Pendampingan Advokat Pada Saat Pelaporan ke Kantor Polisi: Perlukah?

Featured

Masalah ini tampak sepele. Jika menjadi korban perbuatan pidana, bukankah tinggal datang saja ke SPKT? Namun pada prakteknya, hal tersebut seringkali tidak mudah. Ada banyak kasus dimana seringkali terjadi, laporan tersebut ditolak oleh pihak berwenang. Atau bahkan lebih buruk, laporan tersebut berbalik menjadi bumerang.

Karena itulah, Pelaporan, atau pembuatan laporan ke kantor polisi (SPKT, untuk pidana umum), seringkali sebenarnya tidak sesederhana yang tampak. Untuk melaporkan peristiwa atau perbuatan pidana, seseorang perlu memahami dengan baik masalah hukum pidana sebenarnya. Minimal memastikan bahwa peristiwa tersebut memang benar merupakan peristiwa pidana.

Ada banyak kasus dimana peristiwa yang dilaporkan itu masih kental aspek hukum perdatanya misalnya. Contoh adalah, masalah utang piutang.Investasi. Kerjasama. Masalah sengketa kepemilikan tanah. dst. Sering terjadi peristiwa perdata (piutang yang macet misalnya) dilaporkan ke polisi dengan pasal penipuan, atau penggelapan. Tentu saja polisi menolak menerima laporan yang tidak tepat tempat tersebut.

Polisi hanya menerima / memproses kasus pidana. Kasus perdata, diselesaikan di pengadilan negeri. Tidak perlu lewat polisi. Melainkan langsung melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sehingga hal pertama yang perlu dipastikan sebelum membuat laporan adalah, memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah perbuatan pidana.

Hal ini penting selain untuk memastikan laporan di terima pihak berwajib, juga untuk mencegah terjadinya serangan balik.Bayangkanlah, ketika kita melaporkan itu, pada dasarnya kita telah menuduh seseorang telah melakukan penipuan. Sedangkan yang terjadi ternyata adalah utang piutang, atau jual beli biasa. Tentu saja pihak yang disalah tuduhi itu akan marah, merasa difitnah, atau dicemarkan nama baiknya, atau telah merasa dilaporkan secara palsu.

Maka memang sebenarnya, sebelum membuat laporan, ada baiknya berkonsultasi dulu dengan pengacara atau advokat. Supaya bisa melaporkan dengan aman, mengurangi resiko. Hal penting berikutnya adalah, laporan kadang, bahkan sering ditolak, karena adalah perlu untuk meyakinkan bahwa peristiwa yang dilaporkan itu benar-benar peristiwa pidana. Dimana dalam hal ini pendampingan akan memberikan bantuan penjelasan, menjelaskan kepada petugas dengan argumentasi hukum yang baik, bahwa memang telah terjadi peristiwa pidana.

Memang secara psikologis, jika seseorang melaporkan dengan didampingi pengacara, petugas yang menerima laporan akan merasa mendapatkan dorongan bahwa yang dilaporkan memang merupakan peristiwa pidana, dan dengan demikian akan mencegah terjadinya penolakan terhadap laporan yang dibuat.

Adakalanya, petugas menolak karena misalnya tempusnya telah lampau lama sekali. Misalnya terjadi kasus perkosaan berbulan-bulan yang lalu, sehingga jika dilakukan visum, akan sulit mendapatkan bukti yang mendukung. Sehingga bisa terjadi kasus tersebut ditolak oleh petugas. Disinilah peran pengacara, untuk bagaimana menjelaskan bahwa misalnya, meskipun telah lewat berbulan-bulan, selama belum verjaring (daluarsa), itu tidak ada halangan untuk menerima laporan tersebut, dan menjelaskan bahwa visum bukanlah satu-satunya alat bukti. Dan seterusnya, banyak penjelasan yang bisa digunakan seorang pengacara untuk mendorong ditegakkannya hukum dan keadilan.

Pentingnya Pendampingan oleh Pengacara Pada Proses Penyidikan

Featured

Umumnya yang sering terjadi adalah, client yang datang ketika menghadapi perkara pidana,adalah ketika sudah masuk ke pengadilan. Artinya, sudah lewat proses penyelidikan, atau bahkan penyidikan. Dalam kondisi demikian, BAP (berita acara pemeriksaan) telah selesai, dan berkas-berkas sudah lengkap, naik ke kejaksaan. Penasihat Hukum, atau pengacara dalam hal ini sudah semakin terbatas langkah-langkah yang bisa diambil. Tidak bisa mendampingi proses pemeriksaan lagi. Padahal pemeriksaan ini, sangat penting karena akan menghasilkan BAP, dan BAP inilah yang akan digunakan dalam proses persidangan nanti.

BAP tersebut, boleh disebut sebagai medan perang yang menentukan. Apa yang disampaikan dan ditandatangani di dalam BAP itulah yang akan menjadi batas-batas ‘perang’ di persidangan. Sehingga, dalam pemeriksaan, baik sebagai saksi (terutama jika berpotensi naik menjadi tersangka), adalah sangat penting untuk sejak awal berkonsultasi dengan penasihat hukum, atau lawyer, atau pengacara. Mengapa? adakalanya kesalahan kecil dalam proses pemeriksaan, dalam proses penyidikan, bisa membuat seseorang terjerat pidana. Kesalahan dalam hal apa? bisa saja terjadi karena hal sepele seperti salah memberikan penjelasan, sehingga penyidik mengalami kesalahpahaman. Atau client, ketika masih menjadi saksi misalnya, keliru dalam menyampaikan keterangan, mengakibatkan salah paham, sehingga berujung pada status tersangka, bahkan menjadi terpidana.

Pada kondisi demikianlah, seorang yang menjalani proses pidana harus berhati-hati dan sebaiknya didampingi oleh pengacara. Pengacara akan memastikan agar keterangan yang diberikan saksi/tersangka dalam pemeriksaan tidak mengalami kekaburan, atau kesalahpahaman, supaya tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan pidana (oleh hakim). Pengacara akan menerjemahkan bahasa awam client ke dalam bahasa hukum kepada penyidik. Kehadiran pengacara, juga akan mengurangi resiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses pemeriksaan, misalnya dari adanya intimidasi, atau pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, dst dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengapa bisa terjadi demikian? adakalanya sebagian oknum, misalnya katakanlah dia dikejar ‘target’ sehingga terburu-buru dalam melakukan pemeriksaan dan perlu cepat segera menaikkan perkara, maka bisa terjadi hal-hal yang bersifat menyimpang dari ketentuan.

Satu hal lainnya adalah, pendampingan pada waktu pemeriksaan, selama penyidikan misalnya, menjadi penting karena tersangka menjadi lebih tenang dan tidak gugup. Sehingga bisa memberikan keterangan lebih baik. Dan lawyer atau pengacaranya bisa memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana agar dalam memberikan keterangan itu tidak merugikan dirinya, dengan tidak melanggar hukum. Proses pemeriksaan ini penting, karena berkaitan sangat erat dengan pengembangan kasus, khususnya menyangkut pembuktian kelak di persidangan. Apa yang bisa, dan perlu dibuktikan di persidangan, banyak ditentukan dari proses pemeriksaan ini. Maka pihak penegak hukum, dan pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum (baik sebagai saksi, korban, atau tersangka), perlu memahami masalah ini dengan baik, supaya pihak yang tidak bersalah, malah terjerat masalah pidana. Atau, jikapun sebagai pelaku, pihak yang bersalah, tidak dipidana melampaui / melebihi kesalahannya.