukum pidana berlaku asas ultimum remidium. Artinya jika masih ada pilihan hukum yang lain utk menyelesaikan, maka gunakan pilihan lain tsb terlebih dahulu (misalnya lewat jalur perdata). Jika sudah tidak jalan lain, barulah tempuh jalur pidana.

Mengapa? karena hukum pidana khususnya, adalah sering diibaratkan sebagai mengiris daging sendiri. Sehingga hindari jika memungkinkan, karena akan melukai masyarakat itu sendiri. Yang dipidana adalah manusia, dirampas kebebasannya. Dikurung seperti hewan berbulan-bulan, bahkan sebagian bertahun-tahun lamanya.

Prinsip pokok dari penyelesaian konflik adalah mengembalikan keseimbangan yang terkoyak. Tidak harus lewat jalur hukum.

Bahkan nilai yang kita anut dari Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Nilai tersebut bukan hanya berlaku pada pengambilan keputusan, atau pemilihan kepala daerah saja, melainkan juga bisa diterapkan pada pemilihan metode penyelesaian konflik. Mediasi, adalah bentuk yang tepat dan sesuai dengan nilai tersebut. Tentu saja dengan tidak mengabaikan sila-sila lain seperti keadilan sosial.

Diluar faktor-faktor mendasar diatas, secara teknis pun, jalur hukum terlalu memakan waktu, tenaga, dan seringkali biaya. Terutama jika kita menempuh jalur biasa. Too much time wasted. Bahkan seringkali putusannya juga tidak memberikan hasil yang pasti karena terkendala eksekusi misalnya. Atau tidak mengembalikan kerugian korban misalnya. dst.

Hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk menyelesaikan konflik. Bukan satu-satunya cara.

Sehingga setiap client yang datang, kami selalu berusaha menjajaki berbagai metode penyelesaian konflik yang ada. Jikapun diperlukan jalur hukum, kami usahakan agar metode penyelesaian lewat hukum tidak menjadi satu-satunya cara, melainkan hanya sebagai salah satu pelengkap saja.

Pengacara / Advokat yang Hebat

Featured

Pengacara Hebat

Pengacara yang hebat, bukanlah pengacara yang mampu membolak balikkan nilai, yang salah menjadi benar, atau sebaliknya yang benar menjadi salah. Pengacara yang hebat tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dia melakukan penilaian / assessment terhadap situasi yg dihadapi client nya, dan mengajukan penilaian tersebut kepada client nya dengan jujur.

Toh pada dasarnya, jarang terdapat situasi dimana seseorang itu benar secara mutlak (atau setidaknya tingkat kemutlakan yang mendekati absolut), atau sepenuhnya salah.

Dia tidak hanya menggali peristiwa hukum apa yang terjadi / menimpa client-nya, namun juga berusaha memahami mengapa dan bagaimana peristiwa hukum tersebut terjadi. Dari pemahaman tsb, dia akan berangkat untuk menentukan dan membangun langkah dan argumentasi hukumnya dengan sistem nilai yang dia anut.

Pengacara yang hebat, memiliki sistem nilai yang kuat, dia akan tahu, atau setidaknya berusaha menggali, dimana letak ketidakadilan yang menimpa client nya. Dan membantu mencarikannya solusi terbaik dimana solusi tersebut tidak harus melalui pendekatan hukum.

Hukum, adalah sarana untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Namun dia bukan satu-satunya alat untuk menciptakan ketertiban. Jika ketertiban tersebut bisa diciptakan tanpa harus melalui hukum, maka jadilah dia ditempuh.

Adakalanya penggunaan jalur hukum atau proses hukum, membutuhkan cost (biaya) yang tinggi. Baik cost dalam arti materiil, ataupun materiil. Dan berakibat buruk bagi semua pihak yang terlibat. Maka penggunaan hukum tersebut harus kita hindari.

Adakalanya oknum pengacara yang tidak memahami asas tersebut, akan mendorong client nya untuk secara dini masuk ke proses hukum, sedangkan resiko yang dihadapi client adalah sangat tinggi. Adakalanya hal tsb ditempuh si pengacara tsb demi keuntungan pribadi. Atau semata-mata ketidakpahaman.

Seniman Hebat

Pengacara yang hebat adalah seniman hukum yang hebat. Dia akan mencari solusi dengan batasan-batasan yang ada, tanpa melanggar hukum, seminimum mungkin menimbulkan kerusakan/resiko terhadap client dan pemangku kepentingan hukum lainnya. Dia kreatif mencarikan solusi seefektif dan seefisien mungkin bagi permasalahan hukum yang dihadapi client nya.

Tingkat tertinggi penguasaan ilmu hukum, adalah menjadikan menegakkan hukum sebagai seni. Sehingga hukum, tidak lagi sekedar berdiri diatas logika dan norma, melainkan juga keindahan.

Dia akan berusaha menghindarkan client nya dari masalah yang timbul di kemudian hari akibat pilihan langkah hukum yang dia ambil pada saat ini. Berusaha menyelesaikan masalah hukum yg dihadapi client nya, tanpa menimbulkan masalah hukum lainnya.

Analis Yang Hebat

Untuk itu, si pengacara yang hebat tidak akan asal bicara. Dia kan meneliti kemungkinan-kemungkinan, atau alternatif-alternatif yang ada dengan cermat dan hati-hati. Dia akan membuka buku. Akan meneliti. Mendengarkan client nya. Menganalisis apa yang disampaikan client-nya sebelum memberikan analisis dan pendapat hukumnya.

Pengacara yang hebat akan berorientasi pada kepentingan hukum client nya diatas orientasi profitabilitas. Pada keselamatan client nya. Bukan berorientasi pada profit pribadi. Advokat yang hebat akan berorientasi pada kebenaran dan keadilan.

Pengacara yang hebat juga merupakan analis yang hebat, dia akan menentukan isu hukum yang dihadapi client nya dengan tajam, melakukan konstruksi hukum, kemudian membangun argumentasi pembelaan yang kokoh.

Ilmuwan Hukum Yang Hebat

Seorang pengacara yang hebat juga idealnya adalah seorang ilmuwan hukum yang hebat. Dia tidak hentinya belajar ilmu hukum, menjaga keterhubungan antara praktek di lapangan dengan teori diatas buku. Dia akan senantiasa memperdalam ilmu hukumnya. Tidak akan lepas dari buku-buku hukum.

Pengacara yang hebat wajib mencintai ilmu. Tanpa kecintaan yang tinggi terhadap ilmu (hukum), maka perkembangan kompetensi, kapasitas si pengacara tersebut akan terhenti.

Pengacara yang hebat dengan demikian juga akan memiliki kedalaman ilmu hukum yang terus berkembang. Dia tidak akan berhenti belajar ilmu hukum sepanjang hayatnya. Hanya dengan demikian dia akan bisa membantu client nya dengan baik.

Daftar Alamat Pengadilan Agama Di Surabaya

Mengatasi persoalan yang berkaitan dengan agama seperti perkawinan, hak waris, wasiat, ekonomi syariah dan lainnya dilakukan oleh Pengadilan Agama. Sehingga proses peradilan bisa lebih terarah dan pemerintah bisa mengambil kesimpulan serta keputusan dengan lebih baik berdasarkan pada hukum pengadilan agama di tanah air.

Definisi Pengadilan Agama

Sama seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama juga berkedudukan di kota atau kabupaten. Pengadilan Agama memiliki kekuasan kehakiman terkait isu-isu peradilan agama baik yang terjadi di kota maupun kabupaten. 

Sebagai salah satu kota di tanah air, tentu saja Surabaya turut memiliki Pengadilan Agama sendiri yang memiliki integritas hukum di berbagai daerah yang masih termasuk Surabaya.

Layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Surabaya termasuk layanan public dan layanan hukum. Di mana, masyarakat bebas menggali informasi yang dibutuhkan melalui situs resmi Pengadilan Agama Surabaya di www.pa-surabaya.go.id 

Standar Pelayanan Di Pengadilan Agama Surabaya

Sebagai badan hukum yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan peradilan agama, Pengadilan Agama memiliki standar pelayanan baku yang harus ditaat. Berikut ini standar pelayanan bantuan hukum yang akan diterima seseorang ketika menggunakan layanan PA Surabaya:

Posbakum

Untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan peradilan agama di Surabaya. Maka Pengadilan Agama Surabaya menyediakan fasilitas Posbakum (Pos Pelayanan Bantuan Hukum).  Posbakum ini akan membantu Anda untuk menerima bantuan hukum yang dibutuhkan dari kacamata objektif. 

Advokat Piket

Di pos layanan Posbakum, ada advokat piket yang ditugaskan untuk memberikan layanan yang dibutuhkan terkait hukum peradilan agama. 

  • Yang pertama adalah bantuan untuk melaukan pengisian formulir gugatan atau permohonan atas perkara hukum agama tertentu
  • Selanjutnya bantuan untuk menyelesaikan pembuatan dokumen yang berkaitan dengan perkara hukum agama
  • Dan terakhir advis yakni konsultasi hukum yang akan diberikan secara khusus apabila ranah peradilannya masuk dalam perkara perdata PA Surabaya

Biaya Layanan Tergantung Anggaran DIPA PA Surabaya

Standar pelayanan bantuan hukum PA Surabaya juga termasuk informasi tentang biaya layanan bantuan hukum. Karena tidak seluruh perkara peradilan agama digratiskan oleh pemerintah. 

Selain memberikan layanan bantuan hukum, PA Surabaya turut memberikan pelayanan informasi bagi para masyarakat Surbaya yang membutuhkan bantuan hukum, di antaranya adalah:

  • Akses layanan secara online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja oleh masing-masing pihak baik itu tergugat maupun penggugat di situs www.pa-surabaya.go.id 
  • Termasuk permohonan informasi mengenai keputusan hukum yang nantinya akan dijawab maksimal 6 hari kerja oleh Pengadilan Agama. Namun dalam kasus tertentu, PA Surabaya diperkenakan untuk melakukan perpanjangan waktu jika dibutuhkan. Perpanjangan waktu ini terjadi apabila informasi yang diterima sulit didapatkan atau tampak kabur. 
  • Pemohon yang merasa tidak puas ketika permohonan perkaranya ditolak dipersilahkan untuk mengajukan keberatannya maksimal 5 hari kerja.

Alamat Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan badan hukum tunggal yang hanya berlokasi di satu kawasan tepatnya di Jalan Ketintang Madya IV/3, Surabaya.

Anda yang bermaksud menuju PA Surabaya bisa berkunjung di hari kerja dari hari Senin-Kamis mulai pukul 08.00-13.00 WIB untuk pendaftaran perkara dan Jumat masuk pukul 08.00-11.00 WIB. Pastikan jangan berkunjung di jam istirahat mereka yakni pukul 12.00-13.00 WIB.

Sementara untuk pengambilan berkas akta cerai, pendaftaran surat kuasa dan lainnya bisa dilakukan pukul 08.00-16.00 WIB. Untuk informasi terkait layanan dan lainnya bisa hubungi email mereka di pasurabaya@yahoo.co.id atau telepon di (031) 8292146.

Mengapa Perlu Menggunakan Jasa Pengacara (2)

Saya akan menuliskan secara lebih ringkas tentang mengapa seseorang yang menghadapi masalah hukum untuk menggunakan jasa pengacara.

Disini asumsinya tentunya adalah, pengacara yang digunakan adalah pengacara yang baik, menguasai ilmu hukum dengan baik, dan bukan pengacara abal-abal.

Berikut point-point pentingnya menggunakan jasa pengacara, bahkan jika diperlukan menggunakan jasa pengacara sejak awal permasalahan.

  1. Karena pengacara tentunya adalah orang yang menguasai ilmu hukum. Setidaknya telah menempuh pendidikan hukum di fakultas hukum. Sehingga diharapkan memahami masalah hukum yang dihadapi oleh client nya. Baik itu masalah hukum pidana (kejahatan), maupun hukum perdata (perceraian, waris, utang piutang, pertanahan dst).
    Menguasai ilmu hukum dalam arti materiil, dan formil. Menguasai konsep-konsep hukum, maupun praktek berhukum (beracara di persidangan, prosedur-prosedur hukum nya).
  2. Menggunakan jasa pengacara, bisa jadi akan banyak menghemat waktu anda. Ada seringkali kami menemui client dalam kondisi masalah hukum nya telah berkembang sedemikian rupa, sangat rumit, karena client tidak memahami masalah hukum yang dihadapinya sehingga butuh usaha ekstra untuk menyelesaikannya. Jika dari awal menggunakan jasa pengacara, bisa jadi masalah tersebut bisa diselesaikan sejak awal.

    contoh: menghadapi pelaporan pencemaran nama baik, sedangkan pasal tsb merupakan delik aduan. Dengan sedikit mediasi, seringkali kasusnya bisa segera dihentikan dari awal. Tidak perlu masuk persidangan. Sehingga bisa menghemat banyak waktu, tenaga, dan pikiran bukan?

    Contoh lain: piutang (kredit) macet. Kasus seperti ini justru kadang berkembang secara kontraproduktif. Dalam arti, kreditor atau pemilik piutang malah dipermasalahkan secara pidana karena melakukan penagihan secara melawan hukum (dengan cara yang membuat nya terjerat dengan pasal pencemaran nama baik debitornya misalnya). Seandainya menggunakan jasa pengacara, tentu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus melanggar hukum.
  3. Dengan menggunakan jasa pengacara (yang baik), akan menghindarkan anda dari masalah hukum. Menghindarkan diri dari menyelesaikan masalah hukum, tanpa menimbulkan masalah hukum lainnya. Mengapa? ada semacam moral hazard dari sebagian oknum, bahwa semakin panjang urusan client, semakin besar pemasukannya. sehing

Kantor Pengacara / Advokat

Pada awal-awal berdiri LBH kami ini, kami banyak bertemu dengan client di luar kantor mengingat jarak domisili client tidak selalu dekat dengan kantor kami. Sehingga agar tidak menyusahkan client, kami seringkali mengajak client bertemu di tempat-tempat yang umum, seperti restoran cepat saji (McD, Kfc, Dunkin, dst), atau di coffee shop, atau bahkan warung kopi, atau angkringan.

Pendek kata; dimana pun jadi kantor kami. selama bisa menjadi tempat konsultasi, bisa berdiskusi dengan leluasa. Namun seiring waktu, bertemu di tempat-tempat terbuka seperti itu menimbulkan masalah tersendiri.

Sebagian client menjadi meragukan keberadaaan kami, eksistensi kami ini apakah sah atau tidak karena tidak bertemu di kantor. Akhirnya setelah berunding bersama rekan-rekan pengacara, kami memutuskan untuk mulai menerima client di kantor LBH kami.

Menerima client di kantor, memiliki keunggulan tersendiri. Pertama tentunya lebih terpercaya. Lebih bonafid dan membuktikan kami bukan LBH abal-abal. Selain itu, dengan menerima client di kantor, kami menjadi leluasa membuka referensi, karena buku-buku kami ada di kantor. Buku, bagi orang hukum, adalah senjata yang penting.

Karena tidak mungkin seorang hukum menguasai seluruh bidang hukum atau undang-undang. Sedangkan jika bertemu di tempat terbuka, buku yang kami bawa adalah terbatas. Sehingga jika kami ingin mengecek, atau memastikan masukan kami bagi client, menjadi sulit dilakukan.

Maka kembali ke kantor adalah langkah strategis bagi kami untuk membangun kepercayaan client, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kami. Selain itu, jika dilakukan di kantor, maka pelayanan bisa menjadi jauh lebih cepat. Misalnya jika dibutuhkan pembuatan Surat Kuasa, bisa saat itu dilakukan tidak perlu buang waktu lagi bagi client untuk bertemu hanya untuk membuat Surat Kuasa.

Akhirnya, meskipun dengan menanggung resiko jarak domisili client ke kantor kami agak jauh, namun demi meningkatkan kepercayaan dan kualitas layanan LBH kami, maka pada umumnya sekarang ini konsultasi banyak kami lakukan di kantor kami. Adapun bertemu di tempat umum, tetap adakalanya kami lakukan jika client sendiri yang menghendaki.

Menagih Piutang Lewat LBH? Why Not?

Masalah Utang Piutang

Masalah utang piutang merupakan masalah yg jamak, terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah utang piutang, pada dasarnya merupakan hubungan yang baik antara anggota kreditor dan debitor, dalam arti, kreditor membantu debitor yang sedang membutuhkan bantuan keuangan. Khususnya pada utang piutang yang bersifat perorangan.

Pada utang piutang perusahaan, sifatnya lebih komersial meskipun keduanya memiliki aspek sosial dan komersial masing-masing. Pada utang piutang melalui perusahaan, sifatnya lebih komersial karena masing-masing mendapatkan keuntungan dengan nilai yang signifikan.

Namun bagi keduanya, kepastian hukum terhadap masalah yang timbul akibat perikatan utang piutang adalah sama sama mutlaknya.

Adakalanya utang piutang mengalami kemacetan. Artinya debitor mengalami kesulitan, atau bahkan adakalanya enggan menunaikan kewajibannya membayar utangnya hingga tunai.

Pada banyak kasus, kemacetan pembayaran utang tersebut menjadi permasalahan tersendiri, baik dalam skala rumah tangga perorangan, hingga korporasi. Pada skala perorangan, antar teman atau saudara, tidak jarang mengakibatkan renggangnya hubungan, bahkan berujung konflik antar teman atau saudara.

Pendekatan Hukum Menyelesaikan Utang Piutang

Utang piutang pada dasarnya merupakan hubungan hukum. Maka jika terjadi permasalahan, hukum menyediakan jalan pemecehannya. Pemecahan masalah diluar hukum, jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup, seringkali malah menimbulkan masalah hukum bagi dirinya (kreditor). Bukannya utang dibayar lunas, malah menjadi terlapor akibat sejumlah pelanggaran dalam penagihannya.

Terjadap masalah tersebut, yang sering sekali terjadi, kami hanya bisa prihatin dan memberikan masukan supaya berhati-hati dalam melakukan penagihan utang supaya tidak perlu sampai melakukan pelanggaran hukum.

Dan atas kesadaran adanya kesulitan-kesulitan tersebut kami juga menawarkan diri untuk membantu penagihan-penagihan utang yang berlarut-larut atau macet melalui jalur hukum supaya kreditor yang memiliki itikad baik membantu orang yang membutuhkan pinjaman utang, tidak tersandung masalah hukum dalam melakukan penagihan.

Pada prakteknya, kami seringkali menyelesaikan masalah utang piutang client kami, dengan pendekatan hukum, adalah jauh lebih efektif daripada pendekatan personal antara debitur dengan kreditor. Tidak banyak membuang waktu, tidak banyak membuang tenaga, aman dalam arti tidak melanggar hukum, dan tidak beresiko.

Kredit macet (korporasi), atau piutang macet (personal, perorangan), pada dasarnya merupakan konflik hukum yang dialami oleh kreditor dengan debitornya. Jika pendekatan personal tidak berjalan baik, maka bisa jadi diperlukan pendekatan berikutnya, bisa mediasi, bisa pendekatan hukum.

Jangan sampai kreditor yang sudah beritikad baik membantuk debitor yang kesulitan keuangan, malah dilaporkan pidana karena caranya menagih yang melanggar hukum.

Asas Kesalahan, Asas Terlupakan

Asas Mendasar Hukum Pidana

Dalam khasanah hukum pidana, atau bahkan dalam ilmu hukum pidana khususnya dalam hal pemidanaan, hanya ada dua asas yang paling fundamental, yakni asas legalitas dan asas kesalahan.

Dalam pratek hukum pidana sehari-hari, dalam penegakan hukumnya, terdapat kecondongan lebih bertumpu pada asas legalitas saja, sedangkan asas kesalahan, sering luput dari perhatian para aparat penegak hukum (APH). Bahkan di kalangan ahli hukum pidana sekalipun, asas kesalahan seringkali terabaikan. Lolos dari pandangan.

Jika asas legalitas banyak mengatur tentang perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka asas kesalahan banyak bertumpu pada aspek normatif dari perbuatan. Yang pertama sebagai bentuk dari actus reus, yang kedua sebagai mens rea dari si pelaku.

Asas kesalahan menempati posisi terdekat dari jatuhnya pidana. Namun asas kesalahan tidak ada artinya jika tidak didahului oleh adanya perbuatan pidana. Untuk melangkah kepada pengujian kesalahan pelaku tindak pidana, harus ada perbuatan pidana terlebih dahulu.

Asas Kesalahan sebagai alat uji

Asas kesalahan pada dasarnya merupakan alat uji terakhir sebelum jatuhnya pidana. Secara umum, dapat diterima bahwa satu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dianggap telah terdapat kesalahan di dalamnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (artinya dapat dibuktikan tidak ada kesalahan dalam kebatinan si pelaku).

Jika asas legalitas menjawab pertanyaan utama tentang ‘perbuatan pidana apa’ yang dilakukan pembuat pidana, maka asas kesalahan menjawab pertanyaan mendasar ‘mengapa si pembuat dipidana’.

Artinya, asas kesalahan berusaha menggali lebih dalam, alasan si pelaku tindak pidana / pembuat pidana melakukannya. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut lah yang pada dasarnya menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana itu patut untuk dipidana. Tidak secara serta merta seorang pembuat pidana, dijatuhi pidana. Sekalipun telah terpenuhi unsur-unsur delik, masih diperlukan pengujian melalui asas kesalahan.

Sehingga bisa dilihat bahwa asas kesalahan ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan jatuhnya pidana. Dia menempati posisi sebagai uji moral, justifikasi moral terhadap jatuhnya pidana. Dia menentukan kepatutan terhadap jatuhnya pidana terhadap pelaku. Tidak semua pelaku pidana secara serta merta dijatuhi pidana.

Kita bisa menggunakan contoh-contoh yang di textbook2 hukum pidana, kita abstraksikan utk menggali dasar etis dari norma-norma yang ada. Contoh yang biasa digunakan dalam buku-buku hukum pidana adalah, dokter yang membuat surat palsu dibawah ancaman senjata (ditodong), anak kecil yang melempar batu mengenai kepala orang, atau orang gila yang melukai orang.

Atau sebelum ilustrasi tersebut, juga terdapat arrest susu, dimana mulai dari arrest tersebut lah asas kesalahan secara resmi dilahirkan.

Asas kesalahan, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, atau dalam bahasa Belanda nya berasal dari istilah ‘geen straf zonder schuld’. Namun pengertian kesalahan dalam asas tersebut, masih simpang siur sampai saat ini. Apakah yang disebut kesalahan itu? siapa yang menentukan? bagaimana dia ditentukan? merupakan pertanyan-pertanyaan mendasar dari asas kesalahan yang belum terjawab secara tuntas.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan diatas, kami coba jawab lewat tesis kami.

(Sekali Lagi) Tentang Tarif Pengacara

Jangankan client untuk memahami tarif pengacara, para pengacara sendiri pun pada dasarnya kesulitan menetapkan fee atau tarif mereka secara fix. Karena pada dasarnya setiap kasus adalah unik, memiliki tingkat kesulitan sendiri-sendiri, memiliki kondisi dan situasi sendiri, memiliki kemampuan finansial sendiri dari client sendiri, dst.

Ada kasus yang sisi kemanusiannya menonjol, sangat dominan, misalnya kasus pencabulan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, maka adalah tidak masuk akal bagi seorang pengacara untuk mengenakan tarif.

Paradox Tarif Pengacara

Namun adakalanya pada perkara yang bersifat komersial, tentu tidak masuk akal, contohnya kasus utang piutang dengan nilai ratusan juta, atau bahkan milyar an, untuk tidak mengenakan fee. Pengacara membutuhkan biaya operasional, agar kantornya juga tumbuh dengan baik. Agar bisa lebih efektif membantu masyarakat luas menyelesaikan masalah hukum mereka.

Sering terjadi paradoks, dimana client atau calon client, keberatan mengeluarkan biaya untuk pengacara atau client dengan nilai yang tidak seberapa, namun pada akhirnya keluar biaya berkali-kali lipat akibat diperas oleh oknum-oknum selama proses hukum berjalan.

Padahal dengan mengeluarkan biaya yang tak seberapa, katakanlah 5 juta, seorang client bisa terhindar dari pengeluaran puluhan juta rupiah di sepanjang proses hukum akibat ulah sebagian oknum. Maka pendampingan pengacara, memiliki posisi yang strategis secara ekonomis dalam proses hukum tsb.

Adakalanya paradoks tsb terjadi pada proses hukum perdata. Client enggan mengeluarkan biaya bagi pengacara, dan menawar serendah-rendahnya, namun pada akhirnya berakibat kerugian yg jauh lebih besar. Hal ini sering terjadi dalam pengamatan kami.

Dilema Tarif Rendah

Adakalanya mereka yang berperkara komersial perdata dengan nilai ratusan juta atau milyar pun, meminta tarif yang sangat rendah. Sedangkan pekerjaan yg harus diselesaikan sangat banyak, bahkan dengan kemungkinan resiko sidang berkepanjangan, meminta tarif yang sama dengan mereka yang berasal dari ekonomi bawah.

Tarif yang rendah, meskipun memang mungkin saja terjadi akibat supply advokat yang sangat melimpah, namun jika terlalu rendah, menjadikan dunia profesi advokat menjadi tidak sehat. Client perlu kritis dalam menilai apakah fee yg ditawarkan masuk akal atau tidak. Dan mampu menilai apakah pengacara atau advokat yang dihadapi memang sesuai dengan tarif yang diajukan. Karena tarif pada pokoknya juga bergantung pada kesesuaian dengan kompetensi atau kualitas pengacara itu sendiri.

Artinya ada dilema disini. Dimana di satu sisi, tarif rendah sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi bawah. Sehingga pengenaan tarif advokat yang tinggi akan membawa profesi ini menjadi terlalu komersial.

Sebenarnya jika para stakeholder (pengacara, masyarakat bawah, pengusaha, dst) mau menghilangkan moral hazard masing-masing, keseimbangan itu akan bisa dicapai dengan mudah. Pengacara jangan suka ngemplang dengan tarif tinggi. Pengusaha jangan meminta tarif yang sama dengan masyarakat tidak mampu.

Alamat Pengadilan Negeri Di Sidoarjo dan Peraturan yang Berlaku

Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur tentu saja memiliki badan hukum yakni Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus. Pengadilan Negeri ini dibentuk dengan tujuan yang sama untuk menyelesaikan perkara perdata maupun pidana di lingkungan masyarakat.

Setiap warga Sidoarjo berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mengunjungi Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Tentang Pengadilan Negeri Sidoarjo

Selain menyelesaikan perkara pidana dan perdata, PN Sidoarjo turut mengadili kasus-kasus khusus, inilah mengapa disebut sebagai Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus. Berdasarkan Perma No.7 Tahun 2015, PN Sidoarjo dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh wakil ketua, sekertaris, panitera, dan beberapa personil lainnya termasuk pegawai honorer.

PN Sidoarjo memiliki empat pilar misi dan visi yang menjadi pegangan mereka dalam menjalankan tugasnya. Tanpa keempat pilar tersebut, PN tidak bisa menegakkan keadilan dan memberikan pelayanan dengan baik dan bijaksana.

Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan dua layanan yang rincian informasinya bisa diakses melalui situs resmi mereka di www.pn-sidoarjo.go.id yakni layanan public dan layanan hukum.

Masing-masing layanan memiliki SOP dan fungsi yang berbeda-beda, guna mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkannya warga Sidoarjo harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Alur Bantuan Hukum PN Sidoarjo

Banyak yang memandang hukum di Indonesia tidak adil, tapi pendapat tersebut tidak berlaku untuk PN Sidoarjo. Karena sebagai badan hukum, pengadilan ini turut memberikan layanan bagi seluruh masyarakat tidak mampu. Berikut ini alur bantuan hukum yang harus dilalui masyarakat saat meminta bantuan PN Sidoarjo:

Meja Info

Alur ini diberlakukan berdasarkan pada SEMA No. 10 Tahun 2010. Warga yang membutuhkan bantuan hukum harus mendatangi meja info terlebih dahulu untuk mendapatkan seluruh informasi penting yang dibutuhkannya. Sebagai badan hukum pemerintah, PN Sidoarjo memiliki seluruh informasi penting yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

Pos Bantuan Hukum

Usai mendapatkan informasi tentang permasalahn hukum yang dihadapi, lanjutkan dengan menyelesaikan layanan hukum di pos bantuan hukum. Pertama-tama masyarakat akan mengisi formulir kelengkapan berkas-berkas hukum, lantas melakukan konsultasi pada ahli advis dan konsul dan terakhir adalah menerima rujukan.

Rujukan yang diberikan akan mendatangkan dua keputusan yakni pemberian bantuan jasa advokat serta memperoleh pembebasan biaya. Masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan biaya administrasi disaat membutuhkan bantuan hukum.

Bantuan Jasa Advokat

Saat mendapatkan bantuan dari advokat, masyarakat akan diberikan dua layanan yaitu pembelaan dan pendampingan. Di mana setiap sidang atau problema hukum akan turut dihadiri oleh advokat yang telah ditunjuk untuk membantu proses persidangan berjalan dengan lancar.

Sementara pembelaan akan diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang dimintanya tanpa menghilangkan nilai-nilai hukum yaitu jujur dan adil.

Pembebasan Biaya Perkara

Hukum perdata terdiri dari dua pihak yakni pernggungat dan tergugat, saat proses hukum berjalan keduanya akan bertemu di persidangan yang kemudian menghasilkan putusan sela. Dua kemungkinan yang didapat dari pihak penggugat adalah gugatannya di setujui atau ditolak oleh PN Sidoarjo.

Sementara untuk hukum pidana, ada tiga pihak yang terdiri dari saksi a de charge lalu penerjemah dan ahli. Pengadilan akan memeriksa berkas perkara pidana yang dilakukan lantas menyerahkan dokumen perkara pada Majelis Hukum untuk memperoleh hari sidang.

Ada atau tidaknya penahanan akan ditetapkan berdasarkan sidang yang dilakukan.

Tata Tertib Pengunjung Sidang PN Sidoarjo

Sebagai badan hukum di tingkat sipil, kasus-kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo cukup banyak. Supaya jalannya persidangan lancar dan tertib, pihak pengadilan memiliki peraturan tata tertib pengunjung sidang yaitu:

  • Hormat

Pengadilan merupakan badan hukum formil yang harus dihormati bukan hanya oleh aparat hukum tapi oleh pengunjung sidang. Jika Anda ingin mengunjungi persidangan keluarga maka usahakan bersikap hormat.

  • Berpakaian Sopan

Topi dan pakaian seronok atau kasual tidak diterima di persidangan. Usahakan untuk mengenakan pakaian yang rapi agar tidak diusir dari ruang persidangan.

  • Dilarang Merokok atau Makan

Pengunjung juga tidak dianjurkan untuk mengganggu jalannya persidangan dengan makan, merokok apalagi membaca koran.

  • Dilarang Mengoperasikan Ponsel

Ponsel memang barang pribadi yang bebas digunakan kapan saja dan di mana saja terkecuali saat persidangan. Saat memutuskan ikut dalam persidangan, matikan ponsel Anda agar nada deringnya tidak mengganggu.

  • Dilarang Membawa Senjata Tajam/Api

Selain dilarang mengoperasikan ponsel, pengunjung juga dilarang mengganggu keamanan dan ketertiban dengan membawa senjata api atau senjata tajam.

  • Dilarang Membawa Bayi/Balita

Ketertiban persidangan juga bisa terganggu saat pengunjung membawa bayi atau balita. Suara tangis bayi akan mengganggu konsentrasi dan memperlambat proses persidangan.

  • Dilarang Merekam

Yang paling utama usahakan untuk tidak merekam selama proses persidangan berlangsung. Pemerintah tidak akan membiarkan tindakan illegal ini dibiarkan, maka alat elektronik seperti kamera atau handycam tidak diperkenakan masuk ke ruang persidangan.

  • Dilarang Keluar Masuk Terus Menerus

Dan larangan terakhir adalah larangan keluar masuk secara berulang kali ke ruang persidangan. Aktivitas ini akan mengganggu jalannya persidangan dan konsentrasi dari seluruh aparat hukum yang sedang bekerja.

Alamat Pengadilan Negeri Sidoarjo

Sebagai badan hukum, Pengadilan Negeri Sidoarjo hanya berada di satu tempat yakni di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10 Sidoarjo. Masyarakat bisa menghubungi kontak atau email mereka untuk mendapatkan bantuan hukum atau langsung mengunjungi kantor di jam kerja.

Emailnya di sidoarjo.pn@gmail.com sementara untuk nomor telepon resmi bisa dihubungi di 031-8921200.

PN Sidoarjo buka setiap hari senin-jumat mulai pukul 07.30-16.00 WIB sementara hari jumat buka lebih awal pada pukul 07.00-16.00 WIB. Saat pergi ke PN Sidoarjo pastikan Anda tidak datang di jam istirahat mereka antara pukul 11.30-13.00 WIB untuk hari Jumat dan pukul 12.00-13.00 WIB untuk senin-kamis.