Hukum Pidana dan Pengacara : Sebagai Upaya Terakhir

Adakalanya client datang kepada kami, utk meminta jasa pendampingan. Bukan sebagai terlapor. Melainkan ingin melaporkan pihak lain sebagai terlapor. Melapor pidana tentunya.

Pada dasarnya, melapor adalah hak hukum setiap orang yang merasa dirugikan secara pidana oleh pihak lain. Sehingga betul kami tidak berhak menghalangi.

Namun, sudah menjadi keyakinan kami, bahwa hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai ultimum remidium. Artinya sebagai jalan terakhir bila upaya lain tidak memberikan solusi lagi.

Hal tersebut kami lakukan, baik ketika client kami datang sebagai terlapor, ataupun sebagai pelapor. Hal tersebut adalah sebagai usaha menghindari penggunaan bazoka utk membunuh nyamuk. Artinya, tidak menggunakan usaha terlalu besar utk menyelesaikan masalah yang kecil.

Adakalanya masalah tampak besar ketika kita melihatnya dalam suasana hati yg emosional. Sehingga keputusan yg kita ambil tidak lagi rasional. Akibatnya, penggunaan hukum pidana menjadi usaha yg berlebihan untuk menyelesaikan masalah kecil. Kerusakan yg ditimbulkan terlalu besar dibandingkan masalahnya itu sendiri.

Hukum pidana, adalah hukum yg keras, sekalipun kita semua telah berusaha membuatnya lunak dengan berbagai upaya. Namun pidana, sebagai penjatuhan nestapa terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana, bagaimanapun adalah ibarat mengiris daging sendiri.

Karena yg kita jatuhi pidana tersebut juga adalah merupakan anggota masyarakat kita itu sendiri. Bahkan di banyak kasus, seringkali adalah orang2 terdekat mereka sendiri (suami, istri, keluarga sendiri, teman sendiri, dst).

Maka dari itu, dalam menggunakan hukum pidana terhadap client kami, kami selalu berusaha meredam emosi mereka terlebih dahulu. Agar tdk timbul penyesalan di waktu yang akan datang.

Hukum pidana, tidak selalu efektif terhadap semua masalah. Artinya, tidak semua masalah akan selesai dgn baik dengan jalan menggunakan hukum pidana.

Hukum pidana memiliki keterbatasan. Dia hanya fokus pada bgmn menjatuhkan sanksi pada pembuat pidana. Sangat sedikit concern nya terhadap korban misalnya. Atau pada efektivitas penjatuhan sanksi tersebut terhadap masalah yg dihadapi.

Maka ketika client datang dan mengharapkan kami utk menggunakan pendekatan hukum pidana, maka kami coba lakukan analisis terlebih dahulu, apakah benar masalah yg dia hadapi membutuhkan solusi hukum pidana?

Pertanyaan utamanya selalu adalah, apakah sebenarnya isu yg dihadapi oleh client kami tersebut?

Bahkan ada banyak waktu kami mempertanyakan, apakah perlu menggunakan pendekatan hukum? Jangan-jangan pendekatan diluar hukum bisa jauh lebih efektif? Pendekatan kekeluargaan misalnya? Musyawarah? Mediasi?

Jikapun masuk ke jalur hukum, maka tidak serta merta melompat ke pendekatan hukum pidana. Bisa jadi kami akan mencoba menganalisis apakah pendekatan hukum perdata bisa lebih efektif misalnya?

Client kami sarankan untuk berhati-hati jika ada penasihat hukum, atau pengacara yang bernafsu untuk membawa setiap masalahnya masuk ke jalur hukum, terutama membawa ke jalur hukum pidana.

Mengapa? Menempuh jalur hukum pidana perlu persiapan ekstra, memerlukan persiapan pembuktian yang cermat. Agar tidak menjadi bumerang si client.

Penasihat hukum atau advokat yang bernafsu membawa ke jalur hukum, kami khawatirkan tidak terlalu berorientasi pada kepentingan atau keselamatan client.

Adakalanya masukan kami tidak memenuhi harapan atau emosi client, namun kami tetap berpendapat, bahwa kami memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan client agar tidak terjerumus di belantara hukum.

Masalah Perselingkuhan Bisakah dipidana?

Pertanyaan:

Bisakah perselingkuhan dipidanakan?

Jawaban:

Seluk Beluk Hukum dalam Perselingkuhan

Pada dasarnya, istilah perselingkuhan tidak dikenal dalam konsep hukum pidana kita. Artinya, karena tidak ada pengaturan pidana tentang perselingkuhan, maka sesuai dengan asas legalitas, maka tidak bisa menjatuhkan pidana terhadap perselingkuhan.

Namun demikian, perselingkuhan sebagai perbuatan melanggar norma, juga tidak memiliki batasan yang jelas. Sejauh mana sebuah perbuatan dianggap sebagai perselingkuhan? Kata-kata mesra? atau hingga harus sampai terjadi hubungan suami istri?

Sehingga, kita harus menunggu batasan yang jelas dari pembuat undang-undang (legislatif bersama eksekutif) dari apa yang disebut perselingkuhan dan dimasukkan ke dalam uu, lalu diundangkan. Sampai hal tersebut dilakukan, maka belum ada pemidanaan terhadap perselingkuhan.

Namun, dari banyaknya macam atau bentuk perselingkuhan yang biasa dikenal dalam masyarakat, ada bentuk-bentuk perbuatan yang bisa dipidana. Maksudnya adalah, perselingkuhan itu kan bisa terdiri dari banyak perbuatan yang lebih detil. Misalnya, perzinahan, pentransmisian gambar atau foto yang melanggar kesusilaan, atau kata-kata cabul yang melanggar kesusilaan (chat), dst.

Beberapa bentuk perbuatan dari perselingkuhan yang bisa dipidana diantaranya adalah:

Perzinahan (overspell).
Pasal 284 ayat (1) KUHP menyatakan:
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Permasalahan dari perzinahan ini adalah ada pada pembuktiannya yang seringkali rumit. Mengapa? karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan di dalam ruangan tertutup. Bekasnya juga tidak selalu ada. Sehingga ibarat buang angin, nyata baunya, sulit dilihat bentuknya. Tentu teknologi membantu. Bisa dilakukan visum terhadap si perempuan jika terjadi hubungan badan, sehingga dihasilkan alat bukti surat, yang cukup kuat kekuatannya dalam proses pembuktian di pengadilan.

Pembuktian merupakan roh dari peradilan. Tanpa bukti yang kuat, tuntutan hanya akan sia-sia dan buang waktu. Bahkan bisa menjadi bumerang bagi si pelapor. Maka sebelum menggunakan pasal perzinahan, harap pastikan telah ada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya karena emosi secara membabi buta melakukan pelaporan.

2. Mengirimkan gambar telanjang (foto)
Perbuatan ini, akan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang pada prinsipnya adalah larangan untuk melakukan transmisi atau distribusi terhadap muatan elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Pembuktian terhadap perbuatan ini umumnya relatif lebih mudah terutama jika buktinya telah jelas, dan bisa dicetak atau screenshot.

3. Kata-kata cabul, obrolan mesum lewat chat.

Perbuatan ini juga masuk dalam jangkauan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas.

4. Penelantaran

Adakalanya, si istri karena ditinggal selingkuh, dan suami keluar dari rumah, anak dan istrinya ditelantarkan, tidak diberikan nafkah. Perbuatan ini juga termasuk penelantaran.

5. KDRT

Akibat perselingkuhan, kadangkala timbul gesekan di dalam rumah tangga, dan akibatnya timbul pertengkaran lalu terjadi kekerasan terhadap istri. Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap UU PKDRT (penghapusan kekerasan dalam perbuatan rumah tangga). Alat bukti paling kuat dalam hal ini adalah visum et repertum. Ketika terjadi kekerasan segera lapor ke SPKT polres atau polsek terdekat untuk lapor dan diarahkan untuk melakukan visum. Kelak, alat bukti tersebut itulah yang akan berbicara kuat di persidangan.

Pasal-pasal tersebut meskipun mengatur secara tegas perbuatan-perbuatan dimaksud, pada dasarnya tidak mengatur secara langsung dari perselingkuhan itu sendiri. Karena tidak semua perselingkuhan memiliki unsur perbuatan-perbuatan diatas. Sehingga langkah diatas hanyalah sebagai penafsiran secara analitis, sempit terhadap sebagian dari rangkaian perbuatan perselingkuhan.

Pengacara Tipikor : Pasal Sapu Jagat pada UU Tipikor

Jika dalam UU Narkotika ada pasal 112 yang disebut sebagian pihak sebagai pasal keranjang sampah, maka pada UU 31/1999 jo UU 20/2001 juga terdapat pasal yang mirip, yakni Pasal 2 Ayat (1).

Serupa dengan Pasal 112 UU Narkotika (UU No 35/2009), Pasal 2 ayat (1) juga memiliki jangkauan yang luas, bahkan sebagian menyebutnya sebagai genus delik. Artinya induk delik yang memiliki spesies nya banyak atau delik turunan/derivasi dari pasal tersebut, termasuk pasal 3 UU Tipikor (menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara).

Pasal 2 itu sendiri sebenarnya pasal yang dimaksudkan untuk menjerat perbuatan materiil seperti apakah?
Pasal 2 ayat (1) itu sendiri lengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah

Pasal ini memiliki karakteristik yang unik. Secara historis dia merupakan peralihan dari UU sebelumnya Pasal (1) huruf a UU 3/1971. Hanya berubah sedikit rumusannya, yang menyatakan:

barangsiapa dengan melawan hukum melaukkan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang scara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patud disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara

sedangkan ketentuan pidana nya di pisah di Pasal 28. Sedangkan pada UU 31/99 antara rumusan pidana dan ancaman nya dijadikan satu pasal.

Namun yang penting dicermati dari kedua pasal tersebut bukanlah pada perbedaannya, melainkan persamaan nya. Yakni jika kita gunakan penafsiran historis, maka bisa kita lihat bahwa substansi dari pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah masalah perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum.

Perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum sebenarnya telah diatur dalam UNCAC (United Nations Convention Anti-Corruption), dengan istilah illicit enrichment. Namun rumusan Pasal 2 (1) kita berbeda secara substantif, dimana pada UU Tipikor kita terdapat unsur ‘yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara’. Sedangkan pada UNCAC unsur tersebut tidak ada.

Sehingga penulis berpendapat bahwa delik pada pasal 2 ayat (1) UU Tipikor kita memang sifatnya khas. Penulis berpendapat , Pasal 2 ayat (1) adalah roh utama dari UU Tipikor kita.

Hal tersebut sejalan dengan definisi korupsi yang terdapat dalam buku terbitan World Bank yang berjudul Many Faces of Corruption, yang mendefinisikan perbuatan korupsi sebagai bentuk penggunaan “public office for private gain”. Meskipun lebih tepatnya, gabungan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor lah yang sesuai benar dengan definisi dari World Bank tersebut.

UU yang baik, tidak seharusnya memiliki pasal yang saling overlap atau tumpang tindih, karena hal tersebut akan bertentangan dengan asas legalitas dalam hal aspek lex certa dan lex stricta nya.

Maka untuk menghindari terjadinya overlap, perlu dilakukan konstruksi penafsiran yang baik terhadap pasal-pasal yang dianggap overlap.

Pasal 2 ayat (1) tersebut dengan Pasal 3 nya misalnya, perlu dibangun relasi yang baik, supaya tidak membingungkan para penegak hukum. Dengan menggunakan berbagai macam metode penafsiran, akan bisa kita bangun konstruksi yang baik seperti kita lakukan diatas. Namun demikian diatas hanyalah contoh satu metode sederhana saja. Masih perlu dilengkapi dengan metode-metode penafsiran lainnya.

Seperti disebutkan oleh Prof Eddy Hiariej, boleh dibilang 80% lebih pelaku tipikor dijerat dengan dua pasal tersebut saja, sehingga boleh dibilang kedua pasal tersebut merupakan roh utama dari UU Tipikor.

Pasal 112: Pasal Karet Pada UU Narkotika

Ada banyak pasal yang oleh sebagian masyarakat hukum pidana kita disebut sebagai pasal karet. Contoh pasal-pasal yang populer adalah pasal pencemaran nama baik. Atau delik makar. Atau pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dst.

Namun itu adalah delik-delik yang dikenal oleh masyarakat umum. Masyarakat hukum pidana, mengenal beberapa pasal lainnya yang sangat banyak digunakan dalam praktek hukum sehari-hari. Contoh yang terkenal di dunia hukum pidana adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Menurut Prof Eddy Hiariej 80% pelaku tipikor, dijerat dengan pasal tsb saking luasnya jangkauan pasal tersebut. Mau itu suap, kecurangan dalam proyek, gratifikasi, dst sesungguhnya dapat dijerat oleh pasal tsb khususnya sebelum pasal tsb diajukan JR ke MK (ketika delik tersebut masih dirumuskan secara formil, paska putusan MK dianggap sebagian pihak telah menjadi delik materiil, meski saya pribadi tidak sependapat).

UU Narkotika juga memiliki satu pasal karet yang sangat terkenal, yakni pasal 112. Pasal ini memiliki rumusan yang meng-overlap beberapa pasal sekaligus yakni pasal 114 dan pasal 127. Pendek kata; pasal tersebut mencakup perbuatan yg dimaksud oleh pasal 127 atau dengan kata lain Pasal 112 dapat mencakup para pelaku tindak pidana pada pasal 127 dan 114.

Sedangkan kedua pasal yang di overlap tersebut memiliki karakter yang sangat berbeda. Pasal 127 misalnya adalah pasal yang digunakan utk menjerat dan memberikan solusi bagi para penyalah guna narkotika. Menurut pasal ini, pidana yang wajib diberikan kepadanya adalah rehabilitasi medis (di juncto-kan ke pasal 54 dan 103).

Konstruksinya memang agak membingungkan tapi masih bisa dicerna. Namun, secara teoritis, perbuatan yang memenuhi pasal 127, juga dapat dijerat dengan Pasal 112 yang memiliki ancaman lebih berat, dan tujuan pemidaan yang berbeda (retributif, sedangkan pasal 127 seharusnya bersifat rehabilitatif).

Logikanya adalah, penyalah guna adalah orang yang sedang sakit, maka perlu segera diobati, bukan perlu segera dipenjara.

Masalahnya , dengan adanya Pasal 112, yang melarang dan mempidana mereka yang memiliki, menguasai, dst narkotika, dengan ancaman yang sangat berat (4 hingga 12 tahun), dan tidak memberikan pilihan rehaabilitasi, maka penyalah guna pun juga terkena ancaman pasal ini.

Mengapa? karena setiap penyalah guna, juga umumnya memiliki dan menguasai barang tersebut (narkotika).

Penyalah guna bagaimana yang tidak dicakup oleh pasal 112 tersebut? Besar kemungkinan hanya tinggal mereka yang ketika ditangkap tidak sedang memiliki narkotika, namun dalam pemeriksaan test urin test rambut dst meninggalkan jejak pemakaian narkotika.

Jika demikian yang dimaksud, maka hal tersebut bertentangan dengan politik hukum, dan tujuan UU Narkotika yang telah meratifikasi Konvensi Narkotika dan mengakui pendekatan kesehatan terhadap penyalah guna. Pendekatan pidana seharusnya hanya untuk kelompok pengedar.

Pengacara Narkoba / Narkotika: Penyalah guna wajib di rehabilitasi !

Dalam dunia hukum pidana kita, bisa jadi, hukum narkotika merupakan hukum yang paling banyak mengalami kesalahpahaman, atau kekeliruan dalam penegakannya. Setidaknya demikian yang saya tangkap pendapat dari sebagian ahli hukum pidana.

Salah satu sumber kesalahpahaman yang sering terjadi adalah pemidanaan penyalah guna narkotika (pasal 127 UU 35/2009). Salah satu indikasinya, meskipun tidak mutlak, bisa dilihat dari jumlah penghuni penjara dari kalangan penyalah guna yang tinggi prosentasenya. Konon di banyak lapas, mencapai lebih dari 50%.

Penyalah guna, perlu dan sangat penting utk dipahami, harus diperlakukan berbeda dari pengedar. Dari pasal-pasal yang ada di UU 35/2009, atau dari arah politik hukum pemberantasan peredaran gelap narkotika, bisa kita temukan bahwa penyalah guna wajib didekati dengan pendekatan kesehatan. Pengedar, barulah didekati dengan hukum pidana.

Artinya penyalah guna narkotika perlu disembuhkan. Bukan dipenjara. Pemenjaraan penyalah guna narkotika, sama sekali tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah.

Dengan kondisi penjara kita saat ini, khususnya dengan semakin overload nya lapas, dan kadang menjadi tempat berkembangnya peredaran gelap narkotika itu sendiri, shg makin memperparah masalah peredaran narkotika.

Masalah Konstruksi Pemidanaan Penyalah Guna

Konstruksi pasal-pasal yang memuat pemidanaan penyalah guna, memang agak membingungkan. Pengaturannya atau lebih tepatnya perumusan pasal-pasal terkait atau yang berdekatan, memang terjadi overlap.

Perhatikan Pasal 112 dan Pasal 127 UU 35/2009, sudah pasti sangat membingungkan. Pasal 127 merupakan pasal yang digunakan untuk menjerat penyalah guna. Sedangkan pasal 112 berlaku sangat umum, dalam arti berlaku bagi siapa saja baik pengedar, maupun penyalah guna narkotika. Sehingga bisa terjadi seorang penyalah guna narkotika, juga bisa dijerat dengan pasal 112 yang ancaman hukumnya sangat berat, dan juga berbeda dengan hukuman bagi penyalah guna. Pasal 127 mengatur penyalah guna narkotika untuk direhabilitasi (medis dan sosial), sedangkan pasal 112 hanya menyediakan pidana penjara bagi mereka yang memiliki, menguasai narkotika.

Pertanyaannya: seorang penyalah guna, tentu saja dia juga memiliki dan menguasai narkotika bukan? Pasal mana yang akan digunakan untuk menjerat si penyalah guna? Hal inilah yang seringkali disalahgunakan oleh para oknum dalam menangani para penyalah guna narkotika.

Disitulah letak peran seorang pengacara spesialis narkotika untuk mendampingi agar si penyalah guna tidak dijerat pidana dengan pasal yang tidak sesuai (dan berat). Penyalah guna sudah seharusnya di rehabilitasi sesuai dengan tujuan dan politik pidana UU Narkotika.

Dalam prakteknya, seringkali terjadi seorang penyalah guna diperlakukan, disidik, ditahan, bahkan dipidana sebagai seorang pengedar. Terutama ketika barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak.

Pendampingan Pengacara Pidana: Pemeriksaan dan Persidangan

Salah satu layanan paling penting dari jasa yang disediakan seorang pengacara pidana, adalah layanan pendampingan. Baik dalam hal pemeriksaan (sebagai tersangka misalnya), atau dalam proses penyidikan, maupun dalam proses persidangan.

Proses pemeriksaan pada waktu penyidikan misalnya, memiliki posisi sangat strategis. Karena di fase inilah ditentukan status seorang terperiksa apakah akan menjadi seorang tersangka atau tidak.

Sehingga adalah sangat penting untuk untuk didampingi oleh seorang pengacara di waktu pemeriksaan supaya client memahami dengan baik proses hukum yang sedang dijalaninya.

Karena bukan rahasia lagi, adakalanya proses pemeriksaan berjalan secara intensif dan panjang (long hour), kadang muncul tekanan, bahkan kadang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sulit dipahami seorang terperiksa, dan menjadi senjata yang akan menyerang balik di masa persidangan.

Tidak jarang terperiksa tidak menyadari betapa seriusnya masalah yang dia hadapi, sehingga akhirnya terseret masalah hukum yang seharusnya bisa dihindari jika bisa memberikan penjelasan dengan baik dan benar.

Kemudian pendampingan di persidangan, ini apalagi, sudah semakin wajib hukumnya menggunakan jasa pengacara. Mengapa? ada banyak kasus yang kami temukan bagaiman seorang tersangka yang diperikas tanpa pendampingan mendapatkan pidana yang sangat berat, sedangkan kesalahannya sangatlah ringan.

Bisa terjadi atas kesalahan yang ringan, bisa dipidana 2 tahun ketika tidak didampingi seorang pengacara. Padahal sering terjadi pada kasus yang sama, seharusnya atau umumnya hanya dipidana beberapa bulan saja ketika didampingi oleh seorang pengacara yang baik.

Pendampingan di masa persidangan lebih bernilai strategis lagi mengingat di masa inilah pembuktian dilakukan, pembelaan (dengan argumentasi hukum yang baik tentunya, tidak cukup sekedaer argumentasi awam), dan jatuhnya vonis.

Fakta di lapangan, asal didampingi pengacara yang baik, hukuman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih sesuai dengan tingkat kesalahan si tersangka. Bahkan jika sebenarnya tidak bersalah, seorang pengacara yang baik bisa membantunya untuk membebaskannya dari jatuhnya pidana.

Adakalanya seorang client karena ingin menghemat biaya, menghindari penggunaan jasa pengacara dalam menghadapi masalah hukumnya, namun malah berakhir pengeluaran yang sangat besar. Itu pun seringkali masih ditambah masalahnya tidak selesai dengan baik.

Utang Tidak Dibayar, Malah Dilaporkan UU ITE

Pertanyaan:

Mohon ijin admin mau sharing dibantu solusinya

Saya posting di wa pribadi saya dengan foto seseorang dengan tulisan hari hati dengan orang ini DPO saya update status seperti itu karena saya kesal dengan orang tersebut karena mempunyai sejumlah hutang yang sampai saat ini belum dibayar juga pada tanggal 9 Desember 2019 janji mau dibayar setelah ditunggu sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 tidak juga memperlihatkan itikad baik bahkan wa saya di-block oleh orang tsb.yang jadi permasalahan adalah dari pihak keluarga mereka akan melaporkan saya dengan uud ITE perihal kejadian tersebut.jauh sebelum kejadian ini saya sudah membicarakan dengan fihak orang tuanya dan orang tuanya pun sudah angkat tangan terhadap permasalahn ini .pertanyaannya apakah update status saya tsb bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib dan bagaimana solusinya sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya

JAWAB:

Pertama perlu kami ingatkan, sebagaimana tulisan kami sebelumnya, bagaimana seringkali satu masalah hukum (utang piutang dalam hal ini) bisa melebar menjadi masalah hukum pidana. Kasus diatas adalah salah satu contohnya.

Kedua, mengenai masalaha tulisan DPO terhadap orang yang berutang (si debitor) apa boleh buat, memang termasuk dalam jangkauan pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang pada pokoknya melarang mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bahkan jika pun benar ybs memiliki utang, tidak diperbolehkan oleh hukum untuk mempermalukannya, mencemarkan nama baiknya, atau melakukan penghinaan. Perbuatan diatas jika mengacu kepada KUHP malah bisa dikategorikan sebagai fitnah (ps 311).

Ketiga, saran kami, dalam hal utang piutang sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdata. Ajukan gugatan jika perlu. Jangan terpancing emosi sehingga menjadi pihak yang dirugikan.

Keempat, karena masalah telah telanjur menjadi sedemikian rupa, langkah pertamanya menurut kami sebaiknya lakukan pendekatan personal, mediasi, kekeluargaan. Delik diatas termasuk delik aduan, masih bisa dicabut jika pelapor menghendaki. Jika perlu gunakan jasa mediator atau pengacara, atau pihak yang sekiranya mampu menengahi kedua belah pihak.

Demikian saran kami.

Mengapa Perlu Menggunakan Jasa Pengacara atau Advokat?

Pentingnya didampingi Pengacara

Pertama kita perlu memahaminya secara umum, dalam arti mengapa kita perlu menggunakan jasa pengacara atau advokat baik dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, tanah, perceraian, dst. Singkat kata, mengapa butuh advokat dalam menghadapi semua masalah hukum.

Hukum memiliki karakter yang khas. Sebagai norma, dia memiliki sifat yang berbeda dari norma-norma lain yg berlaku di dalam masyarakat (norma kesopanan, kesusilaan etika, agama, dst). Terutama karena negara kita menganut sistem civil law, dimana hukum dibuat dalam perbuatan tertulis. Sehingga dibutuhkan jasa dari pengacara yang memahami hukum tersebut dengan baik dalam menyelesaikan masalah. Intinya: spy bisa menyelesaikan masalah hukum, tanpa muncul masalah hukum.

Ada banyak kasus dimana penyelesaian masalah hukum, dengan akibat munculnya masalah hukum lainnya. Bahkan bisa terjadi, yang melaporkan karena merasa dirinya sebagai korban, malah berujung dilaporkan balik dan bahkan berujung pada pidana. Bukankah hal tersebut sangat ironis? Kasus tersebut diatas, sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali kami tangani.

Itu mengapa penting untung menggunakan jasa pengacara dari awal, yakni untuk mencegah timbulnya masalah hukum yang lebih rumit.

Ada juga banyak kasus dimana client datang ketika masalahnya sudah sangat rumit akibat langkah-langkah yang keliru di awal-awal masalah timbul. Hal ini berakibat pada membengkaknya biaya perkara. Contoh: masalah yang bisa diselesaikan pada masa pra-ajudikasi, bahkan masih bisa dimediasi, dibiarkan mengalir terus sampai masuk tahap ajudikasi (persidangan).

Pada tahap awal masalah timbul, dimana masih bisa dilakukan mediasi misalnya, sebenarnya biayanya bisa jauh lebih rendah. Ketika masuk ke tahap persidangan, biayanya bisa membengkak jauh lebih besar.

Siapa yang diuntungkan dari masalah yang berlarut-larut tersebut? Pada dasarnya hampir semua pihak, kecuali si korban/client itu sendiri. Disini sekali lagi, betapa pentingnya menggunakan jasa pengacara dari awal.

Pada prakteknya, adakalanya oknum pengacara yang dengan sengaja menikmati situasi tersebut dan justru mengarahkan client menuju situasi yg rumit tersebut dengan harapan bisa melakukan mengail di air keruh.

Maka disini, jadilah client yg cermat, berhati-hati dalam memilih pengacara. Cari yg masih memiliki integritas, kejujuran, menegakkan keadilan dan kebenaran.

Pengacara Pidana

Kemudian kedua, pada perkara pidana, adalah sangat vital untuk menggunakan jasa pengacara. Dalam hal ini khususnya ketika anda menjadi tersangka dan tidak memahami hukum pidana dengan baik.

Mengapa demikian? karena yang akan dihadapinya adalah JPU alias jaksa penuntut umum. Secara umum, JPU pekerjaannya memang fokus pada penuntutan perkara pidana sehingga wajar jika mereka sangat menguasai materi hukum pidana. Sedangkan lawyer, dia tidak hanya menangani perkara pidana, melainkan juga perkara perdata, TUN, agama, dst. Sehingga ketika berhadapan dengan JPU di persidangan, penguasaan materi hukum pidana nya sering tidak berimbang.

Sehingga khususnya dalam perkara pidana, adalah penting bagi client tidak saja sekedar mencari penasihat hukum atau pengacara saja, melainkan mencari pengacara yang benar-benar kuat penguasaan ilmu hukum pidana nya.

Disini client dituntut untuk benar-benar jeli dalam memilih pengacara pidana, karena perkara pidana berbeda dengan perkara perdata, sekali masuk persidangan, atau bahkan sejak keluarnya SPDP, sudah sulit dihentikan sampai keluarnya vonis hakim.

Jangan Terkecoh Penampilan atau Tarif Tinggi Pengacara

Ukuran keberhasilan seorang pengacara yang baik sebenarnya adalah, bukan terletak pada keberhasilan materi yang dimilikinya, atau penampilan luarnya, melainkan pada keberhasilan menyelesaikan masalah hukum client-nya dengan efektif dan efisien.

Pengacara yang tidak cakap, atau bahkan pengacara yang tidak beritikad baik, cenderung mencari keuntungan dari client nya, dalam arti, orientasinya adalah keuntungan. Boleh saja mencari keuntungan, namun kepentingan hukum client nya harus menempati posisi pertama. Lalu kondisi client juga menjadi prioritas penting berikutnya. Tidak semua kondisi client memungkinkan untuk memberikan keuntungan/manfaat thdp pengacara.

Masyarakat saat ini cenderung mudah terkecoh dengan penampilan yang mewah dari seorang pengacara. Mudah tertipu oleh kepemilikan atau harta yang dimiliki seorang pengacara sebagai ukuran kesuksesan. Fokus lah pada kompetensi dari si pengacara tersebut, lihat track record nya, spesialisasinya, integritasnya, dst.

Adakalanya, dan bahkan seringkali terjadi dalam dunia LBH, client datang dalam kondisi yang sudah sangat terpuruk. Dan bahkan hampir-hampir tidak memungkinkan lagi untuk mengeluarkan biaya apa-apa lagi. Sehingga adalah tidak mungkin dan tidak manusiawi untuk menarik biaya dari ybs.

Disitu dibutuhkan integritas seorang pengacara, dedikasinya terhadap keadilan dan kebenaran akan diuji.

Masalah Tarif Pengacara / Advokat

Pertanyaan:
Bagaimana kita mengetahui tarif seorang pengacara itu mahal atau murah?

Jawaban:

Tarif: Masalah Sensitif

Sebagai negara berkembang, secara umum, masalah tarif secara umum adalah masalah yang sangat sensitif bagi sebagian besar masyarakat kita. Termasuk dalam hal ini adalah tarif seorang pengacara.

Hal ini adalah terutama karena struktur demografi masyarakat kita masih didominasi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga sensitivitas mereka terhadap harga barang/jasa relatif tinggi. Selisih harga atau tarif sedikit akan menghasilkan perubahan keputusan mereka.

Sedangkan, efektivitas putusan tersebut, tidak selalu ditentukan oleh tinggi atau rendahnya suatu tarif. Artinya, adakalanya tarif tinggi tidak selalu memberikan hasil yang memenuhi harapan seorang client. Sebaliknya, kadang pengacara dengan tarif tidak mahal, bisa memberikan hasil diluar ekspektasi.

Akibatnya, seringkali terjadi perang harga, tanpa disertai perang kualitas layanan. Karena masyarakat sendiri cenderung buta dalam hal menentukan kualitas layanan yg diberikan seorang pengacara.

Masyarakat, seringkali kesulitan menilai seseorang merupakan pengacara yang berkualitas atau tidak. Sedangkan popularitas seorang pengacara seringkali tidak menentukan kualitas keilmuannya, atau kualitas layanan jasa hukumnya.

Sedangkan, perbedaan kualitas antar pengacara yang satu dengan pengacara lainnya itu bisa jadi sangat tajam. Artinya, kualitas pengacara yang ada di pasar jasa hukum, bervariasi sangat lebar. Dari yang sangat buruk, hingga sangat baik.

Perlu kejelian memilih pengacara yang baik atau buruk, sehingga tidak keliru mendapatkan tarif. Pengacara yang baik, layak menetapkan tarif tinggi, demikian pula sebaliknya pengacara yang masih belajar, tdk perlu memaksakan diri memasang tarif tinggi.

Maksudnya adalah, ada banyak jenis, atau kualitas pengacara. Ada yang bagus, ada yang sedang, dst. Masyarakat perlu belajar melakukan penilaian kualitas pengacara, bukan hanya melakukan penilaian terhadap tarifnya.

Berpegangan pada tarif saja dalam hal memilih seorang pengacara, akan mengakibatkan kontraproduktif terhadap masalah yang dihadapi. Karena masalah hukum yang dihadapi, bukan hanya ditentukan oleh tarif pengacara, melainkan justru berangkat dari kualitasnya terlebih dahulu.

Kami menyarankan dalam menentukan/memilih seorang pengacara, lebih baik fokus pada usaha melakukan penilaian terhadap kualitas nya terlebih dahulu, baru bicarakan tarifnya. Tenang saja, toh kualitas pengacara yang bagus bisa juga didapatkan dari pengacara yang katakanlah belum memiliki nama besar, atau baru berdiri.

Bagaimana cara mencari tahu atau menentukan kualitas seorang pengacara? Ini bagian yang tersulit. Namun anda akan bisa menemukannya dalam masa-masa konsultasi awal. Perhatikan kedalaman ilmunya, perhatikan keseriusannya, perhatikan pengalamannya, sampai perhatikan integritasnya, kejujurannya, dst.

Tarif: Bukan satu-satunya faktor penting

Jika dari awal hanya tarif saja yang dia bicarakan, tidak fokus ke masalahnya, maka anda bisa hindari ybs drpd buang waktu. Atau hanya membicarakan jalur-jalur belakang, koneksi, nepotisme, dst tanpa menyentuh substansi perkara, ini juga tidak usah didengarkan lebih jauh.

Seorang ahli hukum, akan bisa berbicara dengan bahasa hukum yang baik jika diperlukan dalam menjelaskan kepada client nya, juga bisa menerjemahkan ke dalam bahasa awam supaya client nya mengerti tentang masalah hukum yang dihadapinya.

Pada akhirnya, mahal atau tidaknya tarif seorang pengacara, tidak bisa dilihat hanya dari nominal nya saja. Namun pertama, dari segi kualitas layanan yang diberikan. Kedua, dari kompleksitas atau tingkat kerumitan masalahnya itu sendiri.

Adalahnya masyarakat terbalik-balik. Terhadap masalah yang kompleks dan rumit, mereka menghendaki tarif yang rendah sekali. Sedangkan terhadap masalah yang sesungguhnya mudah sekali, malah bersedia mengeluarkan tarif mahal.

Contoh: Ketika seorang client menghadapi kasus TPPU (pencucian uang) misalnya, itu beban pembuktiannya terbalik, sehingga melakukan pembelaan, atau membangun argumentasi hukumnya tidak mudah. Namun adakalanya masyarakat, atau si client tsb, tidak menyadari bahwa ancaman pasal-pasal TPPU sangat serius, maksimal 20 tahun, denda 10 Milyar. Sehingga justru disini dibutuhkan pengacara, bahkan tim pengacara yang tangguh dan kompeten.

Pembelaan diri?

KONSULTASI HUKUM

Pertanyaan:

Halo selamat sore..begini saya ada case.. kalau misalnya kita kena SARA (dimaki orang smpai ke ras suku agama ) kira2 kalau kita pukulin orang yang bilang begitu ke kita.. kira-kira masuk ke pasal 49 KUHP tidak (pembenaran diri karena diserang ) ?

Jawaban LBH Nurani:

Pertama, Pasal 49 KUHP adalah tepatnya tentang nodweer (pembelaan diri). Untuk disebut sebagai pembelaan diri, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yakni:
1. harus ada serangan atau ancaman serangan,
2. serangan tersebut sekonyong-konyong, atau setidaknya tidak lama, dan bersifat melawan hukum
3. serangan terhadap tubuh, harta benda, kehormatan, kesusilaan.
4. pembelaan tsb seimbang dengan serangannya

Sehingga, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai pembelaan paksa (noodweer).

Serangan berupa kata-kata (verbal), kami tidak yakin dapat disebutkan sebagai bentuk serangan (kriteria nomor 3). Menyerang kerhomatan pada point nomor 3 sifatnya adalah kehormatan yang bersifat seksual. Jika serangannya terhadap nama baik, maka jatuhnya adalah pada bab penghinaan KUHP. Jika dilakukan lewat media elektronik, maka bisa digunakan pasal UU ITE.

Kedua, perbuatan memukuli si pelaku penghinaan, hanya akan membawa si pelaku perbuatan memukuli tersebut terjerat pada perbuatan pidana penganiayaan. Deliknya bergantung pada tingkat luka yang ditimbulkan. Semakin berat lukanya semakin berat pidana nya. Sebaiknya hindari perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) supaya tidak terjadi menyelesaikan masalah hukum dengan menimbulkan akibat hukum bagi diri sendiri. Menyelesaikan masalah hukum (pidana) lakukan lewat jalur hukum pidana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terimakasih.