Pengacara Narkoba / Narkotika: Penyalah guna wajib di rehabilitasi !

Dalam dunia hukum pidana kita, bisa jadi, hukum narkotika merupakan hukum yang paling banyak mengalami kesalahpahaman, atau kekeliruan dalam penegakannya. Setidaknya demikian yang saya tangkap pendapat dari sebagian ahli hukum pidana.

Salah satu sumber kesalahpahaman yang sering terjadi adalah pemidanaan penyalah guna narkotika (pasal 127 UU 35/2009). Salah satu indikasinya, meskipun tidak mutlak, bisa dilihat dari jumlah penghuni penjara dari kalangan penyalah guna yang tinggi prosentasenya. Konon di banyak lapas, mencapai lebih dari 50%.

Penyalah guna, perlu dan sangat penting utk dipahami, harus diperlakukan berbeda dari pengedar. Dari pasal-pasal yang ada di UU 35/2009, atau dari arah politik hukum pemberantasan peredaran gelap narkotika, bisa kita temukan bahwa penyalah guna wajib didekati dengan pendekatan kesehatan. Pengedar, barulah didekati dengan hukum pidana.

Artinya penyalah guna narkotika perlu disembuhkan. Bukan dipenjara. Pemenjaraan penyalah guna narkotika, sama sekali tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah.

Dengan kondisi penjara kita saat ini, khususnya dengan semakin overload nya lapas, dan kadang menjadi tempat berkembangnya peredaran gelap narkotika itu sendiri, shg makin memperparah masalah peredaran narkotika.

Masalah Konstruksi Pemidanaan Penyalah Guna

Konstruksi pasal-pasal yang memuat pemidanaan penyalah guna, memang agak membingungkan. Pengaturannya atau lebih tepatnya perumusan pasal-pasal terkait atau yang berdekatan, memang terjadi overlap.

Perhatikan Pasal 112 dan Pasal 127 UU 35/2009, sudah pasti sangat membingungkan. Pasal 127 merupakan pasal yang digunakan untuk menjerat penyalah guna. Sedangkan pasal 112 berlaku sangat umum, dalam arti berlaku bagi siapa saja baik pengedar, maupun penyalah guna narkotika. Sehingga bisa terjadi seorang penyalah guna narkotika, juga bisa dijerat dengan pasal 112 yang ancaman hukumnya sangat berat, dan juga berbeda dengan hukuman bagi penyalah guna. Pasal 127 mengatur penyalah guna narkotika untuk direhabilitasi (medis dan sosial), sedangkan pasal 112 hanya menyediakan pidana penjara bagi mereka yang memiliki, menguasai narkotika.

Pertanyaannya: seorang penyalah guna, tentu saja dia juga memiliki dan menguasai narkotika bukan? Pasal mana yang akan digunakan untuk menjerat si penyalah guna? Hal inilah yang seringkali disalahgunakan oleh para oknum dalam menangani para penyalah guna narkotika.

Disitulah letak peran seorang pengacara spesialis narkotika untuk mendampingi agar si penyalah guna tidak dijerat pidana dengan pasal yang tidak sesuai (dan berat). Penyalah guna sudah seharusnya di rehabilitasi sesuai dengan tujuan dan politik pidana UU Narkotika.

Dalam prakteknya, seringkali terjadi seorang penyalah guna diperlakukan, disidik, ditahan, bahkan dipidana sebagai seorang pengedar. Terutama ketika barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.