Pengacara Perceraian di Surabaya : Lika-Liku

Featured

Pengacara Perceraian : Umumnya

Secara umum, kasus perceraian yang kami tangani selama ini tidak banyak yang sulit untuk diselesaikan. Bahkan sebagian besar kedua belah pihak yang memutuskan cerai telah sepakat. Sehingga proses persidangan berjalan sangat lancar, bahkan hanya sekedar formalitas saja. Menyelesaikan perkara yang seperti itu, tidak ada yang sulit, hampir semua pengacara akan bisa menyelesaikan dengan mudah.

Integritas dan kapasitas seorang pengacara yang khusus menangani perceraian baru teruji ketika kasus perceraian yang ditangani menyimpan konflik. Entah itu karena adanya masalah hak asuh anak, atau masalah gono gini, atau bahkan terjadinya peristiwa pidana (KDRT) dalam perkawinan, atau peristiwa pidana lainnya seperti penelantaran, dst.

Ujian Pengacara Perceraian

Pada kasus-kasus seperti diatas, pengacara akan diuji integritasnya, untuk menempatkan keadilan dan kebenaran diatas segalanya. Termasuk memberi kesadaran client nya ketika client nya berada pada posisi yang tidak benar. Kapasitas nya juga akan diuji karena pada kasus-kasus yang memiliki kompleksitas seperti diatas, akan dibutuhkan pengetahuan hukum diluar hukum perkawinan (termasuk hukum perceraian di dalamnya).

Jika pengacara tersebut hanya asik menyelesaikan kasus-kasus perceraian saja, dan tidak mau tahu terhadap aspek hukum lainnya (termasuk pidana), maka client lah yang akan menjadi korban, dan masalah hukum nya tidak terselesaikan secara tuntas. Perceraian yang dilakukan, bisa jadi masih akan meninggalkan masalah di kelak kemudian hari.

Ada banyak kasus dimana client (umumnya wanita), menjalani proses perceraian dimana sebelum perceraian itu sendiri telah menjadi korban penelantaran, termasuk anak-anaknya, selama bertahun-tahun. Jika kita hanya menjadi pengacara ignorant (tidak mau tahu), maka yang akan dilakukan adalah hanya mendampingi proses perceraian tersebut tanpa antisipatif terhadap sejarah perjalanan perceraian itu sendiri yg telah diwarnai aspek pidana penelantaran. Dan perceraian akan terjadi disertai masalah yang telah ada sebelumnya, yakni penelantaran. Artinya setelah bercerai, pihak wanita akan terlantar karena hak-hak nya dilanggar (tidak dipenuhi).

Sehingga, pada akhirnya, seorang pengacara perceraian perlu memahami secara mendetail, yang mana utk itu dibutuhkan pemahaman hukum di luar bidang hukum perceraian itu sendiri, tidak cukup hanya sebagai ‘tukang beracara’. Artinya tidak cukup hanya cakap mendampingi client menjalani persidangan, melainkan juga harus cakap memahami hukum materiil perkawinan/perceraian, termasuk memiliki pengetahuan di luar hukum perceraian.

Masalah Integritas

Barangkali tidak banyak yang menyadari bahwa menangani kasus perceraian juga dibutuhkan integritas yang tinggi. Bahwa perceraian bukanlah sekedar kasus untuk diproses oleh seorang pengacara. Melainkan, pengacara juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir bagi client-nya, diatas kepentingan ekonominya sendiri. Perkawinan tetap perlu diselamatkan, hal ini khususnya sesuai dengan ajaran agama (Islam).

Jangan sampai misalnya, perceraian terjadi hanya karena faktor emosi kedua belah pihak atau salah satu pihak saja. Yang mana faktor emosi, hanya akan meninggalkan penyesalan dan kerusakan kelak di kemudian hari, yang mana hal tersebut sudah terlambat untuk diperbaiki.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut diataslah, pentingnya seorang pengacara untuk memiliki integritas pribadi yang tinggi. Jangan sampai setelah perceraian, pihak wanita/istri dan anak-anaknya terlantar karena kewajiban suami tidak ditunaikan.

Kapan Perlu Menempuh Jalur Hukum?

Pada dasarnya, hukum hanya merupakan salah satu norma saja yang berlaku dalam masyarakat, di samping norma-norma lainnya. Norma agama, norma adat, kesusilaan, adalah norma-norma yang hidup berdampingan dengan norma hukum, bahkan mendahului norma hukum dalam arti norma hukum, pada dasarnya mengambil norma-norma dari norma-norma tersebut utk ditegaskan atau dipositifkan.

Hukum sebagai norma, dibutuhkan dalam menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, sebagai alat untuk memutuskan perkara ketika terjadi konflik di dalam masyarakat (spy kembali tertib). Hanya saja, hukum sebagai buatan manusia, tidak pernah sempurna. Apa yang dihasilkan, tidak selalu memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat. Hanya saja solusi tersebut tetap perlu ditempuh karena tidak ada pilihan lain.

Adalah sempurna jika setiap orang mematuhi seluruh perintah agama, mengikuti nilai-nilai kesusilaan (etis), sehingga tidak perlu lagi ada norma hukum. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena mereka, anggota masyarakat yang baik, akan menjadi korban dari anggota lain yang berbuat jahat misalnya. Mereka yang patuh bisa menjadi korban mereka yg melanggar norma-norma tersebut.

Akhirnya, diperlukan norma hukum, dengan catatan, norma hukum sebagai pilihan terakhir penyelesaian konflik, khususnya hukum pidana, berlaku ultimum remidium, sebagai solusi terakhir jika solusi dari bidang hukum lain tdk bisa menyelesaikannya lagi.

Dalam prakteknya, beberapa point berikut bisa menjadi pertimbangan sebelum menempuh jalur hukum:

  1. Jika benar-benar tidak ada pilihan lagi. Tidak bisa mediasi lagi. Tidak ada jalur non-litigasi (jalur di luar pengadilan) yang bisa ditempuh lagi. Maka apa boleh buat, selesaikan lewat pengadilan. Contoh kasus: kasus wanprestasi pemborongan. Kedua belah pihak (pemborong, dan pemberi pekerjaan) tidak sepakat lagi, baik lewat mediasi maupun non litigasi lainnya. Maka pilihan terakhir adalah jalur pengadilan.
  2. Jika pihak lawan tidak ada itikad baik lagi. Memang itikadnya sudah buruk. Contoh: debitur tidak mau bayar utang, dan ngotot tidak mau bayar. Maka jalan terakhir adalah ke pengadilan, ajukan gugatan wanprestasi.
  3. Jika manfaatnya masih lebih besar daripada biayanya. Bagaimanapun, beracara di pengadilan membutuhkan biaya. Jika biayanya lebih besar daripada manfaatnya lebih baik tinggalkan pilihan ke pengadilan. Jika masih lebih besar manfaatnya, maka silakan tempuh jalur pengadilan.
  4. Jika pihak lawan perlu diberikan pelajaran. Ada banyak kasus dimana pelanggarannya kecil nilainya, tapi pelaku sering merugikan dan membuat kesal warga lainnya. Bisa digunakan jalur perdata ataupun pidana.
  5. Jika menempuh jalur pengadilan diharapkan memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang berperkara. Adakalanya proses pengadilan itu sendiri mampu menjerakan dan memberikan pelajaran bagi pihak pelanggar hukum.

Kapan Perlu Menggunakan Jasa Pengacara ?

Pada dasarnya, pengadilan adalah milik semua kalangan, karena hukum itu sendiri ditujukan utk mengatur seluruh anggota masyarakat. Sehingga pengadilan, sebagai tempat ditegakkannya hukum, dan keadilan, adalah juga tempat masyarakat luas, bukan hanya milik sebagian kalangan apalagi hanya milik pengacara atau aparat penegak hukum. Sama sekali bukan.

Itu mengapa hukum acara kita mempermudah masyarakat untuk mengakses pengadilan ketika menghadapi masalah yang ingin diselesaikan melalui jalur hukum, baik perdata maupun pidana. Hanya saja karena perbedaan karakter bidang hukum, yakni antara pidana dan perdata (untuk ringkasnya), dibedakan cara mengaksesnya. Pada hukum perdata, dimana sifatnya privat, individu yang menghadapi masalah hukum, bisa langsung melakukan gugatann lewat pengadilan, dan berhadapan dengan tergugatnya secara langsung (berhadap-hadapan, antara tergugat dan penggugat, tidak harus diwakili pengacara).

Pada hukum pidana, pelapor atau korban yang merasa menjadi korban dari perbuatan pidana pelaku, tidak bisa langsung ke pengadilan. Melainkan lapor terlebih dahulu ke polisi, yang akan diteruskan ke kejaksaan. Barulah nanti JPU melakukan tuntutan terhadap pelaku lewat pengadilan. Pelapor/korban tidak perlu terlibat lagi dalam hal penuntutan.

Lalu kapan seseorang perlu menggunakan jasa pengacara?

  1. Ketika client tidak memahami norma hukum yang berlaku, dan tidak menguasai logika hukum. Norma hukum adalah khas (karena ada hukum positif yg berlaku). Berbeda dengan norma lain spt norma etika, kesusilaan, tdk terdapat hukum positif yg berlaku (hukum yg ditetapkan oleh penguasa).
    Demikian juga logika hukum, memiliki penalaran yg khas, tidak selalu sama dengan logika umum, dimana premis mayornya adalah mengikuti norma hukum yg berlaku, atau asas hukum yg melandasinya.
  2. Ketika client beresiko melanggar hukum, ketika akan/sedang memperjuangkan hak hukumnya. Contoh: menagih piutang. Karena caranya menagih pihutang ataupun bentuk prestasi lainnya, menyalahi hukum, justru berakibat terjerat masalah hukum (pidana). Dalam hal ini, lebih baik menggunakan jasa pengacara, yang akan memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, baik lewat non-litigasi (diluar pengadilan) maupun litigasi. Banyak kasus yg kami terima, sudah telanjur menjadi masalah hukum. Kreditor yang seharusnya memiliki hak terhadap prestasi (piutangnya tidak dibayar oleh debitor, si penerima utang), malah dilaporkan pidana.
  3. Ketika client menghadapi masalah pidana, baik baru sebagai terlapor, maupun ketika telah menjadi tersangka, apalagi terdakwa. Hukum pidana memiliki norma-norma yang ketat, yang tidak semua orang memahaminya. Contoh: untuk meringankan hukuman, atau bahkan menghapuskan pidana, terdapat norma-norma dalam hukum pidana yang khusus mengaturnya, sehingga tidak asal menggunakan logika umum, melainkan harus sesuai dengan norma dan logika hukum yang berlaku. Ada norma-norma yang bisa penghapus pidana, baik itu sebagai pembenar terhadap perbuatannya, ataupun pemaaf. Atau logika pembuktian dalam hukum pidana yang juga memiliki kekhususan dalam persidangan (hukum acara pidana). Dalam hal ini, adalah sangat penting menggunakan jasa pengacara, baik utk pembelaan dari dakwaan dan tuntutan, ataupun pemaaafan.
  4. Ketika menghadapi pemeriksaan, baik sebagai pelapor, atau apalagi sebagai terlapor. Sebagai pelapor pun perlu menggunakan jasa pengacara, mengingat melapor juga memiliki resiko nya sendiri (yakni jika tidak terbukti, bisa menjadi bumerang). Sedangkan sebagai terlapor, adalah sangat penting untuk memberikan keterangan yang benar, dan tidak menjerumuskan diri sendiri. Adakalanya dalam pemeriksaan, mungkin karena grogi, atau gugup, memberikan keterangan yang menjerumuskan diri sendiri. Sehingga dengan didampingi pengacara, menjadi lebih tenang dan aman memberikan keterangan.

Pengacara Khusus Tipikor

Sebagaimana kami sampaikan dalam tulisan sebelumnya, setiap pengacara pada dasarnya memiliki kekhususan tersendiri, artinya ada bidang-bidang hukum yang dia memang mendalaminya, entah itu karena skripsinya dulu tentang bidang tersebut, atau tesisnya, atau bahkan disertasinya, atau karena kebetulan banyak menangani kasus di bidang tersebut.

Kemudian, setiap bidang hukum juga memiliki ke-khas-an tersendiri. Hukum pidana, berbeda jauh dengan hukum perdata, dalam banyak hal. Misalnya di perdata penggugat berhadapan dengan tergugat secara langsung, atau jika sama sama menggunakan pengacara, maka akan terjadi pengacara berhadapan dengan pengacara, maka di dalam hukum pidana, tergugat (diwakili oleh penasihat hukum atau pengacara) berhadapan dengan JPU (jaksa penuntut umum).

Dalam hukum tipikor (sebagai uu lex spesialis, yakni uu yang bersifat khusus, diluar pidana umum, atau KUHP), terdapat banyak kekhususan yang tidak banyak dipahami oleh pengacara pada umumnya atau pengacara yang biasa menangani pidana umum (tipikor termasuk pidana khusus). Sehingga adalah mutlak bagi seorang client yang tersangkut kasus tipikor untuk menggunakan jasa pengacara yang memiliki kemampuan di bidang hukum tipikor (UU NO 20/2001 jo 31/99). Memahami konsep-konsep dasarnya, hingga sejarahnya, agar mampu memberikan pembelaan/argumentasi hukum yang baik bagi client nya.

Sebagaimana diketahui, 80% lebih mereka yang terjerat kasus tipikor, dijerat dengan dua pasal utamanya saja, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Dua pasal tersebut boleh dibilang sebagai pasal sapujagat nya hukum tipikor. Meskipun perbuatan korupsi sesungguhnya memiliki banyak bentuk, termasuk suap menyuap, gratifikasi, dst, namun dua pasal tsb lah yang paling banyak digunakan baik oleh KPK maupun oleh kejaksaan untuk melakukan dakwaan dan penuntutan.

Kebetulan kantor kami juga ada tenaga yang menguasai bidang hukum tipikor. Dimana hal tersebut merupakan keuntungan tersendiri jika ada client yang membutuhkan pendampingan kasus tipikor.

Panduan Memilih Pengacara Yang Baik

Featured

Memilih pengacara, yang baik khususnya, boeh dibilang gampang-gampang susah. Gampang karena jumlahnya ada sangat banyak, terutama di era multi-bar (organisasi advokat tidak lagi tunggal, ada puluhan wadah advokat) sekarang ini. Sulit karena justru jumlahnya yang terlalu banyak, semakin sulit bagi seorang client untuk mendapatkan pengacara yang baik.

Berikut ini tip-tip sederhana untuk memilih pengacara yang baik:

  • Pilih pengacara yang sesuai dengan bidang masalah hukum yang dihadapi. Tidak ada pengacara yang ahli di seluruh bidang hukum. Jika anda menghadapi masalah perdata, maka adalah sia-sia jika pengacara yang mendampingi adalah pengacara yang spesialis di bidang pidana. Tentu ybs juga memahami masalah perdata karena di perkuliahan, semua pengacara juga diberikan kuliah dasar-dasar baik perdata maupun pidana. Namun setiap pengacara pada dasarnya memiliki minat tersendiri (khusus).
    Memilih pengacara yang sesuai dengan bidang yang dihadapi client, adalah kunci pertama dan utama dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi secara efektif. Salah memilih, sama spt anda memilih dokter spesialis jantung sedangkan masalah yg dihadapi adalah masalah lambung misalnya. Sehingga pertama-tama perlu tahu dahulu, pengacara yang dituju ahli di bidang apa, dan jangan segan2 bertanya. Jika ada pengacara yang mengaku ahli di semua bidang, sebaiknya abaikan saja. Terlalu sulit dipercaya.
  • Perhatikan sikap pengacara dalam memberikan konsultasi. Apakah ybs lebih banyak menggali permasalahan yg anda hadapi, ataukah sibuk dengan nego biaya perkara? Pengacara yang hanya concern thdp fee, alias bahas masalah duit melulu, sebaiknya hindari saja. Besar kemungkinan ybs tdk peduli dgn masalah yg anda hadapi dan lebih memikirkan pendapatan ybs dari kasus yg anda hadapi. Itu satu hal. Hal lainnya, biasanya yg spt ini juga lebih suka menempuh jalur ‘belakang’ drpd menyelesaikannya sesuai dengan hukum yg berlaku. Dimana hal tsb artinya melanggar hukum, dan bisa membengkak sangat besar biaya perkara yg dihadapinya. Sehingga, lebih baik, hindari saja.
  • Pastikan sang pengacara memahami masalah yang anda hadapi. Tanpa pemahaman thdp masalah yg anda hadapi, tdk mungkin memberikan solusi hukum yg baik. Jika sudah yakin pengacara telah memahami masalahnya dengan baik, baru boleh bicara tentang fee. Jika tidak memahami masalahnya dgn baik, maka bisa dipastikan tarif yg ditawarkan adalah asal-asalan.
  • Pastikan biaya perkaranya masuk akal. Adakalanya biaya yang diajukan sangat tinggi sedangkan perkara yang dihadapi sebenarnya sepele. Hal ini terutama pada masalah pidana, dimana client seringkali dalam posisi terjepit dan cenderung mengiyakan berapapun tarif yg disodorkan.
  • Pastikan scope pekerjaannya. Ada banyak tahap dalam proses hukum, dan setiap pengeluaran perlu jelas penggunaannya. Jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tertimpa masalah hukum, masih diporotin dalam menjalani proses hukumnya.
  • Terakhir, dan paling penting, pastikan pengacaranya amanah. Bisa dipercaya. Tidak kongkalikong dengan lawan anda. Mampu menjaga kepercayaan client nya. Memiliki integritas. Bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah hukum anda.Sekalipun ybs sangat ahli di bidangnya, terbaik keilmuannya, namun jika tidak amanah, bisa menjadi berbahaya bagi client nya.

Pengacara Terbaik di Surabaya

Featured


Bidang Hukum Terlalu Luas: Kapasitas Manusia Terbatas

Pada dasarnya, menurut pendapat kami, tidak ada predikat khusus yang melekat sebagai pengacara terbaik di Surabaya. Pada dasarnya setiap pengacara memiliki spesialisasi / keahlian di bidang nya masing-masing.

Bidang hukum sangatlah luas. Mulai dari perdata, pidana , Hukum administrasi, Tata Negara, dst. Itu pun masing-masing masih memiliki banyak cabang. Perdata misalnya, bisa terdiri dari bidang perceraian, waris, pertanahan, agraria, bisnis, dst. Sangat Luas bukan? Adalah kecil kemungkinan ada satu orang pengacara menguasai seluruh bidang hukum yang ada.

Pengacara Spesialis di Bidang Hukum Tertentu
Sehingga, seorang pengacara, boleh jadi akan mampu menjadi seorang pengacara terbaik, di salah satu bidang/cabang hukum, namun hampir tidak mungkin menjadi seorang pengacara terbaik di seluruh bidang hukum. Jangankan pengacara, akademisi hukum sekalipun juga umumnya hanya menguasa 1-2 bidang hukum tertentu.

Kami sendiri, dengan kesadaran diatas (bahwa tidak mungkin menjadi ahli di semua bidang hukum), maka memilih untuk merekrut pengacara-pengacara terbaik di beberapa bidang tertentu. Contohnya: kami memiliki pengacara yang ahli menangani kasus PHI (perselisihan hubungan industri, ketenagakerjaan). Ada juga yang ahli di bidang perdata khususnya perkawinan dan waris (termasuk perceraian, hak asuh anak, gono gini, dst) Atau juga di bidang hukum perikatan (perjanjian, termasuk hutang piutang, utang macet, dst), dan hukum pidana.

Bidang hukum sendiri, umumnya membedakan adanya hukum formil dan materiil. Hukum perdata misalnya, ada hukum perdata formil, ada hukum perdata materiil. Yang pertama (formil) menyangkut ketrampilan beracara di pengadilan, sedangkan yang kedua (materiil) menyangkut penguasaan konsep-konsep dalam hukum perdata.

Pengacara Perlu Update keilmuan hukum nya.
Sehingga adakalanya seorang pengacara ahli di bidang hukum perdata formil karena misalnya jam terbangnya yang tinggi, tapi bisa jadi penguasaan konsep-konsep mendasar dalam hukum perdata materiilnya tertinggal karena untuk menjadi ahli di bidang ini, ybs perlu banyak membaca buku-buku perdata. Itu mengapa, seorang pengacara perdata yang tinggi jam terbang nya di pengadilan, tidak selalu beriringan dengan penguasaan konsep-konsep hukum perdata nya.

Demikian pula terjadi di bidan hukum pidana. Ada hukum pidana formil, ada hukum pidana materiil. Bisa terjadi pengacara yang jam terbangnya tinggi, artinya dia banyak di lapangan hukum pidana, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, hingga pengadilan, namun tidak selalu menguasai konsep-konsep hukum pidana materiil.

Berangkat dari hal tersebut diatas, client perlu belajar memahami masalah spesialisasi seorang pengacara supaya tidak keliru memilih pengacara. Hotman Paris misalnya, pengacara kondang tersebut ahli di bidang hukum kepailitan. Apakah beliau ahli di bidang pidana umu misalnya? bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Yang pasti beliau pasti mampu bersaing di bidang hukum kepailitan, namun belum tentu di bidang lainnya.

Sehingga client perlu tahu, bahwa yang dia butuhkan sebenarnay bukan seorang pengacara yang terbaik di seluruh bidang hukum. Melainkan cukup di bidang dimana client tersebut menghadapi masalahnya. Misalnya, client menghadapi masalah perceraian, maka carilah pengacara yang ahli di bidang perceraian. Jangan sampai menggunakan jasa pengacara yang ahli di bidang pidana misalnya. Ataupun sama sebaliknya. Client menghadapi masalah pidana, namun ditangani oleh pengacara yang ahli di bidang perceraian. Bisa berantakan.

Mengapa Mengurus Perceraian Menggunakan Pengacara?

Bagi mereka yang memahami hukum perdata, khususnya hukum perkawinan, tentu tidak ada masalah untuk mengurus sendiri proses perceraiannya. Namun meskipun memahami hukum perkawinan, karena pernah kuliah di fakultas hukum misalnya, namun tidak selalu sempat mengurus perceraiannya sendiri karena kesibukan kantor atau karena tuntutan pekerjaan. Mengapa? proses perceraian, adakalanya berjalan sangat panjang dan bertele-tele. Adakalnya waktu habis seharian menunggu sidang, hanya untuk satu kali persidangan.

Apalagi bila ditambah perceraiannya terdapat kompleksitas yang tinggi, misalnya terjadi KDRT, atau perebutan hak asuh anak, atau harta gono gini, atau ada perlawanan dari pihak pasangan. Proses persidangan bisa menjadi semakin panjang dan rumit. Bisa terjadi sidang hingga lebih dari 10x. Bisa dibayangkan waktu yang dihabiskan utk mengurusnya?

Itu baru satu hal yg perlu menjadi perhatian (waktu dan biaya yang hilang) akibat proses perceraian. Point kedua yang perlu menjadi perhatian adalah, khususnya bagi mereka yang tidak memahami hukum, sering sekali kami mendapati seorang penggugat atau tergugat menjadi korban akal-akalan dalam proses perceraian tersebut. Ada begitu banyak cara, akal-akalan utk mengelabui proses hukum, utk menipu lawan masing-masing. Entah itu dengan motif ekonomi (demi harta gono gini misalnya), atau karena motif hak asuh anak, atau motif-motif lainnya. Dimana dengan akal-akalan tsb, lawannya bisa dipastikan akan menjadi korban proses hukum perceraian tsb.

Dua point utama tersebut, saya rasa, sudah cukup untuk menjadi sebab-sebab utama bagi mereka yg akan menempuh perceraian utk menggunakan jasa pengacara. Hal ini terutama jika pihak lawannya telah menggunakan jasa pengacara juga. Dengan menggunakan jasa pengacara dalam kasus perceraian, akan meminimalisir menjadi korban, terjaga hak-hak nya (tidak terlanggar, atau diakali), dan bisa menghemat waktu dan biaya.

Dengan menggunakan jasa pengacara, client tidak perlu harus hadir pada setiap persidangan. Yang wajib hanya sidang pertama (mediasi). Sisanya bisa diwakili oleh pengacaranya sampai akta cerai keluar. Sehingga dengan demikian, client bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Pekerjaan nya tidak terganggu. Jika ada aspek pidana nya, pengacara juga bisa membantu melaporkan.

Sehingga bisa dilihat, ada banyak manfaat menggunakan jasa pengacara dalam menyelesaikan kasus perceraian.

Menyelesaikan Masalah Hutang Lewat Jalur Hukum

Ada banyak client menghadapi masalah hukum akibat hutang. Bagi debitor bisa berakibat bermacam-macam, mulai dari rumah tangga berantakan, harta benda habis, hingga rumah tersita. Sedangkan kreditor, menghabiskan waktu dan tenaga tidak sedikit untuk menyelesaikan masalah hutang (piutang nya). Bahkan tidak jarang kita dapati di media, sudah piutangnya tidak terbayar, si kreditor malah dipidanakan akibat cara penagihan nya yang dianggap melanggar hukum (pidana).

Hutang piutang, pada dasarnya adalah bentuk interaksi sosial, kreditor memberikan pinjaman uang kepada debitor yang sedang membutuhkan. Adakalanya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut disertai jaminan. Dimana jaminan, bisa berupa barang bergerak, bisa tidak bergerak (tanah dan rumah). Jaminan, adakalanya menambah kompleksitas masalah jika tidak memahami seluk beluk hukumnya. Misalnya, jaminannya berupa mobil. Ternyata jaminan tsb masih belum lunas alias masih terikat fidusia perusahaan leasing. Sehingga bukannya mendapatkan piutangnya terbayar, malah dilaporkan pidana penggelapan atau penadahan.

Sehingga, masalah utang piutang memang seharusnya disikapi dengan hati-hati spy tdk terjerat masalah hukum. Adakalanya debitornya nakal dan sengaja menjebak, memancing emosi kreditor. Sehingga kreditor nya terpancing emosi dan melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum.

Itu mengapa jika hutang piutang sebaiknya diselesaikan lewat cara-cara yang telah diatur oleh hukum. Terutama ketika utang tersebut macet (kredit macet) spy aman dari jebakan pidana.Bisa menggunakan pengacara atau LBH yang biasa menangani hutang piutang.

Ada banyak client menghadapi masalah hukum akibat hutang. Bagi debitor bisa berakibat bermacam-macam, mulai dari rumah tangga berantakan, harta benda habis, hingga rumah tersita. Sedangkan kreditor, menghabiskan waktu dan tenaga tidak sedikit untuk menyelesaikan masalah hutang (piutang nya). Bahkan tidak jarang kita dapati di media, sudah piutangnya tidak terbayar, si kreditor malah dipidanakan akibat cara penagihan nya yang dianggap melanggar hukum (pidana).

Hutang piutang, pada dasarnya adalah bentuk interaksi sosial, kreditor memberikan pinjaman uang kepada debitor yang sedang membutuhkan. Adakalanya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut disertai jaminan. Dimana jaminan, bisa berupa barang bergerak, bisa tidak bergerak (tanah dan rumah). Jaminan, adakalanya menambah kompleksitas masalah jika tidak memahami seluk beluk hukumnya. Misalnya, jaminannya berupa mobil. Ternyata jaminan tsb masih belum lunas alias masih terikat fidusia perusahaan leasing. Sehingga bukannya mendapatkan piutangnya terbayar, malah dilaporkan pidana penggelapan atau penadahan.

Sehingga, masalah utang piutang memang seharusnya disikapi dengan hati-hati spy tdk terjerat masalah hukum. Adakalanya debitornya nakal dan sengaja menjebak, memancing emosi kreditor. Sehingga kreditor nya terpancing emosi dan melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum.

Itu mengapa hutang piutang sebaiknya diselesaikan lewat cara-cara yang telah diatur oleh hukum. Terutama ketika utang tersebut macet (kredit macet) spy aman dari jebakan pidana.Bisa menggunakan pengacara atau LBH yang biasa menangani hutang piutang.

Masalah Pinjol (Pinjaman Online)

Ada banyak client yang datang ke kantor kami karena menghadapi masalah pinjol alias pinjaman online. Masalah utamanya pada umumnya adalah client ini menghadapi masalah teror yang dilakukan oleh debt collector dari perusahaan fintech nya alias pemberi utangnya dalam melakukan penagihan utang.

Pinjol sebagaimana namanya, pada dasarnya adalah merupakan peristiwa hukum perdata berupa pinjam meminjam uang, alias hutang piutang. Pada dasarnya merupakan peristiwa hukum biasa saja. Namun dalam pelaksanaannya, banyak berkembang menjadi masuk ke wilayah-wilayah pidana, khususnya yang dilakukan dalam hal penagihan hutang debitor.

Lahirnya pinjol sendiri sebenarnya dilandasi oleh niat yang baik, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman pada saat yang mendesak dan cepat dimana meminjam ke bank konvensional tidak mudah dilakukan dan panjang prosesnya. Sehingga pinjol sebenarnya menawarkan solusi yang mengena. Hanya saja, ada ekses-ekses yang tidak tertangani dengan baik khususnya dalam hal penagihan nya. Ditambah pula, bunga yang dikenakan seringkali mencekik leher debitor. Sedangkan debitor sendiri karena dalam kondisi terdesak, seringkali mengabaikan masalah bunga tersebut.

Banyak diantara client kami yang datang, memiliki pinjol di beberapa perusahaan sekaligus. Bahkan adakalanya diatas 10 tempat sekaligus. Sehingga pinjaman nya mencapai puluhan juta rupiah (dimana kadang pinjaman asalnya bisa jadi hanya belasan juta, karena bunga pinjaman nya menjadi beranak menjadi puluhan juta).

Dampaknya menjadi panjang. Ada yg dipecat dari perusahaannya. Ada yang keluarganya berantakan. Ada yang rusak reputasinya. Rusak nama baiknya. dst hanya karena pinjaman yang tak seberapa nilainya pada awalnya.

Apa yg kami sarankan pada client kami tersebut? kami menyarankan point-point sbb:

  1. pada prinsipnya utang wajib dibayar. bahwa debitor tidak sanggup membayar lagi, maka kami bantu mintakan keringanan, restrukrisasi, jika perlu pemotongan pinjaman pokok. yang penting sesuai dengan kemampuan, dan yang penting: harus adil. Karena hampir seluruh client kami yg menghadapi masalah pinjol, pinjaman yang diterima tdk sesuai dengan perjanjian awal. Misalnya: perjanjiannya pinjaman adalah 1 jt, yg diterima seringkali dibawah 800rb,, bahkan 700rb. Pilihannya: lengkapi pinjamannya, atau batalkan perjanjiannya.
  2. dalam rangka menyelesaikan pinjaman online tsb, kami akan meminta alamat kantor masing-masing fintech nya utk mengirimkan surat-suratnya (yg mana belum pernah ada perusahaan fintech yg memberikan alamat yg jelas, shg kami yg akan mengirimkan surat pengajuan keringanan, penyelesaian, atau bahkan somasi terhadap perilaku debt collector nya punt tidak pernah kami dapatkan)
  3. yg penting ada itikad baik utk menyelesaikan pinjaman sesuai kemampuan dan adil, masalah debt collectornya melakukan terror, itu adalah wilayah tersendiri, yakni wilayah hukum pidana. Tindakan meneror, mengancam, mempermalukan (mencemarkan nama baik), penghinaan, adalah perbuatan pidana. Untuk yg menghadapi teror dari debt collector, sampaikan bahwa perbuatannya itu termasuk perbuatan pidana, dan ancaman pidananya berat. Sampaikan pula bahwa anda berniat baik dan mau menyelesaikan hutang, asalkan adil (jumlahnya sesuai), dan jika bunganya mencekik, ajukan pemotongan bunga.
  4. pegang prinsip bahwa hutang piutang adalah perkara perdata. tdk ada urusan dgn penjara. jika kreditor melakukan penagihan dgn cara2 yg tdk manusiawi, itu sudah masalah pidana. namun dengan ini, kami tdk menghendaki debitor utk berperilaku tdk bertanggung jawab. bgmnpun utang wajib dibayar lunas. pelanggaran thdp asas tsb akan merusak sendi sendi masyarakat (orang tdk akan mau membantu orang lain dgn memberikan utaang, krn takut dipidana ketika menagih).
  5. Kemungkinan besar, pinjaman fintech ke nasabah2nya telah dibackup asuransi. Sehingga sebenarnya mereta telah berhitung terhadap kredit yg akan macet di kemduian hari.

Tarif Pengacara Surabaya dan Pengacara Perceraian

Featured

Sebagai informasi bagi publik, berdasarkan pengalaman dan pengamatan kami sebagai praktisi hukum yang berdomisi di Surabaya, kami sampaikan beberapa tarif yang biasa dipasang oleh rekan-rekan pengacara kami di Surabaya.

Karena data ini hanya bersifat pengamatan informal, bukan melalui penelitian resmi, maka akurasinya bisa jadi tidak akan terlalu tinggi. Namun boleh dipakai sekedar informasi pembanding saja.

Pada dasarnya, tarif berbeda atau bervariasi sangat tinggi range-nya, dengan berbagai faktor yg mempengaruhinya. Mulai dari kualitas pengacara itu sendiri, kerumitan kasusnya, biaya operasional nya, dst. Dan kasusnya sendiri tidak pernah ada yang sama persis, sehingga sebenarnya adalah tidak mungkin membuat atau menentukan satu tarif tunggal.

Berikut tabel sederhana tarif pengacara di Surabaya berdasarkan pengamatan sekitar:

Kasus Perceraian5-10 jt
Pidana Umum3-8jt
Pidana Khusus 5-10jt
Hutang Piutang3-10 jtplus success fee
Pertanahan5-10jtplus success fee
Gugatan PMH5-20jtplus success fee
Gugatan Wanprestasi5-10jtplus success fee
KDRT0-3jt
UU ITE1-5jt

Angka-angka diatas tidak bisa dijadikan patokan resmi, karena setiap kasus pada dasarnya adalah unik, dan kondisi setiap client tidak lah sama. Terhadap client yang tidak mampu (dibuktikan dengan SKTM), banyak LBH yang menyediakan jasa secara probono ataupun prodeo (cuma-cuma). Contoh: Perceraian, variasinya bisa sangat berbeda-beda pada tiap kasus. Adakalanya berjalan sangat sederhana terutapa jika kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk bercerai, dan tidak terdapat harta gono gini untuk dibagi, atau tidak ada perebutan hak asuh anak. Kasusnya bisa sangat berbeda jauh ketika terjadi perlawanan salah satu pihak, disertai pula perebutan hak asuh anak, dst sehingga persidangan menjadi sangat panjang dan berlarut-larut, disertai pembuktian yang rumit di persidangan, apalagi dengan banyaknya saksi-saksi yang perlu dihadirkan dalam persidangan, membuat biaya perceraian membengkak.

Maka sebelum client memutuskan untuk bercerai, kami berusaha memastikan jika bercerai adalah keputusan kedua belah pihak. Bahkan sebelumnya, kami perlu memastikan apakah bercerai benar-benar tidak bisa dihindari, apakah masih ada kemungkinan untuk rujuk?

Adakalanya client datang konsultasi dalam kondisi emosi dan ingin melakukan gugatan cerai. Namun setelah beberapa hari kemudian, emosinya reda dan gugatan dicabut. Di satu sisi, kami turut gembira jika client kami berhasil rujuk dan membatalkan perceraian nya sehingga keluarganya tetap utuh. Disisi lain, kami menyayangkan keputusan yg emosional dan terburu-buru (karena pendaftaran gugatan membuat uang client hangus). Tentu saja uang yang hangus tidak ada artinya dibandingkan dengan kembali bersatunya keluarga client. Namun supaya tidak sia-sia uang dan emosinya, maka kami selalu menyarankan untuk mengusahakan rujuk terlebih dahulu, dan memastikan cerai adalah benar-benar solusi terakhir.